Pro Kontra Penundaan Pilkades Tahap II, Kades se Bangkalan Dukung Pilkades Ditunda

- Jurnalis

Kamis, 17 Maret 2022 - 09:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption: Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi (KMPD) saat audiensi di aula kantor Pemkab Bangkalan.

Caption: Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi (KMPD) saat audiensi di aula kantor Pemkab Bangkalan.

Bangkalan || Rega Media News

Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahap II tahun 2022 ke tahun 2023 di Bangkalan, masih menyisakan pro kontra ditengah masyarakat. Salah satunya dari sekelompok masyarakat yang mengklaim dari Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi (KMPD).

Mereka menuntut Pemkab Bangkalan harus memberi informasi yang jelas kapan pelaksanaan tahapan pilkades dan pencoblosan Pilkades akan gelar. Sebab, menurut mereka, ditengah masyarakat menyebar isu isu miring pilkades disiasati bakal diundur pada tahun 2025.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sehingga KMPD berencana melakukan aksi unjuk rasa menolak penundaan Pilkades ke kantor Pemkab Bangkalan, dengan estimasi massa kurang lebih 1000 orang. Namun, rencana aksi tersebut tiba-tiba berubah menjadi agenda audensi yang digelar di aula Pemkab Bangkalan, Rabu (16/03/2022).

Menurut salah satu anggota Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi Imam Pantor mengatakan, disaat agenda audensi digelar, secara bersamaan puluhan Kepala Desa dari 18 Kecamatan mendatangi kantor Pemkab Bangkalan.

“Puluhan Kades ini datang untuk mengawal dan mendukung Penundaan Pilkades dilaksanakan pada tahun 2023 oleh Bupati Bangkalan,” ujarnya.

Baca Juga :  H-3 Lebaran, Diprediksi Suramadu Akan Padat Pemudik

Pihaknya bersama seluruh masyarakat pro demokrasi mengaku memang akan melakukan aksi unjuk rasa penolakan penundaan Pilkades. 

“Akan tetapi seiring perjalanan waktu kami banyak menerima saran dan masukan, agar wacana aksi besar besaran menyampaikan aspirasi menolak pilkades dirubah audensi,” ucapnya.

Dikatakan Imam, masa jabatan kepala Desa akan berakhir tahun ini, sehingga pemerintah harus segera mengisi kekosongan jabatan dan harus segera menggelar Pilkades.  Sebab, jika hal itu dibiarkan apalagi ditunda maka kedepan akan menjadi catatan buruk bagi wajah demokrasi Bangkalan. 

“Jika pelaksanaan pilkades ditunda maka akan berdampak pada keberlangsungan pembangunan dan rentan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat desa. Oleh karena itu, kami berharap Pemkab Bangkalan secepatnya menggelar Pilkades. Jangan keterbatasan anggaran jadi alasan, seharusnya dari awal Pemkab Bangkalan sudah menyediakan anggaran secukupnya,” tambahnya.

Sementara itu, AKD Bangkalan melalui juru bicaranya, Jayus Salam menuturkan, kedatangan para kepala desa itu untuk mendukung kebijakan Pemerintah Bangkalan yang sudah menunda Pilkades serentak tahap II.

“Kami mendukung pergeseran jadwal Pilkades ini dengan alasan pemulihan ekonomi masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga :  Dinkes Kab. Blitar, Cegah Penyakit Zoonosis

Selain itu, ia juga mengatakan, kedatangan mereka karena mendengar akan ada aksi demonstrasi penolakan penundaan Pilkades, sehingga para kepala desa merasa perlu untuk memberikan penjelasan terkait penundaan Pilkades ini.

“Demo itu tidak bisa menyelesaikan masalah, karena kadang-kadang demo ini ditunggangi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan, makanya kami datang kesini untuk memberikan pemahaman agar juga disampaikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Sedangkan menurut Wakil Bupati Bangkalan, Muhni menjelaskan, kita ketahui bersama dua tahun terakhir seluruh Kabupaten termasuk Bangkalan dihantam pandemi. Sehingga hal itu berdampak pada anggaran dan perkembangan ekonomi daerah.

Sebenarnya, Pemkab Bangkalan sudah menganggarkan sebanyak Rp 14 miliar untuk pelaksanaan Pilkades. Namun, dari anggaran yang ada itu masih kurang sehingga tidak boleh tidak pelaksanaan Pilkades diundur dan tahun 2023 Pemkab Bangkalan akan menambah anggaran 10 miliar.

“Jadi kami berharap semua element masyarakat bisa memikirkan hal itu sebagai bahan pertimbangan. Penundaan ini bukan tanpa sebab, kita sudah pertimbangkan dengan matang,” pungkasnya.

Berita Terkait

Rutan Sampang Komitmen Wujudkan ‘Zero Halinar’
Pemkab Sampang Diminta Optimalkan e-Katalog
Kejari Sampang ‘Warning’ Pemdes Soal Dana Desa
Dua Perkara Pidana Damai di Rumah RJ UTM
Optimalkan Kebersihan dan Kesehatan Warga Binaan
Pelanggar Lalulintas di Sampang Melonjak
Kejari Sampang Awasi Tiga Program Desa
Pejabat Utama Polres Sampang Diganti

Berita Terkait

Senin, 4 Agustus 2025 - 20:13 WIB

Rutan Sampang Komitmen Wujudkan ‘Zero Halinar’

Senin, 4 Agustus 2025 - 10:29 WIB

Pemkab Sampang Diminta Optimalkan e-Katalog

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 22:46 WIB

Kejari Sampang ‘Warning’ Pemdes Soal Dana Desa

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 15:44 WIB

Optimalkan Kebersihan dan Kesehatan Warga Binaan

Jumat, 1 Agustus 2025 - 16:33 WIB

Pelanggar Lalulintas di Sampang Melonjak

Berita Terbaru

Caption: petugas Rutan Kelas IIB Sampang dan Polres Sampang saat menggeledah kamar hunian warga binaan, (dok. regamedianews).

Daerah

Rutan Sampang Komitmen Wujudkan ‘Zero Halinar’

Senin, 4 Agu 2025 - 20:13 WIB

Caption: ilustrasi.

Hukum&Kriminal

Polisi Sumenep Ringkus Pengedar Sabu-Sabu

Senin, 4 Agu 2025 - 12:43 WIB

Caption: Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sampang saat rapat koordinasi, (dok. regamedianews).

Daerah

Pemkab Sampang Diminta Optimalkan e-Katalog

Senin, 4 Agu 2025 - 10:29 WIB

Caption: tampak kondisi warung madura di Martajazah hangus dilalap si jago merah, (sumber foto: Humas Polres Bangkalan).

Peristiwa

Warung Madura di Bangkalan Ludes Terbakar

Minggu, 3 Agu 2025 - 08:38 WIB

Cation: Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sampang, Diecky E.K Andriyansyah, diwawancara awak media terkait Dana Desa, (dok. regamedianews).

Daerah

Kejari Sampang ‘Warning’ Pemdes Soal Dana Desa

Sabtu, 2 Agu 2025 - 22:46 WIB