Bangkalan || Rega Media News
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M.H Said Abdullah menjadi pemateri dalam acara kuliah umum secara daring literasi keuangan yang diselenggarakan Universitas Trunojoyo Madura, Jum’at (9/10/2020).
Kegiatan yang digelar secara virtual tersebut dihadiri Ketua Banggar DPR RI, M. H. Said Abdullah sebagai keynote speaker. Kepala Regional IV Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jatim, Bambang Mukti Riyadi. Dan Kandidat Doktor Sosiologi Pedesaan UTM, Iskandar Dzulkarnain.
Mengawali pembicaannya, Said Abdullah mengatakan, Organisation For Economic co-operation and development (OECD), pada tahun 2016 itu mendefinisikan bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan.
Selain itu juga pengetahuan konsep dan resiko keuangan, keterampilan, motivasi serta keyakinan untuk menerapkan keyakinan dan pemahaman yang dimilikinya dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan keuangan.
Berpijak pada definisi itu, pemahaman kuncinya adalah masyarakat mengetahui praktek keuangan dalam industri keuangan serta menjadikan pengetahuan itu untuk memilih jenis investasi dalam industri keuangan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.
Lebih lanjut, Said Abdullah menyampaikan perihal inklusi keuangan bahwa hal itu adalah penyediaan akses keuangan keberbagai layanan yang aman, nyaman dan terjangkau bagi kelompok yang kurang beruntung.
Termasuk bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, masyarakat pendesaan dan tidak berdokumen yang kurang terlayani atau dikucilkan dari sektor layanan formal.
Layanan keuangan itu, bisa dalam bentuk-bentuk perbankkan, asuransi lainnya yang masuk industri keuangan secara formal.
Inklusi keuangan menurutnya sangat berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah atau swasta yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat yang selama ini mengalami hambatan dalam tergabung industri keuangan.
Dalam paparannya, Said Abdullah menyampaikan bahwa Hambatan itu bisa jadi karena pengetahuan masyarakat yang kurang mengetahui terhadap beragam praktek investasi pada industri keuangan.
Sehingga mereka enggan untuk berurusan dengan industri keuangan atau pelayanan industri keuangan yang tidak menjangkau mereka. Misalnya, kelompok masyarakat diperbatasan, daerah terpencil maupun daerah yang tertinggal.
Pada bulan Desember 2019, OJK melaksanakan survei nasional literasi keuangan. Ketika dalam survei itu, OJK menunjukkan index literasi keuangan mencapai 38,03% dan indek inklusi keuangan mencapai 76,16% .
Angka itu meningkat dibanding hasil survei OJK di tahun 2016 yaitu literasi keuangan mencapai 29.7% dan indek inklusi mencapai 67.8%.
Wilayah perkotaan indek literasi keuangan mencapai 41.41%. Sementara inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 38.06%. Sedangkan literasi dan inklusi keuangan perdesaan berkisar 34.05% dan 68.49%.
Pada inklusi keuangan, pemerintah bersama OJK dan Bank Indonesia terus berupaya keras meningkatkan tingkat inklusi keuangan. Pemerintah telah mengintegrasikan program perlindungan sosial. Seperti bantuan pangan non tunai yang bernikarupa baik PKH yang diberikan kepada 10 juta keluarga peneriam manfaat dan kartu prakerja 5.6 juta.
Afirmasi seperti ini akan makin meningkatkan tingkat inklusi keuangan. Dibidang infrastruktur pemerintah selama 5 tahun terakhir giat memberi layanan digital non ekonomis yang tidak dijangkau oleh oprator telekomunikasi.
“Saya meyakini bila tingkat pendidikan membaik maka literasi digital dan inklusi keuangan akan pararel ikut membaik. Meskipun begitu tidak bisa mengandalkan pendidikan formal,” ucapnya.
Ketua Banggar DPR RI tersebut berharap berbagai lembaga keuangan seperti Bank Indonesia, OJK, LPS dan Pemerintah bahkan industri keuangan itu sendiri harus lebih intensif meningkatkan literasi kepada masyarakat.
“Kita juga berharap kegiatan literasi digital perlu dilakukan lebih intensif dilaksanakan. Kita dorong gerakan literasi keuangan agar masif,” ujarnya.
Materi-materi literasi keuangan menurutnya harus bisa diakses mudah karena tanpa pembudayaan literasi keuangan yang masif sangat mungkin tingkat literasi akan terus tertinggal. Jika dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan.
“Mudah mudahan bagi UTM tidak hanya kali ini saja melakukan sosialisasi literiasi keuangan. Kita akan terus bekerjasama untuk masyarakat Madura,” harapnya.
Sementara itu, Rektor UTM, Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif M.Si dalam sambutannya berharap kegiatan webinar kuliah literasi keuangan yang diikuti civitas akademik dan mahasiswa dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Baik dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan aktifitas saat mengambil keputusan saving maupun investasi. Dan hal lain yang berkaitan dengan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Digelarnya kegiatan edukasi literasi keuangan tersebut, Rektor berharap dapat meningkatkan literasi masyarakat. Baik memahami dengan baik dan dapat meningkatkan jumlah pengguna produk digital layanan jasa keuangan.
“Agar masyarakat dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat memahami dengan benar, baik manfaat dan resikonya. Serta mengetahui hak dan kewajiban dan meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Regional IV OJK Jatim, Bambang Mukti Riyadi menyampaikan, di era technologi industri ini dampak dari penggunaan technologi digital melalui aplikasi mobile atau internet, transaksi keuangan dan lintas negara meningkatkan transaksi keuangan melalui ecommers atau market place.
“Kemudian peralihan pembayaran menggunakan uang elektronik dan market up dibidang IT itu memaksa dan mendorong institusi keuangan untuk menyesuaikan produk dan pelayanannya berubah berbasis digital,”
Digitalisasi praduk dan layanan keuangan bukan lagi sebuah pilihan. Akan tetapi sebuah keharusan sehingga menjadi kebutuhan saat ini ditengah masyarakat untuk melakukan transaksi yang cepat, efisien dan aman.
“Apalagi seperti situasi pandemi saat ini. Oleh karena itu, kami berharap kepada mahasiswa agar menjadi pelopor atau penggerak digitalisasi di sektor keuangan ini. Sekaligus menjadi pelopor untuk menolarkan mengenai melek literasi keuangan kepada masyarakat sekitar,”
Kondisi literasi digital dan inklusi keuangan di Jawa Timur. Menurut Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2019 mengalami peningkatan.
Indek inklusi keuangan telah mencapai 7,16. Jadi telah melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 7,5 %.
Namun demikian, Presiden telah memberikan arahan bahwa tahun 2023 kita inklusi keuangan harus ada pada index diatas 90%.
Sementata index literasi dan index inklusi keuangan di Jawa Timur pada tahun 2019, index inklusi mencapai 87,96 %. Sedangkan index literasinya mencapai 44,95.
“Namun, meski meningkat tidak harus membuat kita bangga dan kita terus melakukan evaluasi,” terangnya.
Oleh karena itu, penyelenggaraan acara kuliah umum ini sangat relevan, sangat signifikan untuk mendorong upaya tersebut.
“Jadi kita menyampaikan terima kasih kepada civitas akademik UTM karena kegiatan ini sangat signifikan dan sejalan dengan upaya kami dalam meningkatkan masyarakat Jawa Timur Wall Finansial Country.
“Jadi kami dari OJK sangat mendukung semua aktifitas yang dapat berkontribusi pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Sebab, arus digitalisasi dan arus perubahan industri jasa keuangan, prodak sektor jasa keuangan,”
Jika masyarakat tidak diberi pengetahuan literasi keuangan dengan baik maka dikhawatirkan akan menjadi menjadi korban dan ketinggalan informasi financial teknologi.
“Kami harapkan dengan tingkat literasi yang baik dan inklusi yang baik maka masyarakat Jawa Timur yang dipeloori oleh civitas akademik UTM menjadi pihak yang diuntungkan bukan pihak yang termarjinalkan,” tutupnya. (Red).
