Sampang || Rega Media News
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Damai Pantura (ADP) ngeluruk Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, Madura, Senin (14/09/2020).
Kedatangan ADP ke DPMD ini guna mempertanyakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas Kepala Desa (Kades) dan study banding ke dua desa yakni, Tamansuruh, Kecamatan Glagah dan Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 27 hingga 30 Agustus lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator ADP Mohni mengatakan, kecewa dengan hasil audensi saat ini. Pasalnya, pihak DPMD tidak menghadirkan perwakilan AKD Sampang.
Selain itu, kedatangan pihaknya untuk mengklarifikasi kegiatan Bimtek ke Banyuwangi lalu yang menghabiskan anggaran senilai Rp 900 juta dan programnya tidak di aplikasikan di desa.
“Kami mengkalkulasi adanya penggunaan dana sekitar Rp. 900.000.000 yang terkumpul dari seluruh peserta yang diambilkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) di setiap desa membayar Rp 5 juta. Dan anggaran ini tidak tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui hasil Musrenbangdes,” katanya.
Lebih lanjut, Mohni mengatakan, pihaknya akan terus memantau dan meminta surat pertanggungjawaban kegiatan tersebut. Jika kegiatan ini nanti ditemukan adanya penyimpangan akan melaporkan kepada Kejaksaan Tinggi.
“Kami kecewa dengan DPMD yang tidak menghadirkan perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD), dan dalam waktu dekat akan melayangkan surat audiensi yang kedua untuk kembali meminta agar menghadirkan perwakilan pemerintahan desa memberikan keterangan resmi,” pungkasnya.
Sementara, Plt Kepala Dinas PMD Kabupaten Sampang, Suhanto mengatakan, manfaat kegiatan tersebut untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dengan cara menimba ilmu lewat study banding ke dua desa di Banyuwangi. Yakni, potensi Desa Agro Wisata di Tamansuruh dan potensi Bumdes di Tamansari.
“Anggaran Bimtek ini memang benar di ambilkan dari ADD dan DPMD hanya memfasilitasi permintaan dari setiap kepala desa, kalau disuruh bayar uang pribadi sulit untuk terealisasi kegiatan ini,” ujarnya. (adi/har)
