Sampang || Rega Media News
Dugaan pemotongan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) di Dusun Ruberuh, Desa Gunung Maddah, Kecamatan/Kabupaten Sampang, Madura, oleh oknum perangkat desa berinisial HL yang dilaporkan salah satu LSM ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, dibantah HL.
Pasalnya, HL mengaku adanya dugaan pemotongan dana Bansos PKH oleh dirinya itu tidak benar, sedangkan terkait Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), ATM beserta buku tabungan yang dipegangnya itu benar, dengan alasan atas inisiatif/permintaan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu sendiri.
“Jadi, saya ingin mengklarifikasi terkait pemberitaan yang ramai di media dan baru tau kalau dilaporkan setelah baca berita, karena ini menyangkut nama baik saya. Intinya pemotongan Bansos PKH itu tidak benar,” ujar HL kepada awak media, Rabu (18/11/20).
Sementara ia juga mengaku siap, jika dipanggil pihak Kejaksaan untuk dimintai keterangan atas laporan dugaan pemotongan Bansos PKH. Karena, dalam pencairan Bansos PKH tersebut juga disaksikan warga yang menerima/KPM, pendamping PKH dan petugas Brilink.
“Terkait, pencairan Bansos PKH yang dilakukan dirumah itu tidak boleh secara aturan, itu memang saya tidak paham tentang aturan tersebut. Namun, ketika pencairan itu ada pendamping dan petugas dari agen Brilink langsung diberikan kepada KPM, tanpa ada pemotongan apapun,” ungkapnya.
Lebih lanjut HL mengatakan, soal isu di masyarakat terkait KKS dan kartu ATM yang diminta oleh dirinya dari KPM, itu juga tidak benar. Melainkan KPM meminta dirinya untuk memegang KKS serta kartu ATM milik KPM agar tidak hilang.
“Bahkan, saya disebut memegang 70 KKS milik KPM, itu memang benar, tapi secara bertahap, tidak langsung memegang kartu itu semuanya dan ini inisiatif warga yang menerima/KPM. Sebelumnya yang mengkoordinir itu bukan saya, melainkan anak saya. Namun, dalam hal Bansos PKH ini, tidak lepas dari koordinasi dengan pendamping PKH,” pungkasnya. (har/red)
