Kasus KDRT Oknum DPRD Jatim Berbau Politik, Pendamping Angkat Tangan

- Jurnalis

Jumat, 8 Oktober 2021 - 21:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption: Staf Operasional Yayasan Star Arutala Surabaya (Mei Rukmana).

Caption: Staf Operasional Yayasan Star Arutala Surabaya (Mei Rukmana).

Surabaya || Rega Media News

Kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oknum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur berinisial BK terhadap istrinya disinyalir bernuansa politik dan ada pihak ketiga. Hal ini disampaikan oleh Mei Rukmana, Staf Operasional Yayasan Star Arutala Surabaya.

“Terkait persoalan dr. MM dengan oknum anggota DPRD Jatim berinisial BK, saat ini kami sudah tidak sebagai pendamping. Mengingat pihaknya sudah mencabut pendampingan dengan kami,” ujar Mei Rukmana kepada awak media, Jum’at (08/10/21).

Ia mengaku tidak keberatan, apabila ada pencabutan pendampingan. Menurutnya, alur pendampingan sudah tidak sesuai dengan alur penanganan Yayasan Star Arutala Surabaya.

“Alur pendampingan sudah tidak sama dengan konsep kami, saya menilai alur pendampingan yang diminta MM syarat akan politik,” ungkap Mei yang juga Ketua PPA Karang Taruna Surabaya.

Baca Juga :  Pemkot Bandung Bertekad Tekan Angka Pengangguran

Jadi, menurutnya, tidak ada kecocokan konsep di antara pihaknya. Waktu itu, pihaknya menawarkan pendampingan sesuai draf penanganan korban KDRT.

“Baik itu melalui tahapan asesmen, hingga penguatan psikis dan kesehatan. Tetapi, konsep yang MM inginkan bagaimana membuat BK (terlapor) berhenti menjadi dewan,” imbuhnya.

Karena memang sudah tidak sesuai dengan alur pendampingan yang semestinya. Sehingga, kata Mei, atas pencabutan pendampingan MM terhadap dirinya, ia menegaskan tidak keberatan.

“Jadi mulai saat ini saya tidak lagi terikat dengan kasus KDRT yang dialami MM,” tegas pengacara khusus perlindungan anak dan perempuan ini.

Baca Juga :  Berbagi Takjil di Bulan Ramadhan Penuh Berkah

Terpisah, anggota DPRD Jawa Timur inisal BK saat dikonfirmasi mengatakan, pada akhirnya segala sesuatu di skenario atau di trik, pasti akan dibuka jalannya oleh yang maha kuasa.

“Sehingga semakin jelas duduk masalah sebenarnya. Bukan masalah rumah tangga atau KDRT, tetapi sudah masuk nuansa politik yang diduga menjatuhkan nama baik saya dan diduga ada peranan pihak ketiga,” kata BK melalui telepon selulernya.

Ia berharap, rumah tangganya berjalan dengan baik dan anak-anak mendapat masa depan yang baik, dan tidak berdampak pada psikologis mereka.

Sementara itu, pihak pelapor saat dikonfirmasi terkait dicabutnya surat kuasa pendampingan Yayasan Star Arutala Surabaya melalui telepon selulernya, belum bisa merespon.

Berita Terkait

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum
Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui
Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang
Video Bupati Sampang Dimanipulasi Oknum ‘Sebar Hoax’
Rumah Tahanan Sampang Over Kapasitas
Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Anggaran Bimtek DPRD Gorut
Bupati Sampang Peduli Anak Hidrosefalus dan Disabilitas
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 Juni 2025 - 22:34 WIB

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum

Selasa, 3 Juni 2025 - 14:22 WIB

Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang

Senin, 2 Juni 2025 - 22:10 WIB

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui

Senin, 2 Juni 2025 - 14:03 WIB

Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang

Sabtu, 31 Mei 2025 - 23:03 WIB

Rumah Tahanan Sampang Over Kapasitas

Berita Terbaru

Caption: berlangsungnya penyuluhan hukum kepada warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

Daerah

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum

Selasa, 3 Jun 2025 - 22:34 WIB

Caption: Ketua Ormas Madas Sampang (Umar Faruk) saat diwawancara awak media usai audiensi dengan pihak RSUD dr.Mohamad Zyn Sampang.

Daerah

Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang

Selasa, 3 Jun 2025 - 14:22 WIB

Caption: Didampingi Sekda, Wabup Sampang pose bersama Wakil Ketua DPRD Sampang usai tanda tangani pengesahan dua Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2024 dan Kawasan Tanpa Rokok.

Daerah

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui

Senin, 2 Jun 2025 - 22:10 WIB

Caption: Jakfar Sodiq  (jas hitam) bersama tokoh dan pemuda Sampang memberikan keterangan kepada awak media usai melaporkan akun Tiktok @faktapolitiktok.

Hukum&Kriminal

Akun ‘faktapolitiktok’ Dilaporkan Ke Polres Sampang

Senin, 2 Jun 2025 - 19:18 WIB

Caption: Kepala Diskominfo Sampang Amrin Hidayat menjelaskan hasil analisis teknis video hoax Bupati Sampang, (dok. regamedianews).

Daerah

Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang

Senin, 2 Jun 2025 - 14:03 WIB