Bangkalan || Rega Media News
Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahap II tahun 2022 ke tahun 2023 di Bangkalan, masih menyisakan pro kontra ditengah masyarakat. Salah satunya dari sekelompok masyarakat yang mengklaim dari Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi (KMPD).
Mereka menuntut Pemkab Bangkalan harus memberi informasi yang jelas kapan pelaksanaan tahapan pilkades dan pencoblosan Pilkades akan gelar. Sebab, menurut mereka, ditengah masyarakat menyebar isu isu miring pilkades disiasati bakal diundur pada tahun 2025.
Sehingga KMPD berencana melakukan aksi unjuk rasa menolak penundaan Pilkades ke kantor Pemkab Bangkalan, dengan estimasi massa kurang lebih 1000 orang. Namun, rencana aksi tersebut tiba-tiba berubah menjadi agenda audensi yang digelar di aula Pemkab Bangkalan, Rabu (16/03/2022).
Menurut salah satu anggota Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi Imam Pantor mengatakan, disaat agenda audensi digelar, secara bersamaan puluhan Kepala Desa dari 18 Kecamatan mendatangi kantor Pemkab Bangkalan.
“Puluhan Kades ini datang untuk mengawal dan mendukung Penundaan Pilkades dilaksanakan pada tahun 2023 oleh Bupati Bangkalan,” ujarnya.
Pihaknya bersama seluruh masyarakat pro demokrasi mengaku memang akan melakukan aksi unjuk rasa penolakan penundaan Pilkades.
“Akan tetapi seiring perjalanan waktu kami banyak menerima saran dan masukan, agar wacana aksi besar besaran menyampaikan aspirasi menolak pilkades dirubah audensi,” ucapnya.
Dikatakan Imam, masa jabatan kepala Desa akan berakhir tahun ini, sehingga pemerintah harus segera mengisi kekosongan jabatan dan harus segera menggelar Pilkades. Sebab, jika hal itu dibiarkan apalagi ditunda maka kedepan akan menjadi catatan buruk bagi wajah demokrasi Bangkalan.
“Jika pelaksanaan pilkades ditunda maka akan berdampak pada keberlangsungan pembangunan dan rentan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat desa. Oleh karena itu, kami berharap Pemkab Bangkalan secepatnya menggelar Pilkades. Jangan keterbatasan anggaran jadi alasan, seharusnya dari awal Pemkab Bangkalan sudah menyediakan anggaran secukupnya,” tambahnya.
Sementara itu, AKD Bangkalan melalui juru bicaranya, Jayus Salam menuturkan, kedatangan para kepala desa itu untuk mendukung kebijakan Pemerintah Bangkalan yang sudah menunda Pilkades serentak tahap II.
“Kami mendukung pergeseran jadwal Pilkades ini dengan alasan pemulihan ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, ia juga mengatakan, kedatangan mereka karena mendengar akan ada aksi demonstrasi penolakan penundaan Pilkades, sehingga para kepala desa merasa perlu untuk memberikan penjelasan terkait penundaan Pilkades ini.
“Demo itu tidak bisa menyelesaikan masalah, karena kadang-kadang demo ini ditunggangi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan, makanya kami datang kesini untuk memberikan pemahaman agar juga disampaikan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Sedangkan menurut Wakil Bupati Bangkalan, Muhni menjelaskan, kita ketahui bersama dua tahun terakhir seluruh Kabupaten termasuk Bangkalan dihantam pandemi. Sehingga hal itu berdampak pada anggaran dan perkembangan ekonomi daerah.
Sebenarnya, Pemkab Bangkalan sudah menganggarkan sebanyak Rp 14 miliar untuk pelaksanaan Pilkades. Namun, dari anggaran yang ada itu masih kurang sehingga tidak boleh tidak pelaksanaan Pilkades diundur dan tahun 2023 Pemkab Bangkalan akan menambah anggaran 10 miliar.
“Jadi kami berharap semua element masyarakat bisa memikirkan hal itu sebagai bahan pertimbangan. Penundaan ini bukan tanpa sebab, kita sudah pertimbangkan dengan matang,” pungkasnya.
