SAMPANG,- Tepat pada pukul 11:11 wib, Senin 11 November 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, resmi melaunching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Launching yang dilaksanakan di Smart Room Pendopo Trunojoyo tersebut, dihadiri langsung Pj Bupati Sampang Rudi Arifiyanto dan Senior Executive Vice President Korporasi.
Hadir pimpinan perbankan dari Bank Jatim dan Bank Mandiri Cabang Sampang, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Sampang.
Selain launching KKPD, dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU), tentang elektronifikasi pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi penerimaan daerah.
Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang, Hj Hurun Ien menyampaikan, KKPD merupakan tindak lanjut Gerakan Nasional Non-Tunai yang dicanangkan oleh Bank Indonesia.
“KKPD ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang efisien, serta mendorong sistem keuangan yang lebih efektif,” jelasnya.
Menurut Hj Hurun, pihaknya telah melakukan langkah-langkah strategis, untuk mendukung peluncuran KKPD ini dengan menyusun regulasi yang memadai.
“Kami menunjuk Bank Mandiri sebagai co-branding, untuk memperluas jaringan penggunaan KKPD di lingkungan pemerintah,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kartu kredit tersebut nantinya akan digunakan sebagai alat pembayaran transaksi belanja yang dibebankan dalam APBD.
“Namun tetap memegang prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik,” tegas Hj Hurun.
Selain itu, pihaknya juga merencanakan sosialisasi KKPD kepada para bendahara OPD, agar implementasinya lebih optimal dan sesuai standar yang ditetapkan.
“Kami telah mempercepat digitalisasi pembayaran non-tunai, termasuk untuk pembayaran pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya,” terangnya.
Dengan adanya KKPD tersebut, imbuh Hj Hurun, diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan kuntabel.
“Tentu, untuk mendukung transformasi menuju masyarakat cashless di masa depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Sampang Rudi Arifiyanto menekankan, KKPD merupakan langkah inovatif untuk mendukung Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT).
“Dicanangkan Bank Indonesia, guna menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien dan transparan,” tuturnya.
Rudi menjelaskan, penggunaan KKPD merupakan wujud komitmennya terhadap sistem keuangan yang lebih efektif, dan mendukung percepatan digitalisasi daerah.
“Kami apresiasi kepada Bank Jatim dan Bank Mandiri, karena turut berkontribusi dalam penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini,” ungkapnya.
Lanjut Rudi menyampaikan, sejalan dengan arahan Presiden mengenai pembentukan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
“Kami berharap KKPD dapat menjadi motor penggerak transformasi transaksi belanja pemerintah daerah, menuju digitalisasi berbasis non-tunai,” tandasnya.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sampang ini berpesan, seluruh pengguna KKPD agar menerapkan prinsip kehati-hatian, dalam penggunaan fasilitas ini.
“KKPD hanya diperuntukkan untuk belanja sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD, dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” pesannya.
Oleh karena itu, imbuh Rudi, hadirnya KKPD ia mengharapkan Pemerintah Kabupaten Sampang dapat menjalankan anggaran dengan lebih efisien dan efektif.
“Tentunya dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin transparan, demi kemajuan daerah,” pungkasnya.
