Sampang || Rega Media News
Proyek peningkatan jalan Provinsi Jawa Timur ruas Sampang Ketapang, tepatnya di Desa Komis Kecamatan Kedungdung hingga Tanggumong Kecamatan Sampang, kualitasnya diragukan.
Pasalnya, proyek yang menelan dana Rp 23 miliar bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2021, mulai bleeding dan juga di indikasi kurangnya perekat pada lapisan atas, atau delaminasi, hingga muncul kubangan yang mengancam keselamatan pengendara.
Salah satu warga Desa Pangelen Ahmad (30 th) mengeluhkan atas kerusakan yang hingga kini dibiarkan, tanpa ada tindakan dari rekanan pemenang tender proyek tersebut.
“Kenapa kerusakan proyek ini dibiarkan terjadi berlarut-larut. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka khawatir akan merusak rumah serta perabotan, akibat getarnya jalan saat ada kendaraan lewat. Berharap, delaminasi ini segera ada tindakan dari pihak pelaksana,” ujar Ahmad, Rabu (07/09/2022).
Tim Investigasi media ini, Agus Najich menduga proyek jalan Provinsi Sampang Ketapang yang telan dana Rp 23 miliar tersebut, diduga dikerjakan asal jadi dan cacat mutu, akibatnya, mudah rusak.
“Sangat disayangkan sekali, program bagus yang dicanangkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melalui Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim, dicederai oleh oknum kontraktor nakal yang terkesan hanya mengedepankan profit oriented bukan kwalitas,” ujar Agus, Jumat (02/09/2022).
Agus menambahkan, proyek tersebut sudah melewati masa pemeliharaan, tapi kenyataannya di lapangan masih sebagian yang sudah diperbaiki.
“Akibat kualitas bangunan proyek yang rusak berantakan ini, maka masyarakat atau pengendara yang akan dirugikan. Bahkan, akan mengancam keselamatan saat lewat di jalan tersebut,” pungkasnya.
Sementara Kepala UPTD Dinas PU Bina Marga Jatim Cabang Sampang Moh. Haris mengatakan, pemeliharaan proyek tersebut masih tanggungjawab pihak rekanan. Karena, masih belum diserahkan ke pihaknya.
“Proyek itu belum ada serah terima atau Final Hand Over (FHO) ke UPTD PU Binar Marga Jatim Cabang Sampang. Sehingga, proses pemeliharaannya masih tanggungjawab pihak pelaksana,” singkat Haris.
