JAKARTA,- Pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi pada 2025 yang akan mendukung sektor padat karya.
Salah satunya, dengan memberikan relaksasi atau diskon 50 persen, untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, diskon 50 persen ini untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada sektor padat karya.
“Kebijakan ini mulai berlaku sejak 13 Oktober 2024 hingga Desember 2025,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan, diskon iuran 50 persen akan diberikan kepada 3,76 juta pekerja dan 110 ribu perusahaan, dengan manfaat yang tetap sama.
“Jadi, meskipun ada diskon, perlindungan tetap diberikan sepenuhnya,” ujar Anggoro dikutip dari laman resmi BPJS ketenagakerjaan, Kamis (02/01/2025).
Langkah ini diambil untuk meringankan beban perusahaan di sektor padat karya, yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi yang berat, sekaligus menjaga perlindungan jaminan sosial bagi pekerja.
“Selain memberikan relaksasi pada sektor padat karya, pemerintah juga menyiapkan peningkatan manfaat untuk pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” tandasnya.
BPJS Ketenagakerjaan akan meningkatkan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), termasuk kenaikan manfaat tunai menjadi 60 persen flat dari upah selama enam bulan.
Selain itu, imbuh Anggoro, juga terdapat tunjangan pelatihan senilai Rp 2,4 juta, dan kemudahan akses untuk pelatihan serta pencarian kerja.
”Manfaat JKP yang sebelumnya mencakup 3 bulan pertama sebesar 45 persen dan 3 bulan kedua sebesar 25 persen, kini akan ditingkatkan menjadi 60 persen selama enam bulan penuh,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan ini juga mencakup upaya pemerintah untuk memudahkan perusahaan skala kecil dalam mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT).
BPJS Ketenagakerjaan bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli tengah membahas rencana untuk menghapuskan syarat wajib program JHT bagi perusahaan kecil.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menambahkan, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk membantu perusahaan dan pekerja.
Terutama, disaat menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025.
”Kebijakan ini diharapkan bisa meringankan beban perusahaan, terutama di sektor padat karya, dan memastikan bahwa manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan tetap diterima oleh pekerja tanpa gangguan,” ujar Yassierli.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Madura Indriyatno, juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan ini.
“Kebijakan diskon 50 persen ini sangat penting untuk mendukung perusahaan-perusahaan di Madura, terutama yang bergerak di sektor padat karya,” ujarnya.
Dengan adanya insentif ini, ungkap Indriyatno, diharapkan dapat memperkuat daya saing perusahaan, sekaligus meningkatkan perlindungan bagi pekerja di wilayahnya.
“Kami juga menekankan pentingnya keberlanjutan program ini, untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan ketahanan ekonomi lokal,” pungkasnya.
