Koalisi Aktivis Sampang Sentil Komisi I dan DPMD Soal Semrawutnya DD Pangongsean

- Jurnalis

Minggu, 22 Desember 2024 - 18:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption: ilustrasi dana desa.

Caption: ilustrasi dana desa.

SAMPANG,- Semrawutnya ihwal Dana Desa (DD) di salah satu desa di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, mulai menjadi sorotan aktivis.

Seperti di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun, dibawah kepemimpinan Penjabat (Pj) kepala desa saat ini, hingga menuai protes masyarakat.

Sebelumnya, warga melakukan aksi demo perihal realisasi pembangunan yang tidak kunjung dikerjakan Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Alhasil, aksi protes warga itu memicu polemik, hingga berujung pemanggilan oleh Komisi I DPRD Sampang terhadap pihak terkait.

Bahkan, santer kabar dana desa tersebut dikembalikan, dengan dasar belum menerima Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap I.

Pasca pemanggilan anggota legislatif ini menyatakan, realisasi atau tidak masih dilakukan rapat, antara pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Camat dan Pj Kades.

“Setelah diklarifikasi, alasan dikembalikannya DD karena Pj kades belum menerima SPJ tahap satu,” ujar Muhammad Salim ketua Komisi I DPRD Sampang, saat dikonfirmasi awak media.

Baca Juga :  Baru Jabat Wakapolres Tanjung Perak, Kompol Norman Langsung Pimpin Apel

“Untuk hal itu, akan kami lakukan pendalaman kepada pihak-pihak terkait,” imbuhnya.

Usut diusut, santer kabar kini DPMD dan Pemerintah Kecamatan Torjun, kecolongan perihal dana Bantuan Keuangan (BK) Desa Pangongsean yang telah dicairkan.

Menyikapi hal tersebut, Arifin ketua bidang humas Koalisi Aktivis Sampang (Koasa) menilai, Komisi I DPRD dan DPMD terlalu datar dalam menyikapi protes warga Pangongsean.

“Jika DD sudah dikembalikan, sudah tentu ada hal tidak beres dengan pemdes setempat dibawah kepemimpinan Pj kadesnya,” ujar Arifin, Minggu (22/12/24).

Menurutnya, aneh ketika DD dikembalikan namun kemudian dicairkan kembali sebagian, sementara yang menjadi tuntutan warga tidak dilaksanakan.

“Kalau seperti ini, kami menilai Komisi I DPRD dan DPMD serta Pemcam Torjun gagal memberikan solusi dan tumpul memberikan opsi kepada warga Pangongsean,” ungkap Arifin.

Bahkan menurutnya, semua pihak terkait kecolongan. Sedangkan aspek kepentingan yang dituntut masyarakat sendiri tidak terlaksana, yakni pembangunan fisiknya.

Baca Juga :  Izin Belum Keluar, Ojek Online di Pamekasan Sudah Beroperasi

“Jika mau disilpakan ya di silpakan semua, jangan seolah-olah menganggap tuntutan warga sebagai hal sepele,” tegasnya.

“Sedangkan dilain sisi, Dana BK untuk kepentingan lainnya diambil malah bisa, ini kan pertanyaan besar, ada apa ini…?,” ucap Arifin.

Terpisah, saat dikonfirmasi, Plt Kepala DPMD Sampang Sudarmanto mengatakan, hal ini semata-mata bukan bertumpu kepada instansinya.

Disetiap wilayah ada Camat yang melekat tugasnya, selaku kepanjangan pemerintah daerah dalam hal ini Pj Bupati Sampang, agar melakukan pengawasan di wilayah tugasnya.

“Namun yang pasti, semua kejadian di Desa Pangongsean akan menjadi bahan evaluasi kinerja PJ kades di awal tahun nanti,” pungkasnya, dikutip dari salah satu media online.

Sementara, hingga berita ini dupublikasikan belum ada respon dari Camat Torjun Chairil Anwar, meski sebelumnya sempat dicoba dikonfirmasi awak media.

Berita Terkait

Pelanggar Lalulintas di Sampang Melonjak
Kejari Sampang Awasi Tiga Program Desa
Pejabat Utama Polres Sampang Diganti
PAD Bangkalan Naik, Fraksi PAN Tekan Pembangunan Merata
Unira Daftarkan 802 Mahasiswa KKN Ke BPJS Ketenagakerjaan
Dapur MBG di Bangkalan Bisa Jadi Percontohan
Warga Sampang Diimbau Waspada Dampak Bediding
DPRD Sumenep Diharapkan Selaras Dengan Pemerintah Daerah

Berita Terkait

Jumat, 1 Agustus 2025 - 16:33 WIB

Pelanggar Lalulintas di Sampang Melonjak

Jumat, 1 Agustus 2025 - 09:18 WIB

Kejari Sampang Awasi Tiga Program Desa

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:27 WIB

Pejabat Utama Polres Sampang Diganti

Kamis, 31 Juli 2025 - 15:49 WIB

PAD Bangkalan Naik, Fraksi PAN Tekan Pembangunan Merata

Kamis, 31 Juli 2025 - 14:43 WIB

Unira Daftarkan 802 Mahasiswa KKN Ke BPJS Ketenagakerjaan

Berita Terbaru

Caption: anggota Satlantas Polres Sampang, memberikan sanksi tilang kepada pelanggar lalulintas saat terjaring Operasi Patuh 2025, (dok. Polantas Sampang).

Daerah

Pelanggar Lalulintas di Sampang Melonjak

Jumat, 1 Agu 2025 - 16:33 WIB

Caption: Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, Fadilah Helmi, saat diwawancara awak media perihal program yang ada di desa, (dok. regamedianews).

Daerah

Kejari Sampang Awasi Tiga Program Desa

Jumat, 1 Agu 2025 - 09:18 WIB

Caption: prosesi penandatanganan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama Kepolisian Resor Sampang, (dok. Humas Polri).

Daerah

Pejabat Utama Polres Sampang Diganti

Kamis, 31 Jul 2025 - 21:27 WIB

Caption: Ruda Mandala Putra, anggota DPRD Bangkalan menyampaikan pandangan umum fraksinya, saat paripurna pembahasan PAK 2025, (dok. regamedianews).

Daerah

PAD Bangkalan Naik, Fraksi PAN Tekan Pembangunan Merata

Kamis, 31 Jul 2025 - 15:49 WIB

Caption: penyerahan secara simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketanagakerjaan untuk mahasiswa Universitas Madura (Unira) Pamekasan.

Daerah

Unira Daftarkan 802 Mahasiswa KKN Ke BPJS Ketenagakerjaan

Kamis, 31 Jul 2025 - 14:43 WIB