Anggota Komisi E DPRD Jatim Sidak SMK 1 Bangkalan

- Jurnalis

Jumat, 13 Agustus 2021 - 17:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur (Mathur Husyairi), saat sidak ke SMK 1 Bangkalan.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur (Mathur Husyairi), saat sidak ke SMK 1 Bangkalan.

Bangkalan || Rega Media News

Program gratis dan berkualitas dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansah, tentang pembiayaan pendidikan masih belum menjadi solusi di Kabupaten Bangkalan.

Terbaru beredar calon siswi baru SMK 1 Bangkalan bernama Risma mengeluhkan pembiayaan di sekolah tersebut.Risma menjadi viral setelah menyampaikan keluhan biaya untuk mengenyam pendidikan di SMK 1 Bangkalan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pasalnya, Risma mengaku tidak mampu melunasi biaya yang ditentukan sekolah sebesar Rp.1.490.000. Biaya itu diminta pihak sekolah untuk menebus atribut seperti seragam dan pernak pernik lainnya.

Sehingga hal tersebut menjadi perhatian serius dari Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Mathur Husyairi. Mantan aktivis kawakan itu melakukan sidak ke SMK 1 Bangkalan, Jumat (13/08/21) pagi.

Menurutnya, Gubernur Jatim melalui Dinas Pendidikan Jawa Timur sudah mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya melalui program gratis berkualitas (TisTas) bagi siswa siswi SMA/SMK. Akan tetapi, pihaknya mempertanyakan kenapa masih ada sekolah yang dikeluhkan siswa.

“Kedatangan kami ke SMK1 hanya untuk memastikan secara langsung informasi yang beredar, tentang besarnya biaya di SMK 1 ini dan informasi kepala sekolah akan mengeluarkan calon siswa yang tidak mampu untuk membayar, apakah benar ?,” ujarnya.

Baca Juga :  KPUD Sampang: DPT Pemilu 2024 Sebanyak 761.421

Ternyata, menurutnya, persoalan ini hanya miskomunikasi antara sekolah dengan wali siswa dari Risma. Ia mengatakan, pihak sekolah sudah membebaskan biaya sekolah Risma dan pembelian seragam juga di gratiskan.

“Jadi persoalannya sudah clear setelah kami meminta klarifikasi dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Memang katanya siswi tersebut sempat datang ke sekolah membawa uang 300 ribu, tapi membayar 200 ribu karena 100 ribunya mau dipakai penebusan ijazah di sekolah asalnya,” ujarnya.

Politisi Partai Bulan Bintang ini juga menjelaskan, persoalan biaya pendidikan SMA/SMK bukan rahasia umum. Sehingga dia mengimbau Kepala Sekolah (Kepsek) membuka secara luas management biaya pendidikan dari masing-masing sekolah.

“Seperti menyebarkan pengumuman jumlah kebutuhan biaya untuk kelengkapan atribut dan pernak pernik. Sehingga harga atribut dengan sekolah lain bisa menjadi pembanding. Sehingga kalau open masyarakat menjadi tahu kalau sekolah di SMK ini biayanya sekian, tapi kalau ini ditutup maka informasi ini semakin liar,” ucapnya.

Baca Juga :  Kinerja Polres Bangkalan Disoal, Mahasiswa Desak Kapolres Mundur

Kemudian pihaknya meminta semua sekolah untuk mengkroscek ulang dan memvalidasi siswa baru yang mengalami nasib sama seperti Risma. 

“Barusan sama Kepsek SMK 1 disampaikan sekitar 20% yang mengalami serupa. Saya minta itu dikroscek ulang dan divalidasi, nanti seberapa parah kondisinya, nanti kami bisa bantu mereka melalui koordinasi ke Dinas terkait,” pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK 1 Bangkalan, Qurratuaini menyampaikan, hanya ada miskomunikasi antara petugas koperasi dan calon siswi yang mendaftar di SMK 1 Bangkalan.

Menurutnya, pembiayaan sebesar Rp. 1.490.000 itu diluar program Tistas. Sehingga siswa siswi yang mendaftar tidak memenuhi syarat penerima program TisTas harus melunasi biaya tersebut.

“Barusan kami sudah sampaikan fakta yang sebenarnya kepada Pak Mathur bahwa ini hanya miskomunikasi antara petugas dengan siswi,” ucapnya.

Menurutnya, siswi baru yang bernama Risma sudah diberikan kebebasan biaya oleh pihak sekolah. 

“Bahkan kemarin sudah kami antarkan seragam kerumah Risma dan persoalan yang miskomunikasi ini sudah clear,” pungkasnya.

Berita Terkait

Badko HMI Jatim Kecam Perilaku Gus Elham ‘Cium Anak Kecil’
Pengerjaan Refitalisasi SMKN Model Gorontalo Lamban
Akhir Tahun 2025, PAD Pamekasan Tembus 81,76%
65 Pejabat Pemkab Sampang Dirotasi, Berikut Namanya !
KMP Pamekasan 100% Sudah Berbadan Hukum
Komisi II DPRD Pamekasan Tinjau Progres Proyek SIHT, Ini Temuannya !
SDN di Sokobanah Disegel, Disdik Diminta Turun Tangan
Lapas Narkotika Pamekasan Sumbang Darah

Berita Terkait

Jumat, 14 November 2025 - 22:18 WIB

Badko HMI Jatim Kecam Perilaku Gus Elham ‘Cium Anak Kecil’

Jumat, 14 November 2025 - 19:53 WIB

Pengerjaan Refitalisasi SMKN Model Gorontalo Lamban

Jumat, 14 November 2025 - 17:05 WIB

Akhir Tahun 2025, PAD Pamekasan Tembus 81,76%

Jumat, 14 November 2025 - 13:43 WIB

65 Pejabat Pemkab Sampang Dirotasi, Berikut Namanya !

Jumat, 14 November 2025 - 11:18 WIB

KMP Pamekasan 100% Sudah Berbadan Hukum

Berita Terbaru

Caption: tampak fisik bangunan proyek refitalisasi di SMK Negeri Model Gorontalo, (dok. regamedianews).

Daerah

Pengerjaan Refitalisasi SMKN Model Gorontalo Lamban

Jumat, 14 Nov 2025 - 19:53 WIB

Caption: Kepala BPKPD Kabupaten Pamekasan Sahrul Munir, diwawancara awak media usai rapat evaluasi PAD dan ETPD, (dok. regamedianews).

Daerah

Akhir Tahun 2025, PAD Pamekasan Tembus 81,76%

Jumat, 14 Nov 2025 - 17:05 WIB

Caption: penandatanganan, usai Bupati Sampang melantik puluhan pejabat di Pendopo Trunojoyo, (sumber foto: Diskominfo Sampang).

Daerah

65 Pejabat Pemkab Sampang Dirotasi, Berikut Namanya !

Jumat, 14 Nov 2025 - 13:43 WIB

Caption: Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan, Muttaqin, (dok. regamedianews).

Daerah

KMP Pamekasan 100% Sudah Berbadan Hukum

Jumat, 14 Nov 2025 - 11:18 WIB