Aktivis Ismail Musada Kecam Kades Buluwatu Yang Diduga Lakukan Pungli Program PTSL

- Jurnalis

Minggu, 3 Mei 2020 - 22:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi pungli program PTSL.

ilustrasi pungli program PTSL.

Gorontalo Utara, (regamedianews.com) – Penyerahan sertifikat hak atas tanah masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Buluwatu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara diduga terjadi Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

“Beberapa masyarakat mengeluh ke saya atas pungutan sejumlah Rp.50 ribu dan tidak di sertakan dengan kwitansi, sehingga hal ini mencurigakan, kalau untuk tujuaan administrasi maka harus ada bukti kwitansinya,” jelas Ismail Musada Kepada regamedianews.com, Minggu (3/5/2020).

Ismail Musada yang biasa di sapa Is ini menjelaskan, dugaan pungutan ini dilakukan pada rapat persiapan penyerahan sertifikat hak atas tanah pada selasa,10 maret 2020, diaula posyandu Desa Buluwatu Kecamatan Sumalata Timur.

Bahkan ada yang harus pinjam uang demi membayar uang Rp. 50 ribu tersebut. Diketahui saat itu yang memimpin adalah Kepala Desa Buluwatu Irfan Rahman.

“Uang disetor lewat Ketua BPD Irhan Rahman, di prediksi total keseluruhan uang yang dipungut itu sejumlah kurang lebih 5 jutaan, karena jumlah sertifikat sekitar 100 lebih. Bahkan, ada yang harus pinjam uang demi membayar Rp.50 ribu tersebut,” jelas Is.

Baca Juga :  Ramadhan, PCNU Bangkalan Imbau Umat Muslim Saling Menghormati

Ia pun menambahkan, besok rencananya akan melaporkan hal ini kepihak kepolisan. Hal ini dilakukan untuk menelusuri kebenaranya agar hal ini bisa terang menerang.

“Kami minta kepada pihak kepolisian mengusut tuntas persoalan ini dan seluruh yang terlibat dalam dugaan pungutan liar ini harus diusut dan di berikan sangsi sesuai perundang-undangan yang berlaku jika terbukti melanggar,” pungkas Ismail.

Ismail Musada menjelaskan, ini program Presiden dan tida bisa dimintai uang pada saat penyerahan sertifikat tersebut, bahkan ia pernah baca disalah satu media nasional detik.com pada tanggal 6 februari 2019, Menteri ATR mengatakan, penyerahan sertifikat apabila dimintai uang maka “jangan dikasih”.

Terkait dengan hal ini, kata Ismail, pihaknya akan tuntaskan ini di ranah hukum, tidak bisa dibiarkan agar tidak akan terjadi lagi kedepan.

Baca Juga :  Gunung Butut Longsor, Puluhan Warga Diungsikan

Sementara Ketua BPD Desa Buluwato Irham Rahman saat di konfirmasi membenarkan terkait uang sejumlah Rp.50 ribu yang di berikan oleh masyarakat pada saat penyerahan sertifikat tersebut.

“Ia benar, tapi itu bukan kemauan kami Pemerintah Desa, tapi kemauan masyarakat penerima sertifikat tersebut. Kemudian berdasarkan itu saya BPD dan Kepala Desa melakukan musyawarah bersama seluruh masyarakat penerima sertifikat sehingga saat disepakati Rp.50 ribu persatu sertifikat,” jelas Irham.

Ia pun menjelaskan, uang Rp.50 ribu itu untuk konsumsi ringan, biaya hiburan yang dipinjam di Bumdes pada saat penyerahan sertifikat tersebut yang dilaksanakan di taman Desa Buluwatu.

Jadi disitu, kata Irham, mereka yang memberikan uang Rp.50 ribu kurang lebih 121 orang itu, Jadi kalau ada yang menuntut silahkan, karena mereka yang memberikan, mereka juga yang menikmatinya.

Sampai berita ini diterbitkan, awak media mencoba mengkonfirmasi Kepala Desa Buluwatu, namun nomor teleponnya saat di hubungi berulang kali tidak aktif. (SN)

Berita Terkait

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum
Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui
Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang
Video Bupati Sampang Dimanipulasi Oknum ‘Sebar Hoax’
Rumah Tahanan Sampang Over Kapasitas
Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Anggaran Bimtek DPRD Gorut
Bupati Sampang Peduli Anak Hidrosefalus dan Disabilitas
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 Juni 2025 - 22:34 WIB

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum

Selasa, 3 Juni 2025 - 14:22 WIB

Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang

Senin, 2 Juni 2025 - 22:10 WIB

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui

Senin, 2 Juni 2025 - 14:03 WIB

Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang

Sabtu, 31 Mei 2025 - 23:03 WIB

Rumah Tahanan Sampang Over Kapasitas

Berita Terbaru

Caption: berlangsungnya penyuluhan hukum kepada warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

Daerah

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum

Selasa, 3 Jun 2025 - 22:34 WIB

Caption: Ketua Ormas Madas Sampang (Umar Faruk) saat diwawancara awak media usai audiensi dengan pihak RSUD dr.Mohamad Zyn Sampang.

Daerah

Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang

Selasa, 3 Jun 2025 - 14:22 WIB

Caption: Didampingi Sekda, Wabup Sampang pose bersama Wakil Ketua DPRD Sampang usai tanda tangani pengesahan dua Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2024 dan Kawasan Tanpa Rokok.

Daerah

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui

Senin, 2 Jun 2025 - 22:10 WIB

Caption: Jakfar Sodiq  (jas hitam) bersama tokoh dan pemuda Sampang memberikan keterangan kepada awak media usai melaporkan akun Tiktok @faktapolitiktok.

Hukum&Kriminal

Akun ‘faktapolitiktok’ Dilaporkan Ke Polres Sampang

Senin, 2 Jun 2025 - 19:18 WIB

Caption: Kepala Diskominfo Sampang Amrin Hidayat menjelaskan hasil analisis teknis video hoax Bupati Sampang, (dok. regamedianews).

Daerah

Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang

Senin, 2 Jun 2025 - 14:03 WIB