Aktivis KOMPAK Desak Kapolda Aceh Tuntaskan Dugaan Korupsi Beasiswa

- Jurnalis

Jumat, 27 Agustus 2021 - 13:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koordinator Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (KoMPAK), Ihwan Kartiawan.

Koordinator Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (KoMPAK), Ihwan Kartiawan.

Banda Aceh || Rega Media News

Kasus dugaan korupsi beasiswa Aceh tahun 2017 hingga saat ini masih mangkrak, padahal Penanganan kasusnya sudah dilakukan sejak tahun 2019. Kasus yang bersumber dari anggaran Pokok Pikiran (Pokir) itu sudah ditangani oleh 2 Kapolda sebelumnya.

Namun, sampai saat ini belum ada penetapan tersangka, sehingga ini menjadi PR yang harus dituntaskan oleh Kapolda Aceh yang baru, Irjen Pol Ahmad Haydar.

“Kita berharap Kapolda Baru dapat sesegera mungkin menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi beasiswa Aceh tahun 2017, apalagi persoalan ini sudah terlalu berlarut-larut,” ungkap koordinator Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (KoMPAK), Ihwan Kartiawan, Jum’at (27/08/21).

Pihaknya mendesak Kapolda Aceh segera menetapkan tersangka, baik itu yang politisi DPRA ataupun penghubung DPRA yang sudah melakukan tindakan merugikan negara dengan melakukan pemotongan beasiswa.

“Apalagi ini kasus yang teramat zalim yang dilakukan oleh wakil rakyat dan antek-anteknya bukan membantu mahasiswa, justeru mengambil keuntungan besar dari anggaran yang seharusnya menjadi hak mahasiswa,” tandasnya.

Yang memilukan dan mencoret nama aktivis, khabarnya yang melakukan juga melibatkan mantan aktivis dan jaringan aktivis tertentu, ini perlu dibongkar hingga ke akar-akarnya.

“Indikasi korupsi ini awalnya diendus Inspektorat Aceh. Mereka bahkan telah mewawancarai para penerima beasiswa Aceh dan menganalisis arus keuangan. Hasilnya, berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan ke Polda Aceh,” terang Ihwan.

Kemudian, imbuh Ihwan, Polda Aceh bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, melakukan audit investigasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

Baca Juga :  Hindari Penyalahgunaan Data BSU, BPJS Ketenagakerjaan Himbau Pekerja Gunakan Kanal Resmi

Dalam penanganan kasus ini, kata Ikhwan, arus politiknya sangat tinggi. Sehingga tahun 2019 proses audit investigasi sempat terhenti. Masalah lainnya, ketika proses audit dilanjutkan, tenaga ahli anggota DPRA tidak kooperatif. Selain itu, ada pihak tertentu yang sengaja menyembunyikan dokumen penting dari BPKP Aceh.

“Walaupun berbagai data, hingga saksi sudah diperiksa penyidik, hingga kini belum ada satupun tersangka. Hal ini menggerus kepercayaan publik terhadap penanganan korupsi oleh Polda Aceh,”tambahnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP terkait Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor SR-1333/PW01/5/2021 tanggal 21 Juni 2021 kerugian negara mencapai Rp. 10 Milyar.

“Berdasarkan audit investigasi BPKP nilai kerugian negara atas TPK kegiatan bantuan biaya pendidikan jenjang D3, D4, S1, S2, dokter spesialis dan S3 dalam negeri dan S1, S2, dan S3 luar negeri, bagi masyarakat Aceh tersebut, mencapai Rp 10 miliar lebih atau mencapai 46,50 persen dari anggaran total anggaran Rp21,7 miliar,” jelasnya.

Hasil audit kan sudah keluar dua bulan lalu, namun Polda Aceh belum juga kunjung menetapkan tersangka, sehingga PR pertama Kapolda yang baru yakni menuntaskan persoalan ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja institusi kepolisian dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Sejak awal, lanjut Ihwan alokasi beasiswa ini memang cenderung aneh, pasalnya biasanya beasiswa diumumkan ke publik dan diberikan kepada yang patut tanpa pemotongan tapi ini malah sebaliknya. Setiap anggota dewan, bisa mengusulkan ratusan orang.

Baca Juga :  Jelang Tahun Politik, KPK Road Show Ke Bangkalan

Beberapa nama anggota DPRA yang diduga berkaitan kuat dengan kasus ini diantaranya, Iskandar Usman Al Farlaky misalnya, mengusulkan 341 orang atau 40 persen dari keseluruhan penerima beasiswa.

Sedangkan lainnya, Dedi Safrizal, anggota komisi II sekaligus ketua DPW PNA Kota Lhokseumawe mengusulkan 221 orang. Kemudian Muhammad Saleh, anggota komisi I dari Partai Golkar mengusulkan 54 orang. Lalu Yahdi Hasan, anggota komisi II mengusulkan 18 orang. Dari seluruh fraksi di DPRA, hanya kader PKB dan PKS tidak ada yang mengusulkan.

“Kita yakin Kapolda Aceh yang baru yang memiliki latar belakang dan track record baik di bidang reserce dan kriminal mampu menuntaskan persoalan ini sesegera mungkin,” ujarnya.

Apalagi kata Ikhwan, Kasus dugaan korupsi ini sudah mencuat lama ke publik dan sudah menjadi rahasia umum. Bahkan kasus ini sudah melalui suvervisi KPK.

Ketegasan Kapolda baru untuk menuntaskan dugaan korupsi beasiswa tahun anggaran 2017 ini akan jadi sebuah catatan baik di mata masyarakat Aceh Aceh terkait kinerja kepolisian dalam penegakan hukum.

“Mudah-mudahan tak ada dusta antara Polda dan rakyat Aceh, sehingga segera ditetapkan tersangka dan dilimpahkan ke pengadilan. Jika tidak Marwah kepolisian yang menjadi taruhannya,” tutupnya.

Berita Terkait

Akun ‘faktapolitiktok’ Dilaporkan Ke Polres Sampang
Kasus Cabul Gadis Pamekasan, Dua Terduga Belum Ditangkap
Oknum Polisi Sampang ‘Nakal’ Disanksi Disiplin
Polres Bangkalan Kembalikan Motor Warga Banyuwangi
Sidang Pencurian Sapi di Galis, Fakta Baru Terungkap
Pembunuh ‘Een’ Mahasiswi UTM, Divonis Hukuman Mati
Polisi Sampang Gerebek Sabung Ayam Dekat Kuburan
Kejari Bangkalan Tetapkan Tersangka Baru Korupsi PD Sumber Daya
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 2 Juni 2025 - 19:18 WIB

Akun ‘faktapolitiktok’ Dilaporkan Ke Polres Sampang

Jumat, 30 Mei 2025 - 17:37 WIB

Kasus Cabul Gadis Pamekasan, Dua Terduga Belum Ditangkap

Rabu, 28 Mei 2025 - 11:03 WIB

Oknum Polisi Sampang ‘Nakal’ Disanksi Disiplin

Selasa, 27 Mei 2025 - 16:52 WIB

Polres Bangkalan Kembalikan Motor Warga Banyuwangi

Jumat, 23 Mei 2025 - 07:38 WIB

Sidang Pencurian Sapi di Galis, Fakta Baru Terungkap

Berita Terbaru

Caption: tampak gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ketapang Kabupaten Sampang.

Daerah

Dinkes Sampang Sikapi Semrawut UHC RSUD Ketapang

Kamis, 5 Jun 2025 - 14:48 WIB

Caption: Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur (Kadiyono) saat memberikan pengarahan kepada tiga UPT Pemasyarakatan di Pamekasan.

Daerah

Kakanwil Ditjenpas Jatim Ingatkan Lapas Kerja Profesional

Kamis, 5 Jun 2025 - 11:12 WIB

Caption: tampak petugas Puskemas Kamoning saat mendata dan memberikan layanan cek kesehatan gratis kepada masyarakat, (dok. regamedianews).

Daerah

Warga Sampang Antusias Manfaatkan Layanan CKG

Rabu, 4 Jun 2025 - 18:32 WIB

Caption: Dirjenpas (Mashudi) saat menyambangi petugas Lapas Nabire yang dirawat di rumah sakit akibat dianiaya napi dengan senjata tajam.

Nasional

Dirjenpas Sambangi Petugas Lapas Nabire Dianiaya Napi

Rabu, 4 Jun 2025 - 16:42 WIB

Caption: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura pose bersama dengan agen BRILink se-Kabupaten Bangakalan, The Sky Cafe and Resto.

Daerah

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Agen BRILink Bangkalan

Rabu, 4 Jun 2025 - 15:26 WIB