Anggota Komisi E DPRD Jatim Sidak SMK 1 Bangkalan

- Jurnalis

Jumat, 13 Agustus 2021 - 17:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur (Mathur Husyairi), saat sidak ke SMK 1 Bangkalan.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur (Mathur Husyairi), saat sidak ke SMK 1 Bangkalan.

Bangkalan || Rega Media News

Program gratis dan berkualitas dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansah, tentang pembiayaan pendidikan masih belum menjadi solusi di Kabupaten Bangkalan.

Terbaru beredar calon siswi baru SMK 1 Bangkalan bernama Risma mengeluhkan pembiayaan di sekolah tersebut.Risma menjadi viral setelah menyampaikan keluhan biaya untuk mengenyam pendidikan di SMK 1 Bangkalan.

Pasalnya, Risma mengaku tidak mampu melunasi biaya yang ditentukan sekolah sebesar Rp.1.490.000. Biaya itu diminta pihak sekolah untuk menebus atribut seperti seragam dan pernak pernik lainnya.

Sehingga hal tersebut menjadi perhatian serius dari Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Mathur Husyairi. Mantan aktivis kawakan itu melakukan sidak ke SMK 1 Bangkalan, Jumat (13/08/21) pagi.

Menurutnya, Gubernur Jatim melalui Dinas Pendidikan Jawa Timur sudah mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya melalui program gratis berkualitas (TisTas) bagi siswa siswi SMA/SMK. Akan tetapi, pihaknya mempertanyakan kenapa masih ada sekolah yang dikeluhkan siswa.

“Kedatangan kami ke SMK1 hanya untuk memastikan secara langsung informasi yang beredar, tentang besarnya biaya di SMK 1 ini dan informasi kepala sekolah akan mengeluarkan calon siswa yang tidak mampu untuk membayar, apakah benar ?,” ujarnya.

Baca Juga :  Polisi Bekuk Pengedar Sabu di Bangkalan

Ternyata, menurutnya, persoalan ini hanya miskomunikasi antara sekolah dengan wali siswa dari Risma. Ia mengatakan, pihak sekolah sudah membebaskan biaya sekolah Risma dan pembelian seragam juga di gratiskan.

“Jadi persoalannya sudah clear setelah kami meminta klarifikasi dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Memang katanya siswi tersebut sempat datang ke sekolah membawa uang 300 ribu, tapi membayar 200 ribu karena 100 ribunya mau dipakai penebusan ijazah di sekolah asalnya,” ujarnya.

Politisi Partai Bulan Bintang ini juga menjelaskan, persoalan biaya pendidikan SMA/SMK bukan rahasia umum. Sehingga dia mengimbau Kepala Sekolah (Kepsek) membuka secara luas management biaya pendidikan dari masing-masing sekolah.

“Seperti menyebarkan pengumuman jumlah kebutuhan biaya untuk kelengkapan atribut dan pernak pernik. Sehingga harga atribut dengan sekolah lain bisa menjadi pembanding. Sehingga kalau open masyarakat menjadi tahu kalau sekolah di SMK ini biayanya sekian, tapi kalau ini ditutup maka informasi ini semakin liar,” ucapnya.

Baca Juga :  Bupati Sampang Kembali Raih Penghargaan di Bali

Kemudian pihaknya meminta semua sekolah untuk mengkroscek ulang dan memvalidasi siswa baru yang mengalami nasib sama seperti Risma. 

“Barusan sama Kepsek SMK 1 disampaikan sekitar 20% yang mengalami serupa. Saya minta itu dikroscek ulang dan divalidasi, nanti seberapa parah kondisinya, nanti kami bisa bantu mereka melalui koordinasi ke Dinas terkait,” pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK 1 Bangkalan, Qurratuaini menyampaikan, hanya ada miskomunikasi antara petugas koperasi dan calon siswi yang mendaftar di SMK 1 Bangkalan.

Menurutnya, pembiayaan sebesar Rp. 1.490.000 itu diluar program Tistas. Sehingga siswa siswi yang mendaftar tidak memenuhi syarat penerima program TisTas harus melunasi biaya tersebut.

“Barusan kami sudah sampaikan fakta yang sebenarnya kepada Pak Mathur bahwa ini hanya miskomunikasi antara petugas dengan siswi,” ucapnya.

Menurutnya, siswi baru yang bernama Risma sudah diberikan kebebasan biaya oleh pihak sekolah. 

“Bahkan kemarin sudah kami antarkan seragam kerumah Risma dan persoalan yang miskomunikasi ini sudah clear,” pungkasnya.

Berita Terkait

Cegah Keracunan, Disdik Sampang Perketat Pengawasan MBG
Demo Forkot Desak Transparansi Anggaran Pokir DPRD Pamekasan
Industri Genteng Karang Penang Berpeluang Jadi Sentra Nasional
Kapolres Sampang Ajak Jurnalis Bangun Citra Positif Polri
Sekda Sampang Pastikan Revitalisasi Puskesmas Omben Masuk Skala Prioritas 2027
Kuota RTLH Pamekasan 2025 Menurun, Anggaran Per Unit Diusulkan Naik
Kawal Musrenbang, Amin Rais Dorong Percepatan Pembangunan Omben
Konser Valen di Sampang Berlanjut, Penyelenggara Pastikan Sesuai Norma

Berita Terkait

Kamis, 5 Februari 2026 - 18:51 WIB

Cegah Keracunan, Disdik Sampang Perketat Pengawasan MBG

Kamis, 5 Februari 2026 - 15:34 WIB

Demo Forkot Desak Transparansi Anggaran Pokir DPRD Pamekasan

Kamis, 5 Februari 2026 - 08:55 WIB

Industri Genteng Karang Penang Berpeluang Jadi Sentra Nasional

Rabu, 4 Februari 2026 - 23:41 WIB

Kapolres Sampang Ajak Jurnalis Bangun Citra Positif Polri

Selasa, 3 Februari 2026 - 20:11 WIB

Kuota RTLH Pamekasan 2025 Menurun, Anggaran Per Unit Diusulkan Naik

Berita Terbaru

Caption: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Nor Alam, saat diwawancara awak media di ruang lobby kantornya, (dok. Harry Rega Media).

Daerah

Cegah Keracunan, Disdik Sampang Perketat Pengawasan MBG

Kamis, 5 Feb 2026 - 18:51 WIB