Diduga Dikuasi Oknum Pejabat, Kawasan Mangrove Di Gorut Sudah Bersertifikat

- Jurnalis

Selasa, 25 Februari 2020 - 10:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keabsahan sertifikat tanah atas nama oknum pejabat dikawasan mangrove Gorontalo Utara perlu dipertanyakan.

Keabsahan sertifikat tanah atas nama oknum pejabat dikawasan mangrove Gorontalo Utara perlu dipertanyakan.

Gorontalo Utara, (regamedianews.com) – Pesisir Pantai kawasan magrove merupakan batas antara darat dengan laut yang pada hakekatnya bukan obyek Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), artinya tidak dapat diberikan sertifikat hak atas tanah.

Hal tersebut dikatakan aktivis sekaligus Ketua YLBHI Cabang Gorontalo Utara, Tutun Suaib. Ia merasa kaget dan heran mendengar kawasan hutan magrove sudah memiliki sertifikat oleh oknum pejabat.

Baca Juga; isu penculikan anak satpol pp murid sd di sampang masih merasa ketakutan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya kaget mendengar ada kawasan magrove di Kecamatan Anggrek Desa Ilangata sudah memiliki sertifikat. Yang lebih mengagetkan saya bahwa yang mempunyai sertifikat itu adalah oknum pejabat, ini kan aneh”, ungkap tutun.

Selain Sertifikat, ada juga oknum memiliki surat kepemilikan tanah pada lahan magrove yang mengetahui pemerintah desa. Menurutnya, status penguasaan tanah pesisir kawasan magrove tidak bisa dijadikan hak milik.

Baca Juga :  Kapolres Pamekasan Ajak Masyarakat Wujudkan Pilkada Damai

“Melainkan hanya bisa dijadikan hak pakai, hak guna usaha dan tempat wisata, tetapi dengan konsekuensi tidak merusak hutan magrove,” pungkas Tutun.

Ia menjelaskan, semua jelas di atur dalam UU terkait hutan mangrove yaitu, UU No 41/1999 tentang Kehutanan, UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut, bahwa pemanfaatan wilayah pesisir di tiap daerah diatur pula dengan Peraturan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” tutup tutun.

Saat di konfirmasi melalui telepon selulernya, Kepala Desa Ilangata Sumarjin Ronal membenarkan bahwa memang itu sudah ada sertifikatnya dan pemiliknya adalah oknum pejabat.

“Bahkan, oknum pejabat pemilik sertifikat ini datang kesaya, meminta dibuatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tapi saya takut dan menolak karna ini termasuk dalam kawasan magrove. Saya pikir itu kawasan magrove karena disitu memang ada magrove,’ ungkap Ronal.

Baca Juga :  Gebyar UKM Berikan Pencerahan Kepada Pengusaha Kecil

Baca Juga; sudah 4 hari berlayar menuju sumenep perahu pengantin tak ada kabar

Pertanyaannya, imbuh Ronal, apakah itu masuk dalam kawasan magrove atau tidak ?. Untuk memastikan hal itu, ia mendatangi kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sesuai pernyataan mereka bahwa semua magrove yang ada di kabupaten gorontalo utara itu dilindungi dan tidak bisa dibuatkan sertifikat serta tidak bisa diperjual belikan.

“Ada sebagian magrove itu yang sudah di tebang kelihatan gundul bagian tengah. Sekarang yang saya liat sebagian sudah di tebang-tebang. Kalau kita liat dari luar memang itu kelihatan mangrove semua bahkan besar-besar magrovenya, tapi didalam kelihatan sebagian magrove itu sudah gundul”, tutup Ronal. (SN)

Berita Terkait

Bupati Sampang Keluarkan Edaran Sholat Berjama’ah
Lonjakan Kasus Campak di Sumenep Menghantui
Pemdes Angsokah Salurkan Bantuan Pangan
Propam Polres Sampang Pastikan Sanksi Anggota Nakal
10 Napi Narkotika Mendadak Ditest Urine
Rutan Sampang Komitmen Wujudkan ‘Zero Halinar’
Pemkab Sampang Diminta Optimalkan e-Katalog
Kejari Sampang ‘Warning’ Pemdes Soal Dana Desa

Berita Terkait

Jumat, 8 Agustus 2025 - 08:28 WIB

Bupati Sampang Keluarkan Edaran Sholat Berjama’ah

Kamis, 7 Agustus 2025 - 20:41 WIB

Lonjakan Kasus Campak di Sumenep Menghantui

Kamis, 7 Agustus 2025 - 16:02 WIB

Pemdes Angsokah Salurkan Bantuan Pangan

Rabu, 6 Agustus 2025 - 13:43 WIB

Propam Polres Sampang Pastikan Sanksi Anggota Nakal

Selasa, 5 Agustus 2025 - 14:46 WIB

10 Napi Narkotika Mendadak Ditest Urine

Berita Terbaru

Caption: Satlantas Polres Sampang saat gelar Operasi Patuh Semeru 2025 di Jl.Jaksa Agung Suprapto, (dok. Polantas Sampang).

Peristiwa

Jumlah Laka Lantas di Sampang Merosot

Sabtu, 9 Agu 2025 - 07:24 WIB

Caption: barang bukti yang diamankan Sat Resnarkoba Polres Bangkalan, saat menggerebek enam pelaku narkoba, (dok. regamedianews).

Hukum&Kriminal

Pegawai Bangkalan Ditangkap Saat Nyabu

Jumat, 8 Agu 2025 - 11:41 WIB

Caption: Bupati Sampang H. Slamet Junaidi - Wakil Bupati Sampang H. Ahmad Mahfud, (dok. regamedianews).

Daerah

Bupati Sampang Keluarkan Edaran Sholat Berjama’ah

Jumat, 8 Agu 2025 - 08:28 WIB

Caption: ilustrasi, (sumber foto: natural farm).

Daerah

Lonjakan Kasus Campak di Sumenep Menghantui

Kamis, 7 Agu 2025 - 20:41 WIB

Caption: proses penyaluran bantuan pangan beras kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Desa Angsokah, (dok. regamedianews).

Daerah

Pemdes Angsokah Salurkan Bantuan Pangan

Kamis, 7 Agu 2025 - 16:02 WIB