Ombudsman RI Temukan Minimnya Minyak Goreng HET di Pasar dan Ritel Tradisional

- Jurnalis

Rabu, 23 Februari 2022 - 13:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption: anggota Ombudsman RI (Yeka Hendra Fatika).

Caption: anggota Ombudsman RI (Yeka Hendra Fatika).

Jakarta || Rega Media News

Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia (RI), menemukan tingkat kepatuhan relatif rendah terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng, di sejumlah pasar tradisional dan ritel tradisional.

Dari data Ombudsman RI, hanya 12,82 % pasar tradisional dan 10,19 % ritel tradisional yang memperdagangkan minyak goreng sesuai HET. Data ini, diperoleh berdasarkan pemantauan Ombudsman RI, dari 311 sampel lokasi yang tersebar di 34 Provinsi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal ini berbanding jauh dengan tingkat kepatuhan di pasar modern, yang mencapai 69,85% dan ritel modern sebesar 57,14%.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, kepada awak media memaparkan, berdasarkan hasil pemantauan harga Minyak Goreng Sawit (MGS) kemasan premium, di Pasar Tradisional diperjualbelikan dengan kisaran Rp 14.500 – 48.000 per liter.

Harga tertinggi MGS kemasan premium di Pasar Tradisional, ditemukan di Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan NTB.

“Namun demikan, terdapat kasus di beberapa titik sampel yang menjual harga MGS kemasan premium sesuai HET di Pasar Tradisional, yaitu di Pasar Teluk Kering Kota Batam, Pasar Karang Anom Klaten Jawa Tengah, Pasar Mukti Harjo Kidul Kota Semarang dan di Pasar Hamadi Jayapura,” papar Yeka dalam konferensi pers, Selasa (22/02/2022) di Jakarta.

Baca Juga :  PPKM Darurat, UTM Rumahkan Pegawainya dan Lakukan Pembelajaran Secara Daring

Dikatakannya, dari hasil pemantauan di pasar modern, sebagian besar harga minyak goreng sawit sudah mengikuti HET yang ditetapkan pemerintah. Dalam pemantauan serentak ini, Ombudsman menemukan adanya praktik bundling, yakni pembelian minyak goreng dengan disertai pembelian produk lain dari toko tersebut. Hal ini terjadi di Provinsi DIY dan Maluku Utara.

Selain itu kata Yeka, Ombudsman juga menemukan adanya pembatasan pasokan di sejumlah wilayah, sehingga berdampak pada terbatasnya ketersediaan pasokan ritel, sebagaimana yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jambi dan Kalimantan Tengah.

Di sisi lain lanjut Yeka, Ombudsman juga menemukan adanya praktik penyusupan kuota minyak goreng, dari agen distributor langsung menjual kepada pedagang ritel tradisional dan
pasar tradisional, dengan harga di atas HET. Hal ini terjadi pada sampel pemantauan di Provinsi Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara.

Melihat kondisi yang masih belum meratanya minyak goreng sesuai HET, Yeka berharap Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan, bekerja lebih cepat lagi.

Baca Juga :  Pemkab Bangkalan Luncurkan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Untuk BPD

“Dengan melihat situasi yang ada, kami berharap Kemendag dan Satgas Pangan bekerja lebih cepat lagi, sehingga minyak goreng dengan harga terjangkau ini segera sampai ke seluruh masyarakat,” harapnya.

Ia menambahkan, dalam rangka mengumpulkan informasi terkait persoalan minyak goreng ini, Ombudsman RI mengundang sejumlah pemangku kepentingan untuk berdiskusi, yang rencananya akan dilaksanakan pada Jumat 25 Februari 2022 mendatang.

Dalam agenda tersebut tandas Yeka, Ombudsman RI rencananya akan mengundang Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, untuk merespons
apa saja dampak kebijakan HET minyak goreng ini terhadap para pengusaha kelapa
sawit.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Guntur Syahputra Saragih, dalam kesempatan yang sama menegaskan, praktik bundling pembelian minyak goreng merupakan salah satu pelanggaran, dalam persaingan usaha.

“Untuk itu, mohon nanti kami dapat berkolaborasi dan berbagi data dengan
kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi DIY dan Maluku Utara, agar dapat segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Ia mengatakan, KPPU sangat terbuka dengan adanya kolaborasi, dengan Ombudsman RI terkait persoalan kelangkaan minyak goreng HET ini.

Berita Terkait

Syafiuddin Desak Akselerasi Ekonomi Madura
Rektor UTM Sentil Keberadaan Rest Area Bangkalan
Pelebaran Jalan Nasional Pamekasan-Sumenep Disetujui
Kemendes Fokus Pengembangan Ketahanan Pangan
Demo Mahasiswa Gorontalo Berujung Ricuh
Andre Taulany Ajak Pekerja Indonesia Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
DPD Partai Gelora se-Jatim Resmi Dilantik
Kemenko PM Bersama BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Literasi Jamsos

Berita Terkait

Sabtu, 27 September 2025 - 20:52 WIB

Syafiuddin Desak Akselerasi Ekonomi Madura

Kamis, 25 September 2025 - 23:18 WIB

Rektor UTM Sentil Keberadaan Rest Area Bangkalan

Kamis, 25 September 2025 - 19:33 WIB

Pelebaran Jalan Nasional Pamekasan-Sumenep Disetujui

Jumat, 5 September 2025 - 19:23 WIB

Kemendes Fokus Pengembangan Ketahanan Pangan

Senin, 1 September 2025 - 23:12 WIB

Demo Mahasiswa Gorontalo Berujung Ricuh

Berita Terbaru

Caption: anggota Unit PPA Satreskrim Polres Sampang, saat  menggelandang DPO pelaku pedofilia kedalam penjara, (sumber foto: Humas Polres Sampang).

Hukum&Kriminal

Bejat..! Pedofil di Sampang Rudapaksa Korban Sejak 2022

Rabu, 1 Okt 2025 - 04:15 WIB

Caption: titik lokasi terjadinya gempa bumi, (sumber foto: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika / BMKG).

Peristiwa

Breaking News: Pulau Madura Diguncang Gempa

Rabu, 1 Okt 2025 - 00:36 WIB

Caption: dua kuasa hukum terdakwa kasus laka lantas Moh Issudin, saat diwawancara usai sidang putusan, (dok. regamedianews).

Hukum&Kriminal

Fakta Dibalik Vonis Sopir Dokter di Sampang Diabaikan

Selasa, 30 Sep 2025 - 17:15 WIB

Caption: ilustrasi polisi berhasil menangkap DPO pelaku pedofilia, (dok. regamedianews).

Hukum&Kriminal

Polres Sampang Ringkus DPO Pelaku Pedofilia

Selasa, 30 Sep 2025 - 12:30 WIB

Caption: Kantor DPRKP Kabupaten Pamekasan.

Daerah

DPRKP Pamekasan Genjot Program Drainase

Senin, 29 Sep 2025 - 22:18 WIB