Sampang || Rega Media News
Refleksi tiga tahun kepemimpinan Bupati Sampang H Slamet Junaidi bersama Wakil Bupati Sampang H Abdullah Hidayat patut diacungi jempol. Senin (31/01/2022)
Dalam kurun waktu tiga tahun kepemimpinan kedua pasangan yang dilantik pada 30 Januari 2019 oleh Gubernur Jawa Timur tersebut, mendapat banyak penghargaan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pusat.
Wakil Bupati Sampang, H. Abdullah Hidayat saat press rilis refleksi tiga tahun terkait kepemimpinannya bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) dan Insan Pers di aula Pemkab setempat, mengucapakan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, dan terima kasih kepada masyarakat Sampang atas amanah yang diberikan kepada pihaknya untuk memimpin Kabupaten Sampang.
Ada 10 penghargaan yang kami terima diantaranya, 1. Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur 2021, 2. Penghargaan WTP 3 kali berturut-turut.
3. Penghargaan Nomor Induk Koperasi Terbaik Se Jawa Timur, 4. Penghargaan ODF sebagai Kabupaten bebas BAB sembarangan dari Gubernur Jatim.
5. Rekonsiliasi Konflik Sunni-Syiah di Sampang, 6. Perhargaan sebagai Kabupaten Layak Anak, 7. Penghargaan Jatim Covid-19 Heres Katagori kumulatif terkonfirmasi terendah.
8. Anugrah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Pratama 2021, 9. Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2021 dan nomor 10. Keluar dari desa tertinggal.
“Capaian itu semuanya tidak lepas dari dukungan dan sinergitas semua pihak, baik masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kerja keras OPD dan insan pers,” ujar pria yang akrab disapa Haji Ab ini, Senin (31/01).
Lebih lanjut Haji Ab mengatakan, visi dan misi Sampang Hebat Bermartabat yang kita ingin wujudkan dibangun dengan tiga pilar. Yakni, 1. Sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing, 2. Pembangunan ekonomi yang inklusif, dan 3. Kehidupan masyarakat yang harmonis.
Kerangka logis pencapaian ketiga pilar tersebut ditopang oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta profesional.
Namun, banyak kegiatan yang sudah direncanakan dengan matang tidak terlaksana imbas dari pandemi Covid-19.
“Penurunan kapasitas fiskal Daerah yang mengakibatkan ada sejumlah kegiatan yang tidak terdanai. Penurunan fiskal tersebut, disebabkan oleh berkurangnya dana transfer dari Pusat dan capaian PAD tidak maksimal,” pungkasnya.
