PMB Buka Kebobrokan RSUD Bangkalan dan Diminta Direktur Dicopot

- Jurnalis

Jumat, 6 November 2020 - 17:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemuda Madura Bersatu (PMB) saat melakukan aksi unjuk rasanya di depan pintu masuk kantor Pemkab Bangkalan.

Pemuda Madura Bersatu (PMB) saat melakukan aksi unjuk rasanya di depan pintu masuk kantor Pemkab Bangkalan.

Bangkalan || Rega Media News

Puluhan massa yang mengatasnamakan Organisasi Pemuda Madura Bersatu (PMB) melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jumat (6/11/20).

Mereka datang mempertanyakan peran dan kinerja Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dalam mewujudkan kesejahteraan kesehatan yang menjadi persoalan masyarakat Bangkalan selama ini.

Ketua Pemuda Madura Bersatu Sholeh Abdijaya mengatakan, setidaknya ada tiga poin kasus dalam satu Kecamatan baru-baru ini yang bisa menunjukkan RSUD Kabupaten Bangkalan memang bobrok dalam pelayanannya.

“Kasus pertama Warga desa Dabung, anaknya maninggal di RSUD Bangkalan dan hendak mau sewaambulan, tapi harga ongkosnya 2,7 juta, sementara sikorban tidak mampu untuk membayar itu. Singkat cerita akhirnya anak yang meninggal tersebut dibawa dengan sepeda motor,” ucap saat membacakan releasenya.

Kemudian kasus kedua, dari warga dusun Batobella, ia masuk rumah sakit RSUD untuk menjalani oprasi caesar, karena
anaknya dinyatakan meninggal oleh dokter hikmah. Sebelum di caesar korban awalnya baik-baik saja layaknnya orang hamil biasa, tetapi setalah dioprasi dia mengalami kelumpuhan bahkan lumpuh total.

Baca Juga :  Polsuspas Lapas Narkotika Pamekasan Ikuti Giat Monitoring Polda Jatim

“Kemudian kasus ketiga warga desa kombangan, dia kecelakaan sekitar jam 11 siang masuk RSUD jam 13:00 WIB, pihak rumah sakit berbelit-belit untuk menangani pasien ini lantaran menggunakan BPJS, padahal kondisinya sangat parah. Awanya oleh pihak RSUD pasien mau dirujuk ke RSUD dr. Soetomo dengan alasan batok kepalar ya pecah. Singkat cerita, setalah keluarganya mau untuk di pindah ke kategori umum ternyata pasien langsung bisa ditangani,” terangnya.

Lebih lanjut Abdijaya mengatakan, Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu tidak profesional dalam melayani masyarakat.

Dirinya mengaku kerab menerima keluhan dari masyarakat tentang pelayanan di rumah sakit yang mengabaikan pelayanan terhadap masyarakat miskin.

Pelayanan RSUD Syarifah Ambami Rato ebu sudah sangat amburadul. Banyak sekali fakta-fakta yang menunjukkan bahwa rumah sakit pemerintah ini tidak profesional di dalam menangani pasienyan.

“Maka dengan kondisi seperti ini, kita akan menyampaikan aspirasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Bangkalan dan terhadap Bupati Bangkalan agar menurunkan Direktur RSUD, dr. Nunuk Kristiani dari jabatannya. Karena sudah tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik,” tutupnya.

Baca Juga :  Kesadaran Masyarakat Melapor Masih Jadi Kendala BNN Kota Cimahi

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bangkalan, Mohammad Fahad mengatakan, pihaknya akan segera memanggil pihak rumah sakit untuk mengklarifikasi apa yang menjadi tuntutan oleh Pemuda Madura Bersatu (PMB).

“Kami selaku DPRD akan berkomitmen memanggil pihak RSUD untuk mengklarifikasi apa yang menjadi aduan para aksi,” ujarnya.

Sementara untuk melakukan pemecatan Directur RSUD Bangkalan, Politisi Gerindra ini mengaku bukan wewenangnya, melainkan wewenang Bupati Bangkalan.

“Kalau untuk pemecatan, itu bukan wewenang kami, tetapi kami akan memanggil semua pihak terkait untuk berdialog secara terbuka,” imbuhnya.

Sementara itu, wakil Bupati Bangkalan, Mohni mengatakan, terkait aduan dan temuan masyarakat tentang pelayanan di RSUD Bangkalan, pihaknya mengaku akan menyampaikan kepada Bupati Bangkalan.

“Akan kami sampaikan, terutama terkait pemecatan, karena untuk hal itu harus melalui mekanisme yang berlaku. Terkait adanya dugaan pelanggaran, nanti kami akan turunkan inspektorat untuk memproses itu,” pungkasnya. (sfn/sms)

Berita Terkait

Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui
Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang
Video Bupati Sampang Dimanipulasi Oknum ‘Sebar Hoax’
Rumah Tahanan Sampang Over Kapasitas
Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Anggaran Bimtek DPRD Gorut
Bupati Sampang Peduli Anak Hidrosefalus dan Disabilitas
H. Supriadi Owner Rokok Makayasa Sabet Penghargaan SMSI Award 2025
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 Juni 2025 - 14:22 WIB

Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang

Senin, 2 Juni 2025 - 22:10 WIB

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui

Senin, 2 Juni 2025 - 14:03 WIB

Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang

Senin, 2 Juni 2025 - 10:46 WIB

Video Bupati Sampang Dimanipulasi Oknum ‘Sebar Hoax’

Sabtu, 31 Mei 2025 - 23:03 WIB

Rumah Tahanan Sampang Over Kapasitas

Berita Terbaru

Caption: Ketua Ormas Madas Sampang (Umar Faruk) saat diwawancara awak media usai audiensi dengan pihak RSUD dr.Mohamad Zyn Sampang.

Daerah

Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang

Selasa, 3 Jun 2025 - 14:22 WIB

Caption: Didampingi Sekda, Wabup Sampang pose bersama Wakil Ketua DPRD Sampang usai tanda tangani pengesahan dua Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2024 dan Kawasan Tanpa Rokok.

Daerah

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui

Senin, 2 Jun 2025 - 22:10 WIB

Caption: Jakfar Sodiq  (jas hitam) bersama tokoh dan pemuda Sampang memberikan keterangan kepada awak media usai melaporkan akun Tiktok @faktapolitiktok.

Hukum&Kriminal

Akun ‘faktapolitiktok’ Dilaporkan Ke Polres Sampang

Senin, 2 Jun 2025 - 19:18 WIB

Caption: Kepala Diskominfo Sampang Amrin Hidayat menjelaskan hasil analisis teknis video hoax Bupati Sampang, (dok. regamedianews).

Daerah

Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang

Senin, 2 Jun 2025 - 14:03 WIB

Caption: video Bupati Sampang disinformasi yang diunggah akun Tiktok @faktapolitiktok.

Daerah

Video Bupati Sampang Dimanipulasi Oknum ‘Sebar Hoax’

Senin, 2 Jun 2025 - 10:46 WIB