Sampang || Rega Media News
Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pinggir Kota mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sampang, Madura, Kamis (27/05/21).
Kedatangannya, bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan mempertanyakan terkait isu ditundanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Sampang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedatangan sejumlah pemuda tersebut ditemui langsung Ketua Komisi I DPRD Sampang Nasafi dan Sekretaris Komisi I DPRD Sampang R. Aulia Rahman.
Dalam audiensinya koordinator Aliansi Masyarakat Pinggiran Kota Erha Su’ud mengatakan, jauh hari sebelumnya telah menyampaikan surat ke Pemerintah Kabupaten Sampang.
“Kami sudah kirim surat ke Pemkab terkait isu ditundanya Pilkades, namun sampai saat ini belum jelas, kalau memang Pilkades di Sampang mau ditunda sampai kapan ?,” tegasnya.
Ia juga mengaku, pihaknya banyak menerima aspirasi dari masyarakat dibawah, karena menurutnya hal ini menjadi beban moral baginya.
“Selama ini yang kami dengar alasan penundaan Pilkades ini karena Covid-19, pembekakan anggaran dan alasan keamanan !,” tandasnya.
Sementara Sekretaris Komisi I DPRD Sampang R. Aulia Rahman mengatakan, Perda dan Perbupnya sudah dibahas, bahkan dalam Kementerian Dalam Negeri mengatakan jika Pilkades ditunda sampai bertahun-tahun itu tidak mungkin.
“Kita sudah melakukan kajian terkait Pilkades tersebut ditingkat Perda maupun Perbup. Dalam hal ini saya orang pertama yang akan mengkritik hal itu,” tegas Aulia.
Menurutnya, Pelaksanaan Pilkades ini tergantung kebijakan Bupati Sampang. Sementara mengenai anggaran Pilkades juga sudah dalam tahap pembahasan.
“Anggaran Pilkades sekitar 80 milliar, yang memegang anggarannya eksekutif, kita hanya mengamini saja. Jika alasannya hanya keamanan itu tidak mungkin, karena di kabupaten lain Pilkades sudah terlaksana, seperti di Bangkalan,” terangnya.
Jadi, tegas Aulia, dalam hal ini kita kembalikan lagi kepada kebijakan Bupati Sampang.
Erha menambahkan, jika Komisi I menentang terkait hal tersebut, ia menilai DPRD tidak bersatu.
Aulia menegaskan, kita tidak bisa mengintervensi para anggota DPRD yang lain. Karena kita berangkat dari partai politik. Oleh karena itu, ranah politik tidak bisa membawa fraksi-fraksi lain.
“Terkait isu molornya Pilkades ini kita saja juga bingung, DPRDnya saja bingung, apalagi masyarakatnya,” ungkap Aulia.
Jika memang Pilkades ini ditunda, Aulia menegaskan, ia orang pertama yang akan melakukan aksi turun jalan bersama masyarakat.
Sementara salah satu perwakilan Aliansi Masyarakat Pinggiran Kota, Iswa’ menambahkan, kedatangannya ke DPRD Sampang tidak melakukan perdebatan terkait isu ditundanya Pilkades.
“Kita cuman ingin kepastian, Pilkades itu kapan dilaksanakan dan jika memang ditunda, ditunda sampai kapan ?. Harapan kami hanya ingin mengirim sinyal bahwa saat ini masyarakat dibawah berada diambang kebingungan,” tandasnya.
Jika memang ditunda, tidak menutup kemungkinan bakal terjadi konflik perpecahan dikalangan masyarakat.
“Apabila yang menjadi alasan itu keamanan, maka Pemkab Sampang terkesan tidak percaya terhadap aparat keamanan,” ucapnya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Sampang Nasafi menambahkan, terkait Perbup Pilkades masih dalam tahap pembahasan. Untuk penentuan pelaksanaan Pilkades dan penundaan itu bukan ranahnya.
“Tapi, kami sangat mengapresiasi audiensi kali ini. Penyampaian aspirasi ini tetap kami tampung dan akan kami sampaikan aspirasinya saat rapat internal dalam minggu ini,” ujarnya.
Nasafi menambahkan, nanti kita akan undangan pihak dari Pemkab Sampang yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan dari perwakilan Aliansi Masyarakat Pinggir Kota.
“Jika meminta kepastian saat ini, yang jelas tidak mungkin, kami juga masih mau mengirim surat ke Dinas terkait,” pungkasnya.
