Jabar, (regamedianews.com) – Tokoh dan Budayawan Sunda dari berbagai pelosok Jawa Barat berkumpul dalam forum ‘Gempungan’, mengecam dan menggugat Organisasi Sunda Empire, di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) jalan Perintis, Selasa (28/1/2020).
Ketua Majelis Adat Sunda Ari Mulya Subagja di hadapan para awak media mengatakan, setidaknya terdapat lima tuntutan dari para tokoh Sunda dan Budayawan terhadap munculnya fenomena Sunda Empire di Indonesia.
“Keberadaan Sunda Empire sudah sangat meresahkan masyarakat, dan kami mengutuk keras atas sejumlah pernyataannya yang amat sangat melenceng dari tata aturan bernegara dan berbangsa di tingkat nasional maupun internasional,” tegasnya.
Sastrawan Sunda Taufik Faturohman dalam kesempatannya menambahkan, fenomena Sunda Empire telah mengacaukan sendi-sendi dan nilai luhur warga Sunda. “Masyarakat harus waspada atas kesemrawutan yang dilakukan Organisasi Sunda Empire,” ujarnya.
Maksud di adakannya forum Gempungan ini, agar memiliki kesepahaman yang sama. “Intinya kita harus selalu bersatu dan menggunakan nalar secara sehat dan berimbang,” sambung Taufik.
Budayawan Sunda Memet Harlan Hamdan menegaskan, Sunda Empire telah membuat kebohongan publik. “Seenaknya saja Sunda Empire mengatakan PBB dan NATO dibentuk di Kota Bandung, hal ini sesat, dan amat kental dengan unsur pembodohan, segera hal ini harus dihentikan,” tegasnya.
Lanjutnya, ocehan busuk Sunda Empire sangat mengganggu ketentraman hidup masyarakat. “Saya mohon pihak berwajib segera menindak Sunda Empire, karena kemarahan warga sudah memuncak,” pungkasnya.
Berikut lima tuntutan para tokoh Sunda menyikapi munculnya Sunda Empire;
– Selaku ahli waris budaya Sunda menolak keras berdirinya Sunda Empire yang membawa nama leluhur Sunda, sama sekali Sunda Empire ini tidak ada hubungannya dengan leluhur dan kerajaan Sunda sebelumnya.
– Selaku masyarakat Sunda menuntut agar Sunda Empire segera menghentikan kegiatan, karena telah membuat keresahan akibat pembohongan sejarah Sunda bagi masyarakat Jawa Barat.
– Seluruh masyarakat Sunda siap menjadi garda terdepan untuk menangkal munculnya kerajaan baru di Jawa Barat, yang tidak ada hubungannya sebagai ahli waris kerajaan, karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat.
– Mendukung penuh Polda Jabar menindak tegas pihak-pihak yang mengatasnamakan Sunda Empire sesuai aturan hukum yang berlaku di NKRI.
– Mendesak pada media elektronik, cetak, dan media sosial untuk tidak mengekspose atau memberitakan, serta membesar-besarkan berita tentang Sunda Empire, karena akan membuat masyarakat Sunda dan rakyat Indonesia menjadi resah. (agil)
