Sampang,- Bupati Sampang H.Slamet Junaidi menginstruksikan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB), agar supaya transparansi dalam pengelolaan anggarannya.
Hal itu ditegaskan, saat pemaparan anggaran dan kegiatan Dinkes KB dengan mengumpulkan seluruh kepala Puskesmas, di Pendopo Trunojoyo, Kamis (13/3/25) siang.
Selain itu, Bupati Sampang dua periode ini menekankan, transparansi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk Puskesmas.
“Aggaran tersebut, memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas di Kabupten sampang,” ujar bupati akrab disapa Aba Idi.
Maka dari itu, ia juga menekankan pentingnya perubahan di sektor kesehatan, agar bisa menjadi daerah yang diperhitungkan dalam pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, H.Slamet Junaidi berpesan kepada seluruh pihak yang terlibat, dapat bekerja dengan niat baik demi kepentingan masyarakat.
“Marilah kita bekerja dengan ikhlas dan tulus, untuk membantu masyarakat Kabupaten Sampang,” ujarnya.
H.Slamet Junaidi juga menegaskan, dirinya tidak ingin ikut menanggung dosa, jika terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan anggaran tersebut.
“Saya akan menandatangani dokumen, setelah memberikan paparan dan arahan kepada seluruh yang hadir hari ini, agar memahami aturan pemanfaatan anggaran,” tegasnya.
Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh tenaga kesehatan untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dengan penuh keikhlasan.
“Dana BOK ini mencapai Rp12 miliar lebih, saya minta untuk digunakan dengan hati. Jangan profit-oriented, berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” tandasnya.
Maka dengan adanya pembekalan ini, diharapkan seluruh pengelola BOK maupun BLUD, dapat menjalankan amanah dengan transparan dan profesional.
“Harapan saya, Dinas Kesehatan bisa mengelola anggaran milyaran rupiah ini dengan baik dan transparan, jika ada apa-apa maka dosa ditanggung penumpang,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes dan KB Sampang dr.Abdullah Najich menyampaikan, pemanfaatan anggaran tersebut harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan sesuai aturan.
“Anggaran ini sangat berisiko untuk terjadi penyelewengan, dan ini yang dikhawatirkan oleh Bapak Bupati,” ungkapnya.
Oleh karena itu, imbuh dr.Najich, pihakmya harus bekerja sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan.
“Kami berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan anggaran, sehingga program kesehatan berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
