Sampang,- Hasil protes tolak evaluasi sejumlah Penjabat (PJ) Kepala Desa di Kecamatan Omben, Sampang, Jawa Timur, hingga saat ini masih buram.
Akibatnya, sejumlah massa yang geram, nekat menduduki kantor Pemerintah Kecamatan setempat, hingga tak kunjung pulang.
Mereka menuntut, agar tidak ada pergantian PJ Kades, karena terindikasi ditunggangi oknum berkepentingan dalam politik Pilkada.
Bahkan sebelumnya, ratusan massa bersama sejumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengepung kantor Pemerintah Kecamatan Omben.
Massa yang sempat meradang, mendesak camat setempat agar transparan, menunjukkan hasil penilaian evaluasi PJ Kades.
Meski sebelumnya, santer adanya Surat Keputusan (SK) pergantian PJ Kades sudah turun, diantaranya Desa Madulang dan beberapa desa lainnya.
Addro’i ketua BPD Madulang menegaskan, ia bersama masyarakat tetap menolak dengan adanya pergantian PJ Kadesnya.
“Apalagi dalam evaluasi pergantian PJ Kades tidak melibatkan BPD. Jangan bodohi kami,” cetusnya melalui awak media ini, Selasa (20/08/24).
Addro’i mengatakan, rakyat Madulang tetap menolak keras terhadap pergantian PJ Kades, karena hal itu akan membuat gaduh kondusifitas desa.
“Kami akan tunggu hasil protes rakyat beberapa waktu lalu, hingga benar-benar ada kejelasan dan tidak ada pergantian PJ Kades,” tegasnya.
Bahkan, imbuh Addro’i, massa akan tetap bertahan di kantor pemerintah kecamatan, hingga camat transparan memberikan kejelasan.
“Apabila hal ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan merusak tatanan pemerintahan desa yang sudah tentram,” tandasnya.
Hal senada ditegaskan Ismail ketua BPD Kamondung, warga sepakat akan menunggu jawaban jelas, terkait kejelasan protes pergantian PJ Kades.
“Apalagi sudah ada beberapa desa yang Surat Keputusan (SK) pergantian PJ Kadesnya sudah turun,” tandasnya.
Saat menemui warga, ungkap Ismail, Camat mengakui jika pergantian PJ Kades atas dasar usulannya, dan karena perintah PJ Bupati Sampang.
“Dasarnya apa, surat perintahnya mana ?, harus jelas. Karena kinerja PJ Kades kami sudah bagus, maka kami tetap menolak pergantian PJ Kades,” tegasnya.
Disisi lain pihaknya tidak menginginkan, jika pergantian PJ Kades tersebut, atas dasar adanya dugaan politik oknum tertentu jelang Pilkada.
“Seharusnya, tatanan pemerintah desa yang sudah bagus jangan dirusak, apalagi sampai memicu situasi dibawah tidak kondusif,” pungkas Ismail.
Sementara hingga berita ini dipublikasikan, Pemerintah Kecamatan Omben belum memberikan tanggapan, terkait aksi massa yang berkelanjutan tersebut.
