Bangkalan, (regamedianews.com) – Jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Bangkalan terus mengalami tren kenaikan selama dua pekan terakhir.
Realease kasus positif corona yang dikeluarkan Humas Gugus Tugas Covid-19, Kamis (7/5/20) lalu, menyebutkan warga Bangkalan positif Covid-19 di Bangkalan sudah mencapai 18 orang.
Meski mengalami tren kenaikan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengaku belum merencakan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati R. Abdul Latif Amin Imron kepada media menyampaikan. Penerapan PSBB perlu di konsultasikan dengan seluruh forkopimda dan kepada pemerintah Provinsi.
“Untuk mengajukan PSBB perlu ada tahapan yang harus dilalui seperti harus koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebelum mengajukan ke Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
Menurutnya, warga Bangkalan yang positif virus corona mayoritas pendatang yang bekerja di luar Bangkalan.
“Seperti 3 pelayaran atau ABK kemarin yang positif. Mereka bekerja diluar akan tetapi ketika kembali Bangkalan mereka terpapar covid,” ujarnya.
Pihaknya berharap kepada masyarakat yang datang dari luar atau bekerja dari luar Bangkalan untuk tidak melakukan mudik dulu.
Ra Latif juga meminta kepada warga yang sudah terlanjur mudik untuk melakukan isolasi mandiri dan memeriksakan diri dirumah sakit terdekat.
“Agar diketahui yang bersangkutan ini terjangkit atau tidak, sehingga kita bisa menindak lanjuti sejak dini dan memutus penyebaran apakah yang bersangkutan membawa virus atau tidak,” urainya.
Hal ini, menurutnya demi keberlangsungan dan kenyamanan aktivitas masyarakat Bangkalan.
“Kami mengimbau kepada warga Bangkalan yang baru datang dari luar daerah atau dari daerah yang zona merah agar berkoordinasi dengan dinas kesehatan atau rumah sakit,” tandasnya.
Selain itu, menurut Ra Latif, penerapan PSBB ini juga perlu dikoordinasikan dengan pihak keamanan. Harus melihat kesiapan pihak keamanan dan pemerintah daerah itu sendiri.
Karena menurutnya, pemberlakuan PSBB ini membutuhkan tenaga ekstra, baik dari pengamanan maupun perekonomian sehingga hal itu perlu dikoordinasikan dengan Kapolres dan Dandim 0829.
“Jadi untuk sementara ini masih belum merencakan PSBB, akan tetapi pemerintah akan melakukan koordinasi dengan pihak tekait,” pungkasnya. (sfn/tfk)
