Bangkalan, (regamedianews.com) – Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bangkalan di guruk sejumlah massa yang mengatasnamankan DPD Lira Bangkalan, Senin (30/9/2019).
Sejumlah massa tersebut mempertanyakan kinerja Dishub Bangkalan, terkait keseriusan menyelesaikan problem parkir yang diduga semakin liarnya pungli di sejumlah tempat parkir di kota Bangkalan.
Massa mengangggap realisasi perparkiran dilapangan tidak sesuai dengan Perda nomor 9 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif parkir sepeda motor dipungut Rp 1.000, Mobil Rp 1.500, dan Rp 2.000 untuk bus dan truk.
“Tarif parkir di Bangkalan tidak sesuai dengan Perda No 9 tahun 2019. Dalam Perda tersebut retribusi parkir untuk roda dua sebesar Rp 1000. Namun, nyatanya banyak tukang parkir yang memasang tarif Rp 2000″, kata salah satu peeserta aksi, Makmun.
Bahkan dalam orasinya, Kepala Dinas Perhubungan apabila tidak mampu menangani permasalahan parkir di Bangkalan, diminta lebih baik mundur dari jabatannya.
“Pungli parkir sepertinya dibiarkan saja oleh pihak Dishub, bahkan kami menduga ada kongkalikong antara pihak Dishub dan juru parkir”, tegasnya.
Menanggapi pernyataan massa tersebut, Plt Dishub Bangkalan M Arifin menyatakan, untuk mengatasi permasalahan parkir pihaknya mengaku perlu dukungan dari masyarakat.
“Itu masukan buat kami agar untuk lebih optimal lagi dalam melakukan tugas, Sebenarnya rambu-rambu itu sudah mewakili petugas, tapi masyarakat perilakunya seolah-olah tidak mendukung. Kita akan melakukan tindakan tegas dengan cara mencabut surat izin bagi pelanggar”, tanggapnya.
Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Mujiburrahman merespon terkait aksi masyarakat tersebut. Menurutnya, bila penarikan tarif parkir tidak sesuai dengan Perda.
“Maka kami akan segera memanggil Dishub Bangkalan, agar segera ditindak cepat, karena itu sudah termasuk pungli”, pungkasnya. (sfn/tfk)
