Gorut,- Barisan Pemuda Anti Korupsi (BADAK) aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) dan DPRD Gorontalo Utara, Rabu (17/12/2025).
Aktivis mahasiswa ini mendesak aparat penegak hukum, memperluas penyelidikan dugaan penyimpangan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
Dalam orasinya, massa aksi memberikan apresiasi atas langkah tegas Kejari.
Karena, tengah menyidik dugaan korupsi pada kegiatan Bimtek di tingkat kabupaten.
Namun, para aktivis ini menilai pengusutan tersebut tidak boleh berhenti di satu titik saja.
Koordinator aksi Reksa Umar membeberkan hasil kajiannya di lapangan.
Ia mengungkapkan, ditemukan indikasi pelanggaran serupa pada kegiatan Bimtek yang diselenggarakan BKAD di tingkat kecamatan.
“Kinerja Kejari saat ini sudah sangat bagus dalam menangani kasus Bimtek BKAD kabupaten,” ujarnya.
Namun, tanda tanya besarnya adalah bagaimana dengan Bimtek di tingkat kecamatan ?.
“Sumber anggarannya sama, yaitu Dana Desa (DD), dan potensi pelanggarannya pun serupa,” tegas Reksa.
Selain persoalan anggaran, aktivis juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran regulasi terkait pelaksana kegiatan.
Reksa membeberkan temuan adanya pengurus BKAD kecamatan, yang juga menjabat sebagai pendamping desa.
“Kami menerima informasi adanya rangkap jabatan yang jelas melanggar Permendagri,” tegasnya.
Jika kegiatan ini terbukti merugikan keuangan negara, maka harus diungkap hingga ke akar-akarnya.
“Hal ini agar tidak menimbulkan persepsi tebang pilih di masyarakat,” pungkasnya.
Disisi lain Reksa berharap, aksi demo tersebut menjadi pemantik bagi Kejari Gorut untuk bersih-bersih birokrasi.
“Terutama dalam pengelolaan Dana Desa yang rentan disalahgunakan, melalui kedok kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis,” tandasnya.
Penulis : Yusrianto
Editor : Redaksi
