Sampang, (regamedianews.com) – Puluhan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni, Jaka Jatim, JCW, MDW dan GPN yang tergabung dalam Gerakan Bersama Untuk Kemanusiaan (Gebuk) melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, di Jl. Jaksa Agung Suprapto, Sampang.
Moh Siddik, salah satu korlap aksi mengatakan, realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Sampang masih amburadul dan jauh dari aturan main yang ada, padahal secara tekhnis sudah di atur sedemikian rupa di dalam Permendes nonor 6 tahun 2020. Namun, hingga kini masih banyak desa yang belum merealisasikan BLT-DD tersebut. Dengan alasan yang beragam, mulai dari kebingungan menentukan calon penerima.
“Kalau untuk BLT-DD ini pemerintah telah memperioritaskan penerima program bagi masyarakat non penerima PKH, BPNT dan BST, serta warga yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19 juga memiliki keluarga sakit menahun. Program ini harus di percepat sesuai dengan instruksi Mendes PDTT nomor 2 tahun 2020 tertanggal 17 Mei 2020,” katanya, Selasa (09/06/2020).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut Moh Siddik mengatakan, padahal sejak adanya dana desa pemerintah telah menganggarkan kegiatan pelatihan, pembinaan bagi Kepala dan perangkat desa. Seharusnya, DPMD sigap dan tegas mengantisipasi dalam menangani keleletan yang terjadi, ini bukan alasan seolah DPMD sudah capek dan tidak berdaya didepan kepala desa.
“Maka dengan segala kegelisahan ini, DPMD tidak bisa melaksanakan instruksi Kemendes No. 1 tahun 2020 tentang percepatan penyaluran BLT-DD dan tidak bisa melaksanakan Instruksi Gubernur Jatim tentang percepatan penyaluran BLT DD,” ujarnya.
Moh Siddik menambahkan, kinerja DPMD terkait masalah pengawasan dan pembinaan pengajuan hingga proses pencairan bantuan. Anggaran pengawasan dan pembinaan dari Tahun 2015 -2018 sebesar Rp. 1,5 Miliar perlu dimaksimalkan.
Juga dalam aksinya para demonstrasi tersebut, meminta pertanggungjawaban Kepala DPMD atas lemahnya kinerjanya dan hingga meminta Bupati Sampang untuk memecat jabatan Abd Malik Amrullah dari Kepala DPMD Sampang.
“Karena masih banyak di beberapa desa terkait data penerima semua bantuan tidak transparan sehingga sulit di akses oleh semua masyarakat. Dan kami meminta segera menyalurkan BLT-DD yang belum realisasi,” pungkasnya.
Sementara Kepala DPMD Kabupaten Sampang Abd Malik Amrullah mengatakan, terkait desa yang masih belum menyalurkan BLT-DD periode April, karena desa sendiri yang tidak mau menyalurkan secara tunai dengan alasan resiko bagi kepala desa. Sehingga banyak desa terpaksa penyalurannya dilaksanakan pasca lebaran Idul Fitri.
“Kami sudah mengeluarkan himbauan ke desa. Namun, desa tidak mau. Kalau untuk terkait data penerima yang ditarik lagi dari DPMD oleh desa, agar data itu diperbaiki oleh desa dan sampai hari ini seluruh data perbaikan tidak ada yang masuk lagi,” singkat Abd Malik Amrullah. (adi/har)
