Sampang || Rega Media News
Resepsi pernikahan dilengkapi orkes dangdut ditengah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang terjadi pada Rabu (21/07/22) malam, di Desa Pajerruan Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, membuat masyarakat geleng kepala.
Pasalnya, kegiatan yang mengundang banyak kerumunan orang dan tanpa menerapkan protokol kesehatan (prokes), diantaranya tidak menggunakan masker, viral di sejumlah media sosial (medsos), serta menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat bawah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan, sebelumnya Tim Gugus Tugas Covid-19 Sampang mengaku kecolongan atas acara resepsi pernikahan yang dimeriahkan orkes dangdutan tersebut. Meski, selanjutnya pihak Gugus Tugas memberikan tindakan tegas berupa sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan hanya dikenakan sanksi denda.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Forum Gardu Demokrasi (FGD) Divisi Politik, Hukum dan HAM (Polhukham), Abdul Azis Agus Priyanto mengatakan, menanggapi beberapa kasus posisi pelanggaran disaat PPKM Darurat dirasa semua elemen harus mengakui adanya kekurangan dan keseriusan.
“Terutama yang ada pada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 secara berjenjang di Kabupaten Sampang, terutama pada wilayah kecamatan, sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi,” ujarnya, Kamis (22/07/21).
Menurutnya, dalam mencermati dinamika dan fenomena terakhir dengan korban yang tidak sedikit, hal ini cukup masiv, sehingga penangananya pun dilakukan secara masiv dengan tetap humanis, persuasif dan tegas tanpa tebang pilih.
Kasus posisi yang terjadi terakhir di Desa Pajeruan, Kecamatan Kedungdung, semoga menjadi kejadian terakhir dan yang harus bertanggung jawab, pertama Forkopimcam Kedungdung terutama Kapolsek Kedungdung, karena memiliki organ sampai ke tingkat desa.
“Apa yang menjadi Tageline Kapolri “Salus Populi Suprema Lex Esto” hanya sekedar menjadi sebuah simbol penegakan hukum semata, tanpa impact dan akan menyentuh rasa keadilan masyarakat jika hanya masyarakat yang harus mendapatkan sanksi,” ucapnya.
Oleh karenanya, imbuh Azis, Kapolres selayaknya segera lakukan evaluasi dengan pertimbangan adanya dugaan kelalaian dan tidak adanya keseriusan di jajaran Polsek Kedungdung, sehingga sampai terselenggaranya hajatan yang menimbulkan kerumunan, bahkan dengan kehadiran hiburan yang cukup terbuka.
“Penegakan hukumnya harus tegas, terukur dan kedepankan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan arahan Kapolri, bahwa ke depan penegakan hukum tidak akan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, searah dengan salah satu 16 Program Skala Prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” ungkap Azis.
Sementara, terbitnya Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2021 tentang Perubahaan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, ini sebagai bentuk dan wujud konkrit keseriusan Pemerintah Pusat dalam menangani pandemi Covid-19.
“Apalagi, ketentuan Mendagri yang terakhir salah satunya yang menjadi atensi tentang hajatan resepsi pernikahan sehingga diatur secara khusus dalam aturan perubahan. Pertanyaannya bagaimana Pemerintah daerah terutama Tim Gugus Tugasnya menindak lanjuti ?,” tandasnya.
Ia juga mengungkapkan, kurang waktu rasanya membahas aturan dasar hukum yang lain baik Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, maupun Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan atau ketentuan daerah lainnya yang terkait, karena berpulang keseriusan penyelenggara dan pemangku dibawah selaku eksekutor dalam menjalankan ketentuan pimpinan.
“Sementara, Peraturan Bupati Sampang Nomor : 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019,” pungkasnya.
