Jadi Langganan Banjir, BAPERA Minta BAPPEDA Gorut Susun Program Daerah Sesuai Konsep MFP

- Jurnalis

Senin, 15 Maret 2021 - 12:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengurus Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Gorontalo Utara, Ismail Musada.

Pengurus Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Gorontalo Utara, Ismail Musada.

Gorontalo Utara || Rega Media News

Beberapa wilayah di kabupaten Gorontalo Utara menjadi langganan banjir setiap musim hujan, 14 Maret 2021 ini kembali dilanda banjir karena curah hujan yang tinggi, seperti di Kecamatan Tomilito, Kwandang dan sekitarnya.

Melihat kejadian yang terus terulang dan seolah tidak ada solusi atas penanganan banjir di daerah ini. Menimbulkan reaksi dari salah satu pengurus Bapera Gorut Ismail Musada.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dirinya menawarkan solusi kepada pemda gorut untuk membantu dalam menangani banjir yang terus menerus melanda masyarakat gorut. Menurutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus berperan aktif dan menyusun program daerah sesuai konsep Money Follow Program.

“Saya menyarankan kepada BAPPEDA sebagai OPD Perencanaan Daerah untuk tidak tidur dan menyusun program daerah sesuai konsep Money Follow Program (MFP),” jelas Ismail

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, konsep MFP ini, merupakan pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Penganggaran MFP Juga mendukung pendekatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yaitu perencanaan yang holistik (menyeluruh), tematik (terfokus), terintegrasi (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas). Money Follow Program diimplementasikan dengan cara mengamankan alokasi pada prioritas, realokasi dari program kegiatan yang telah cukup mendapat penekanan pada tahun-tahun sebelumnya dan efisiensi program/kegiatan non prioritas,”jelasnya.

Baca Juga :  BPJS Ketenagakerjaan Bayarkan Rp 443 Miliar Manfaat Program Selama Setahun di NTB

Kemudian, Ismail menyinggung soal dugaan keberpihakan anggaran untuk mencegah banjir di Gorontalo Utara. Sebab menurutnya, penangan Banjir / bencana di Gorut kelihatannya sangat lambat bahkan hampir tidak teratasi dengan cepat.

“Misalnya, seperti banjir yang terjadi kemarin, sangat disayangkan BPBD tidak dapat berbuat banyak, kepedulian mereka harus tertunda karena anggaran yang tidak memadai, kami menduga makanan siap saji saja di BPBD mungkin tidak diberikan anggaran, dugaan saya ini muncul karena kondisi penanganan dilapangan yang tidak nampak, kami yakin personil di BPBD seperti Tim TRC dan Relawan lainnya sangat terpukul melihat kondisi ini,” ujarnya.

Ditegaskan, model perencanaan anggaran dan kegiatan harus di rubah jangan tiba tiba setiap OPD sudah ada nilai pagu anggaran entah dari mana dasar penganggarannya. Padahal sejatinya setiap OPD harus mempresentasikan rencana kegiatan dan anggaran di hadapan para perencana alias BAPPEDA yang dihadiri oleh TAPD dan Kepala Daerah.

Baca Juga :  Pelaporan DD di Bangkalan, Kuasa Hukum Beberkan Fakta, Ada Keterlibatan LSM Merangkap Wartawan

“Tidak banyak permintaan kami, cukup satu saja. Bekerjalah kalian sesuai tugas dan sumpah jabatan kalian, kasihan rakyat. Saya juga berharap penanganan wilayah yang rawan banjir harus menjadi program prioritas daerah, jangan lagi daerah kita mendapat sorotan publik hanya karena banjir, atas banjir sejak dini agar hal hal seperti saat ini tidak terulang lagi,” tuturnya.

Kalau hal ini tetap tidak dilakukan oleh BAPPEDA GORUT, tegas Ismail, dirinya meminta kepada Bupati,Wabub dan Sekda untuk mencopot Kepala Bappeda.

“Perlu saya tegaskan, ketika hal ini tetap tidak dilakukan oleh Bappeda Gorut, maka kami hanya minta Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Gorut untuk mencopot Kapala BAPPEDA. Sebab, kami orang Gorut butuh SDM yang benar benar berpihak pada pembangunan daerah kami, bukan hanya datang mencari nafkah di Gorut dan tidak mau membangun Gorut itu sendiri,” pungkasnya.

Berita Terkait

Ditjenpas Jatim Gelar Kemah Satya Dharma Bhakti
Bupati Sampang Beri Motivasi HIMASA UTM
Pengurus HIMASA UTM Periode 2025-2026 Resmi Dilantik
Tegas !, HTI Tertibkan Mobil Operasional Yang Overload
Konten Ala Bupati Thariq Tuai Kritikan, Jubir: Itu Hak Konstitusional
PETI Ibarat Telan Korban, Pemda-APH Didesak Turun Tangan
Hadiri Acara 1 Dekade, Bupati Sampang Apresiasi Majelis Sholawat Attaufiq
Koreksi Sarpras, Optimalkan Pengamanan Kamtib

Berita Terkait

Senin, 21 Juli 2025 - 16:38 WIB

Ditjenpas Jatim Gelar Kemah Satya Dharma Bhakti

Senin, 21 Juli 2025 - 14:44 WIB

Bupati Sampang Beri Motivasi HIMASA UTM

Senin, 21 Juli 2025 - 13:38 WIB

Pengurus HIMASA UTM Periode 2025-2026 Resmi Dilantik

Senin, 21 Juli 2025 - 12:15 WIB

Tegas !, HTI Tertibkan Mobil Operasional Yang Overload

Minggu, 20 Juli 2025 - 15:37 WIB

PETI Ibarat Telan Korban, Pemda-APH Didesak Turun Tangan

Berita Terbaru

Caption: Didiyanto dan Achmad Bahri, kuasa hukum terdakwa Syamsiyah saat diwawancara awak media usai sidang eksepsi di Pengadilan Negeri Sampang, (dok. regamedianews).

Hukum&Kriminal

Kasus ‘Syamsiyah’ Terlalu Dipaksakan Ke Pidana

Senin, 21 Jul 2025 - 20:39 WIB

Caption: pemukulan gong, tanda dibuka dan dimulainya Perkemahan Satya Dharma Bhakti, di Lapangan Lapas Kelas I Surabaya, (dok. Ditjenpas Jatim).

Daerah

Ditjenpas Jatim Gelar Kemah Satya Dharma Bhakti

Senin, 21 Jul 2025 - 16:38 WIB

Caption: Bupati Sampang H.Slamet Junaidi sampaikan sambutan dan arahan kepada pengurus HIMASA UTM, (dok. Prokopim Pemkab Sampang).

Daerah

Bupati Sampang Beri Motivasi HIMASA UTM

Senin, 21 Jul 2025 - 14:44 WIB

Caption: Pengurus HIMASA UTM Periode 2025-2026, pose bersama Bupati Sampang H.Slamet Junaidi, di Pendopo Trunojoyo, (dok. Prokopim Pemkab Sampang).

Daerah

Pengurus HIMASA UTM Periode 2025-2026 Resmi Dilantik

Senin, 21 Jul 2025 - 13:38 WIB

Caption: Humas Hutan Tanaman Industri (HTI) Group, Mansir Mundeng, menyikapi tudingan salah satu aktivis Gorut, (dok. regamedianews).

Daerah

Tegas !, HTI Tertibkan Mobil Operasional Yang Overload

Senin, 21 Jul 2025 - 12:15 WIB