Selain Mahasiswa, Ratusan Umat Islam Bersatu Kepung Kantor DPRD Sampang

Sampang || Rega Media News

Tidak hanya Mahasiswa, kantor DPRD Sampang, Madura, Jawa Timur, kembali di unjuk rasa oleh para kiai dan ratusan Pemuda Pejuang Islam yang tergabung dalam Organisasi Umat Islam Bersatu Madura.

Dalam aksinya di depan Kantor DPRD setempat, Umat Islam Bersatu Madura menolak kenaikan harga bahan pokok hingga tentang wacana jabatan presiden 3 periode.

Pantauan media ini para aksi tersebut menyampaikan 12 aspirasi kepada DPRD setempat. Di antaranya, menolak wacana perpanjangan jabatan presiden karena bertentangan dengan UU 1945.

Lawan komunis dan antek-anteknya karena melanggar Tap MPRS nomor 25 tahun 1966, turunkan harga dan stop monopoli kerja yang membuat WNI kesulitan lapangan kerja.

Selain itu, pengunjuk rasa juga mendesak agar pemerintah tidak mendiskriminimalisai ulama dan aktivis, stop tenaga kerja asing dan utamakan WNI. Lalu kembalikan madrasah pada UU Sisdiknas dan hentikan Islamophobia.

Bahkan, para ulama meminta agar pemerintah menangkap dan mengadili penista agama, meminta tidak ada diskriminasi kebijakan covid-19, dan berantas mafia tanah di Indonesia.

Terakhir, pengunjuk rasa meminta semua pihak mendoakan keselamatan para aktivis yang sedang melakukan aksi di Jakarta dan seluruh Indonesia.

Koordinator aksi KH. Yahya Hamiduddin mengatakan, pihaknya melakukan unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Intinya, mereka menolak wacana jabatan presiden diperpanjang.

“Dua periode saja sudah hancur, apalagi diperpanjang. Apalagi hal itu bertentangan dengan konstitusi,” ucapnya.

Yahya menegaskan, banyak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Banyak fenomena yang merugikan rakyat. Jadi, pemerintah harus melakukan evaluasi dan merubah kebijakan.

Misalnya, harga sembako naik tanpa memperhatikan nasib rakyat. Apalagi momentumnya tidak tepat, harga naik saat menjelang dan sampai Ramadan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi kebijakan.

“Diakui atau tidak, pekerja asing di Indonesia sangat banyak. Ini merugikan warga negara Indonesia. Kami berharap masyarakat pribumi menjadi prioritas,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sampang Fadol mengatakan, akan menyampaikan aspirasi sejumlah kiai ke pemerintah pusat. Pihaknya pun akan berusaha lebih cepat.

“Kami sudah menampung aspirasi sejumlah kiai. Kami akan menyampaikan secara kelembagaan,” ucapnya.