Terkait Kisruh Yang Menyeret Nama AKD Sampang, Berikut Penjelasan Dari Ketua Organisasi Kades Tersebut

Sampang || Rega Media News

Kericuhan akhir-akhir ini terjadi didua acara yang didalamnya ada Asosiasi Kepala Desa (AKD) di Kabupaten Sampang, membuat Ketua AKD Kabupaten Sampang
H Akhmad Mohtadin angkat bicara.

Dua kericuhan yang terjadi diantaranya seperti pada acara aksi yang dilakukan oleh gabungan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) beberapa waktu lalu.

Gabungan LSM tersebut menggeruduk Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang.

Dalam aksinya tersebut mereka menuntut transparansi data menilai data penerima Bantuan Sosial (Bansos) termasuk data Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD) masih semrawut.

Saat itu, Ketua AKD Kabupaten Sampang Akhmad Mohtadin hadir untuk mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi berkaitan pengelolaan bantuan tersebut di desa. Menurutnya, sebagai wadah organisasi yang menaungi Kades se Kabupaten Sampang sudah selayaknya memberikan sedikit penjelasan, tentang apa yang terjadi ditingkat desa berdasarkan keluhan dari beberapa Kepala Desa terutama berkaitan dengan data yang akhir-akhir ini dipermasalahkan oleh beberapa LSM.

“Bansos ini kan turun ke desa, jadi yang tau itu sebenarnya desa, apalagi BLT DD, itu tim pencacah adalah relawan desa,” ujarnya. Jumat (19/6/20).

Namun, saat ingin memberikan penjelasan para demonstran waktu itu menolak dengan dalih aksi mereka adalah kepada Kepala DPMD yakni H. Malik Amrullah.

“Kami tidak perlu kepada AKD,” ujar salah satu demonstran saat itu.

Pria yang akrab disapa Bun Ahmad itu menambahkan, sebenarnya AKD ingin membantu menjelaskan yang dialami Kepala Desa. Sehingga nantinya diharapkan dapat mengurai benang kusut yang terjadi selama ini.

“Tapi teman-teman LSM tidak memberi kesempatan kepada kita waktu itu, ya mau bagaimana lagi”, imbuhnya.

Sementara saat disinggung tentang peristiwa di Pendopo Kecamatan Robatal yang terjadi pada Kamis (18/6/20), lelaki yang juga mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengatakan, peristiwa tersebut memang hampir sama dengan kejadian yang dirinya alami.

“Menurut saya hampir sama, AKD Robatal juga mungkin ingin membantu biar ada solusi terhadap apa yang sebenarnya terjadi, namun teman-teman LSM seperti itu, miss komunikasi”, imbuhnya.

Untuk itu dirinya berharap agar nantinya lebih terjalin komunikasi terutama dalam hal bantuan sosial yang menjadi polemik selama ini, dengan harapan dapat menemukan solusi yang pro rakyat miskin.

“Kalau tidak kita temukan benang kusutnya dimana, maka darimana akan kita perbaiki,” paparnya.

Tak hanya sampai disitu, Kades Gunung Eleh itupun sempat menyinggung terkait lambatnya penyaluran dibeberapa desa terkait BLT DD, menurutnya hal itu karena para Kades harus menyandingkan data untuk BLT DD agar tidak ganda dengan bansos lainnya.

“Awalnya penyandingnya adalah PKH dan BPNT, tapi setelah disusun turun lagi BST dan BSP, karena tidak boleh ganda harus direvisi lagi”, jelasnya.

Bahkan menurutnya hingga beberapa hari menjelang hari raya ketika Kemensos menginstruksikan pencairan secara tunai, pihak desa memverifikasi ke DPMD dan menyetorkan ke BRI demi mengejar waktu sesuai arahan.

Bahkan, kerumitan kembali datang saat setelah hari raya turun lagi data Bantuan Sosial Provinsi yang harus kita lakukan revisi lagi agar tidak ganda, apalagi jika datanya hanya By name, jelas kita harus jeli takut NIK nya berbeda.

“Jadi harus betul-betul jeli, itulah sebabnya kenapa dilakukan bolak-balik revisi, karena data Bansos tersebut tidak turun satu kali dan ada penambahan”, tutupnya. (adi/har/fan)