Bangkalan || Rega Media News
Anggota DPRD Bangkalan Fraksi PDI Perjuangan mendorong Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron, untuk menunda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahap II pada tahun 2025 mendatang.
Hal itu disampaikan saat DPRD Bangkalan menggelar rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Pengantar Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023, Senin (10/10/22) kemarin.
Pandangan umum Fraksi PDIP yang disampaikan oleh Suyitno, lingkup fraksinya meminta pelaksanaan Pilkades ditunda sampai pada tahun 2025.
Rekomendasi penundaan itu, menurut Suyitno, lantaran kondisi ekonomi Bangkalan masih belum stabil. Apalagi, tahun depan sudah memasuki tahapan pemilu.
“Alasan utama, karena nota pengantar APBD 2023 oleh Bupati Bangkalan menyatakan, kondisi keuangan mengalami defisit anggaran Rp 92 miliar. Kemudian alasan lain, perihal pembentukan Panitian Pemilihan Kepala Desa (P2KD) harus diikuti dengan tahapan-tahapan,” terangnya.
Sementara menurut Suyitno, tahapan Pilkades tahap II di Bangkalan belum ada kejelasan. Sehingga, pihaknya menduga jadwal pelaksanaan Pilkades direncanakan mepet pada bulan Juli 2023.
Padahal, surat edaran enam bulan sebelum pemilihan legislatif, dilarang ada kegiatan politik. Maka, biar tidak remang-remang dan masyarakat mendapat informasi jelas, fraksi PDIP mendukung bupati untuk mastikan penundaan Pilkades daripada simpang siur dan ramai ditengah masyarakat.
“Karena selama ini informasi yang beredar ditengah masyarakat simpang siur. Jadi tidak ada kejelasan, sedangkan pemerintah harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” tandas Suyitno.
Dia juga menyarankan, pada akhir jabatan bupati masih banyak visi-misi yang belum terselesaikan. Sehingga, pihaknya meminta anggaran yang ada difokuskan pada pemenuhan janji politik bupati.
“Jadi, daripada visi-misi Bupati Bangkalan tidak tercapai, maka lebih baik anggaran Pemkab Bangkalan fokus pada penuntasan janji politik Bupati Bangkalan. Lebih baik, kita mendukung penuh bupati menyelesaikan tugasnya dengan menuntaskan janji politiknya,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan Moh Mohni mengaku, pihaknya akan mengkaji untuk menjawab pertanyaan semua fraksi.
“Sebagaimana mestinya besok kita akan sampaikan jawabannya,” ucapnya.
Terkait penundaan Pilkades, kata Mohni, tahapannya tetap berjalan. Menurutnya, Pemerintah Bangkalan saat ini masih melaksanakan tahapan pembentukan P2KD. Sementara, jadwal pelaksanaan masih menunggu hasil penetapan anggaran.
“Kita tetap saja jalan, tidak ada penundaan, memang mungkin ada pihak yang menginginkan Pilkades ditunda,” pungkasnya.
