SDN 1 Cipeundeuy Diduga Lakukan Pungli, Wali Murid Adukan Ke Lsm Kompas

- Jurnalis

Kamis, 28 November 2019 - 16:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SDN 1 Cipeundeuy,  Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

SDN 1 Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Kab. Bandung Barat, (regamedianews.com) – Berawal dari laporan empat orang tua murid SDN 1 Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (22/11/2019) kemarin, ke kantor LSM KOMPAS jalan Hj. Engkim ll Padasuka Cimahi. Terkait indikasi Pungutan Liar (Pungli) yang diduga dilakukan pihak sekolah.

Menurut keterangan Fajar Budhi Wibowo selaku Koordinasi Umum LSM KOMPAS mengaku kedatangan perwakilan orang tua murid SDN 1 Cipeundeuy. “Mereka mengeluhkan terkait sering dimintai sejumlah uang oleh pihak sekolah”, ungkap Fajar saat di temui dikantornya, Kamis (28/11/19).

Kejadian itu terjadi, sejak anak-anaknya mendaftar ke sekolah. Bahkan kata Fajar, kewajiban menyetor sejumlah uang diberlakukan untuk semua murid. “Mulai dari kelas 1 sampai 6”, jelas keempat orang tua murid yang melapor itu merasa keberatan.

Baca Juga :  Memperkuat Pertahanan Nasional, TNI Silaturahmi Dengan Elemen Masyarakat Sampang

Dalam keterangannya Fajar mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima. Model pungutan yang sering diminta seperti seragam, pengadaan fasilitas tambahan di sekolah, pengadaan buku LKS, infaq, kegiatan renang, kegiatan les bagi yang belum bisa membaca, uang tema dan untuk wisata.

“Yang lebih parah, tanpa ada pemberitahun terlebih dahulu. Dan bentuk pemberitahuannya berupa pengumuman, pemberitahuan melalui surat dan pesan melalui whatsapp”, cetus Fajar.

Baca Juga :  26 Desa Di Bangkalan Mengalami Krisis Air

Hal itu, sering kali dilakukan pihak sekolah. Tanpa merapatkan terlebih dahulu dengan orang tua murid. “Kami menganggap itu pelanggaran, karena tidak melalui mekanisme yang tepat”, tegas Fajar.

Malahan dalam beberapa kasus, kata Fajar, pihak sekolah hanya merapatkan dengan beberapa perwakilan orang tua. Itu pun, di masing-masing kelas. Padahal menurut Fajar, penerapan hasil rapat itu untuk semua peserta didik.

“Beban kewajiban pembiayaan kegiatan di sekolah itu, membuat para orang tua murid tertekan. Malahan, keterangan yang saya dapat, sekolah sering melakukan intimidasi dan persekusi serta diskriminasi”, tutur Fajar. (agil)

Berita Terkait

Bupati Sumenep Mutasi Sejumlah Pejabat, Tekankan Peningkatan Pelayanan Publik
Warga Miskin Pamekasan Luput Dari Bansos Akibat Salah Data
Soal HET Pupuk, Petani Sampang Bisa Lapor ke “Halo Pak Amran!”
Dana Desa Bangkalan 2026 Terpangkas Tajam
Buntut HET Pupuk-Hand Traktor Raib, Disperta KP Sampang Didemo
Dua Lansia di Sampang Menanti Perhatian Prioritas Pemerintah
Dandim Sumenep Tegaskan Pengawasan Ketat Program MBG
Perkuat Basis, 600 Muslimat NU Kedungdung Dikukuhkan

Berita Terkait

Kamis, 15 Januari 2026 - 16:28 WIB

Bupati Sumenep Mutasi Sejumlah Pejabat, Tekankan Peningkatan Pelayanan Publik

Rabu, 14 Januari 2026 - 21:20 WIB

Warga Miskin Pamekasan Luput Dari Bansos Akibat Salah Data

Rabu, 14 Januari 2026 - 15:37 WIB

Soal HET Pupuk, Petani Sampang Bisa Lapor ke “Halo Pak Amran!”

Rabu, 14 Januari 2026 - 13:03 WIB

Buntut HET Pupuk-Hand Traktor Raib, Disperta KP Sampang Didemo

Selasa, 13 Januari 2026 - 12:49 WIB

Dua Lansia di Sampang Menanti Perhatian Prioritas Pemerintah

Berita Terbaru

Caption: tiang trafo lampu penerangan jalan umum di JLS yang menjadi sasaran pelaku pencurian, (sumber foto: PLN ULP Sampang).

Peristiwa

Baru Diresmikan, Kabel Trafo PJU JLS Sampang Dicuri

Kamis, 15 Jan 2026 - 13:03 WIB

Caption: Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto berjabat tangan dengan Kasat Reskrim AKP Doni Setiawan, usai memberikan piagam penghargaan, (dok. Kurdi Rega Media).

Hukum&Kriminal

Sukses Tangkap Jambret Maut, Reskrim Pamekasan Diganjar Reward

Rabu, 14 Jan 2026 - 18:40 WIB