Gorontalo,- Tim Satgas Pangan Polda Gorontalo saat ini sedang melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan minyak goreng rakyat (MGR), yang dilakukan oleh salah satu pemilik toko di Tapa, Kabupaten Bone Bolango.
Kegiatan penyelidikan tersebut, menindaklanjuti keluhan masyarakat atas tingginya harga minyak goreng curah di pasaran. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono, di ruang kerjanya, Senin (13/2/2023) sore.
“Saat hari Jum’at lalu (10/2), saya sengaja berkunjung ke salah satu warung makan sederhana di dekat Polda dan menanyakan apa saja keluhan si pemilik warung, disitu saya mendapatkan curhatan terkait tingginya harga minyak goreng curah per 20 kg mencapai Rp 330 ribu, seharusnya sebagaimana kebijakan pemerintah adalah Rp 14 ribu per kg, informasi ini kemudian saya teruskan ke Dirreskrimsus untuk menindaklanjuti,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selanjutnya Wahyu mengungkapkan,atas dasar informasi tersebut, Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Taufan Dirgantara, selaku ketua Satgas Pangan segera menurunkan Timnya, untuk melakukan penyelidikan yang hasilnya di salah satu toko di wilayah Tapa, diduga melakukan penyalahgunaan Minyak Goreng Rakyat tersebut.
“Hasil penyelidikan ditemukan aktivitas pengemasan ulang MGR merk Minyakita ke dalam Botol lain jenis Aqua kemasan 600 ml dan 1,5 liter, dan sebelum dimasukkan botol lain MGR tersebut dimasak ulang pada tempat masak gas,” tandasnya.
“Selanjutnya, dimasukkan kembali ke dalam botol aqua, selanjutnya diedarkan ke pasar-pasar dengan harga perliter sekitar Rp.16.000 sampai dengan Rp. 17.000. Saat ini, masih didalami oleh penyidik, nanti hasilnya akan kita sampaikan,” ungkap Wahyu.
Wahyu mengatakan, menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di pasaran itu sudah menjadi komitmen Polda Gorontalo, dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dan membantu masyarakat dari pelaku usaha yang nakal.
“Silakan masyarakat melapor apabila ada dugaan penimbunan atau pelanggaran lain, terkait bahan kebutuhan pangan masyarakat. Kami himbau kepada para pelaku usaha, untuk bisa melaksanakan usahanya sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku dan tidak memanfaatkan situasi, demi keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kesulitan masyarakat,” imbuhnya.
