Pamekasan,- Ribuan massa dari berbagai pesantren di Madura menduduki kantor DPRD Pamekasan, Jumat (23/08/24), guna menyampaikan aspirasi penolakan terhadap PP No 28 tahun 2024.
Kedatangan ribuan massa tersebut, langsung diterima oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.
Hadir menyambut peserta aksi Pj Bupati Pamekasan Masrukin, Wakapolres dan pihak Kodim serta Ketua DPRD Pamekasan Halili.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KH Muhdor Abdullah dalam sambutanya menyampaikan, kedatangan ribuan massa ke kantor DPRD Pamekasan sebagai wujud penolakan terhadap disahkannya PP No 28 tahun 2024, tentang kontrasepsi bagi pemuda yang dinilai akan berdampak negatif pada generasi bangsa.
Menanggapi hal itu, Pj Bupati Pamekasan Masrukin mengatakan, pihaknya akan menerima aspirasi dan akan menyampaikan kepada pemerintah pusat.
“Aspirasi ini kami terima dan akan kami sampaikan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Masrukin menambahkan, dirinya sebagai Pj Bupati Pamekasan punya tanggung menyampaikan aspirasi murni dari masyayikh dan kalangan pesantren kepada yang dituju.
Bahkan Masrukin berjanji, akan mengutus perwakilan khusus untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat.
Sementara Ketua DPRD Pamekasan Halili mengatakan, pihaknya sangat mendukung aspirasi tersebut.
Bahkan pihaknya mengaku telah berkomitmen terhadap apapun yang menjadi aspirasi dari para peserta aksi.
“Kami dan teman-teman DPRD Pamekasan ini akan selalu merespon, mendukung bahkan akan menindaklanjuti kepada siapa yang dituju,” ungkapnya.
Tidak hanya sampai disitu, Halili berjanji akan mengutus perwakilan anggota DPRD nantinya, untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
Dihadapan massa Halili juga menegaskan, bahwa PP tersebut dinilai telah menciderai umat Islam dan mengancam generasi bangsa.
“PP ini sangat jelas menciderai umat dan mengancam keselamatan generasi bangsa,” jelasnya.
Untuk itu Halili menegaskan, pihaknya juga sangat menentang keras adanya PP tersebut.
“Saya juga punya anak muda khawatir dengan keadaan ini, untuk itu kami DPRD Pamekasan juga menantang keras PP ini,” ujarnya.
