Aceh Kembali Jadi Juara Termiskin di Sumatera, AK: Jangan Sampai Aceh Hebat Jadi Aceh Melarat

- Jurnalis

Selasa, 16 Februari 2021 - 15:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Yayasan Aceh Kreatif (Delky Nofrizal Qutni).

Ketua Yayasan Aceh Kreatif (Delky Nofrizal Qutni).

Banda Aceh || Rega Media News

Triliunan rupiah dana otonomi khusus ditambah dengan berbagai sumber lainnya yang dialokasikan untuk provinsi Aceh ternyata tidak mampu membuat Aceh semakin hebat dan berkembang pesat. Alhasil, kini Provinsi Aceh kembali menunjukkan kehebatannya dengan bertengger sebagai daerah termiskin di Sumatera.

“Alokasi anggaran yang begitu besar untuk Aceh selama ini ternyata justeru tak mampu dikelola dengan baik atau bisa dikatakan masih salah urus, sehingga triliunan dana Otsus dan sumber anggaran lainnya di Aceh hanya dinikmati oleh segelintir orang dan belum begitu menyentuh masyarakat menengah ke bawah,” ungkap Ketua Yayasan Aceh Kreatif (AK), Delky Nofrizal Qutni kepada media, Selasa (16/02/2021).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Secara jelas, kata Delky, BPS telah merilis bahwa pada September 2019 tahun lalu sebelum terdampak Covid-19, kemiskinan Aceh sebesar 15,01%, kemudian turun pada Maret 2020 (menjadi) sebesar 14,99%, dan September 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 tidak hanya di Aceh tapi juga nasional, kemiskinan Aceh meningkat menjadi 15,43%.

Pada september 2020 sebanyak 833,91 ribu orang. Jumlah itu bertambah 19 ribu orang dibandingkan Maret 2020 yakni 814,91 ribu orang.

Hal ini menunjukkan, bahwa pemerintah Aceh masih gagal dalam mengelola uang yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga lagi-lagi Aceh hanya berhasil menjadi provinsi dengan predikat kemiskinan tertinggi. Apakah pemerintah Aceh kembali mau mengelak, bahkan mengatakan data BPS itu tidak benar.

Padahal, jelas-jelas secara fakta pemerintah Aceh terlalu banyak terbuai dan lalai dengan program-program yang cenderung hanyalah pemborosan anggaran dan menghamburkan uang rakyat, dimana output dan outcome nya tidak maksimal menyentuh kepentingan real masyarakat.

“Contoh kecilnya ya gerakan bagi-bagi masker yang operasionalnya jauh lebih mahal dari masker yang dibagikan, belum lagi segudang contoh lainnya yang jelas-jelas hanya untuk mempoya-poyakan uang rakyat,” sebutnya.

Baca Juga :  Tingkatkan Kinerja Birokrasi dan Kesejahteraan Masyarakat, Pemkab Pamekasan Siapkan Program Seribu Wifi

Peningkatan kemiskinan di Aceh di masa Covid-19 tersebut tentunya berbanding terbalik dengan besarnya alokasi anggaran BTT yang mecapai ratusan milyar dan refocusing APBA untuk penanganan Covid-19 yang mencapai 2,3 Triliun Rupiah.

“Kita bisa lihat berapa persentasenya yang menyentuh masyarakat, berapa tinggi yang terindikasi Mark up dan rasional penggunaannya,” jelas mantan Kabid Advokasi.

Belum lagi, kata Delky, perputaran uang Aceh terlalu banyak keluar sehingga effect ekonomi di kalangan bawah sangat lah kecil. “Sebagai contoh, dari banyak paket APBA atau APBK dikerjakan oleh perusahaan luar, pajaknya keluar, perputaran uang hasil yang di dapat pengusaha-pengusaha itu juga keluar, apalagi pengusahanya tinggal di luar Aceh.

“Maka perputaran uangnya tentu keluar, sehingga perputaran uangnya tidak di Aceh. Alhasil, daya beli melemah, perputaran uang di tataran pedagan lokal minim, harga jual hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan menurun dan pedagang lokal pun turut kewalahan,” jelasnya.

Belum lagi, lanjut Delky, program yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang belum optimal secara output dan outcome kepada masyarakat.

“Jadi, banyak hal yang harus segera di evaluasi dan diperbaiki agar paparan visi-misi Aceh Hebat itu bukan hanya sebatas di atas kertas. Jika pemerintah Aceh tidak segera berbenah, maka kepemimpinan Gubernur Aceh saat ini tidak akan mewujudkan Aceh Hebat, namun justeru menjadikan rakyat Aceh melarat,” tegasnya.

Menurut Delky, jika kita lihat dari dokumen konsultasi Bappeda Aceh untuk tahun 2021 yang dikeluarkan pada tahun lalu itu memang sudah mengarah pada sektor ekonomi real dan pemulihan ekonomi.

Baca Juga :  Pemkab Bangkalan: Selamat Hari Kartini Tahun 2022

“Apakah itu akan berjalan? Tentunya itu bisa dilihat dari besaran alokasi anggaran yang dialokasikan pada tahun 2021, seberapa besar persentasenya untuk sektor-sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti UMKM, Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan sektor lainnya,” kata koordinator Solidaritas untuk Rakyat Daerah Terpencil (SuRaDT) itu.

Lalu, imbuhnya, baru kemudian apakah disaat realisasi nanti akan mampu menyentuh masyarakat menengah ke bawah atau justeru tetap dinikmati oleh segelintir elit dan kalangan menengah ke atas. Ini harus benar-benar dipantau.

Masih kata Delky, jika pemerintah Aceh terus berupaya mengalokasikan anggaran untuk kegiatan fisik yang belum tentu berdampak kepada ekonomi dan kebutuhan real masyarakat, sementara plot anggarannya besar, maka dapat dipastikan pemerintah belum hijrah dari prilaku yang bejat.

“Kenapa kita katakan demikian, asumsinya jika yang menjadi fokus pemerintah Aceh adal infrastruktur besar tanpa dampak maksimal kepada masyarakat, maka tentunya itu adalah bentuk pemborosan uang rakyat,” ucapnya.

Aceh Kreatif berharap, di sisa kepemimpinannya, Gubernur Nova Iriansyah lebih serius dan fokus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan sektor produktif baik itu di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan memaksimalkan sentuhan untuk menyokong keberadaan UMKM lokal di Aceh.

“Kita yakin Pak Gubernur dan stakeholder lainnya tidak ingin mengukir sejarah buruk di Aceh yang akan menjadi catatan dan ingatan bagi generasi-generasi berikutnya, sehingga evaluasi dan pembenahan secara maksimal mesti dilakukan,” pungkasnya.

Gubernur harus bekerja lebih maksimal, tegas Delky, untuk itu dan tidak boleh terlalu lama terbuai seremonial. “Jangan sampai sejarah mencatat, di bawah kepemimpinan Nova Iriansyah, Aceh Hebat menjadi Aceh Melarat apalagi menjadi Aceh sekarat,” pungkasnya. (Asmar Endi)

Berita Terkait

Polres Bangkalan Komitmen Layani Masyarakat
Kapolres Sampang: ‘Polri Untuk Masyarakat’
Rajut Komunikasi – Perkuat Sinergi Dengan Pemerintah Daerah
Lapas Narkotika Pamekasan Tambah Energi Baru
Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan
Disorot Aktivis Gorut, Humas HTI Angkat Bicara
RSUD ZUS Gorontalo Utara Terancam Turun Level
Pemdes Rongdalam Dorong Geliat Ekonomi Desa

Berita Terkait

Selasa, 1 Juli 2025 - 20:34 WIB

Polres Bangkalan Komitmen Layani Masyarakat

Selasa, 1 Juli 2025 - 18:30 WIB

Kapolres Sampang: ‘Polri Untuk Masyarakat’

Selasa, 1 Juli 2025 - 17:08 WIB

Rajut Komunikasi – Perkuat Sinergi Dengan Pemerintah Daerah

Selasa, 1 Juli 2025 - 07:23 WIB

Lapas Narkotika Pamekasan Tambah Energi Baru

Senin, 30 Juni 2025 - 13:55 WIB

Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan

Berita Terbaru

Caption: didampingi istri, Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono berikan potongan tumpeng kepada anggotanya saat momen Hari Bhayangkara ke-79.

Daerah

Polres Bangkalan Komitmen Layani Masyarakat

Selasa, 1 Jul 2025 - 20:34 WIB

Caption: Kapolres Sampang AKBP Hartono saat pimpin upacara HUT Bhayangkara ke-79, (sumber foto: Humas Polres Sampang).

Daerah

Kapolres Sampang: ‘Polri Untuk Masyarakat’

Selasa, 1 Jul 2025 - 18:30 WIB

Caption: Bupati Sampang H.Slamet Junaidi sampaikan sambutan saat acara silaturahmi dan haul masyayikh Ponpes Bata-Bata, (sumber foto: Prokopim Pemkab Sampang).

Ragam

Bupati Sampang Minta Doa Kiai: ‘Relokasi RSMZ Lancar’

Selasa, 1 Jul 2025 - 12:47 WIB

Captiom: tujuh CPNS baru saat mengikuti apel di halaman kantor Lapas Narkotika Pamekasan, (foto istimewa).

Daerah

Lapas Narkotika Pamekasan Tambah Energi Baru

Selasa, 1 Jul 2025 - 07:23 WIB