Surabaya || Rega Media News
Kaukus Parlemen Madura dari anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Kabupaten Sumenep mendatangi Kantor Badan Pengawas Wilayah Suramadu (BPWS) di Surabaya, Kamis (16/7/20).
Kedatangan anggota legislatif itu dalam rangka bentuk kepedulian wakil rakyat terhadap pembangunan pulau Madura dan suatu bentuk keperihatinan terhadap langkah gerak BPWS.
Mengingat, lembaga BPWS kurang lebih 9 tahun diberi kepercayaan oleh pemerintah, agar mengembangkan pembangunan dikawasan Suramadu sisi Madura. Namun, secara konkrit langkah itu belum memberi dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat Madura.
Ketua Koordinator Kaukus Parlemen Madura, Musawir menyampaikan, tujuan kaukus parlemen Madura mendatangi BPWS mengevaluasi program yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan tahun selanjutnya.
“Sudah banyak program dilakukan BPWS baik pembangunan fisik, SDM dan ekonomi masyarakat. Akan tetapi langkah BPWS itu tidak maksimal, dalam artian BPWS sudah membangun namun tidak dimanfaatkan,” ujarnya.
Misalnya, lanjut Musawir, seperti pembangunan Tanean Suramadu sisi barat Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) sampai saat ini belum diberdayakan. Padahal menurutnya, pembangunan itu sudah selesai.
“Pembanguan tanean Suramadu sekitar akhir tahun 2019 sudah selesai dibangun dengan menelan anggaran sekitar 80 miliar. Tapi sampai saat ini belum dioperasikan,” ujarnya.
Ia juga menilai struktural organisasi BPWS sampai saat ini belum difinitif. Sehingga anggota DPRD Bangkalan itu mendorong lembaga BPWS dipimpin kepala difinitif.
“Sampai sekarang kan Kepala BPWS belum difinitif, sehingga kita juga mendorong agar kepala BPWS ini didifinitifkan oleh pemerintah pusat,” urainya.
Hingga akhirnya, kata Musawir, nanti bisa melibatkan tokoh masyarakat Madura dalam struktural BPWS. “Karena yang tahu kondisi pulau madura pasti orang madura, sehingga orang Madura harus dilibatkan. Setidaknya melibatkan pemerintah daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Deputi Badan Pelaksana Pengembangan Wilayah Suramadu, Agus Wahyudi menyampaikan, pemanfataan pembangunan yang telah dibangun oleh BPWS termasuk aset pemerintah pusat.
“Sehingga dalam pemanfaatannya harus mengajukan penawaran kepada pemerintah pusat melalui kepala daerah dan itu sudah kami sampaikan kepada Bupati di Madura untuk mengajukan ke Kementerian,” ujarnya.
Akan tetapi sampai saat ini, menurutnya belum ada kepala daerah yang mengajukan penawaran terhadap pemerintah pusat. Pihaknya juga mengimbau agar pemerintah setempat secepatnya mengajukan penawaran.
“Supaya pembangunan kios tanean Suramadu secepatnya kita manfaatkan sebagai stimulus menghidupkan perekonomian masyarakat setempat,” tuturnya.
Sedangkan terkait struktur organisasi, pihaknya mengaku sudah lama mengajukan kepada pemerintah pusat agar didefinitifkan. Namun, ia mengaku pemerintah pusat belum memberikan jawaban.
“Kami sudah mengajukan agar lembaga BPWS ini dipimpin oleh kepala Definitif. Akan tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (sfn/sms)
