Sampang,- Bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Pemerintah Daerah setempat menggelar bimbingan teknis anti korupsi, Kamis (8/5/25) pagi.
Dalam bimtek perempuan dan dunia usaha antikorupsi ini, mengusung tema ‘Peran Perempuan Sebagai Garda Terdepan Dalam Membangun Generasi Antikorupsi’.
Kegiatan tersebut, dihadiri Plh Direktur III Bidang Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, David Sepriwasa, dan Bupati Sampang H Slamet Junaidi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Turut hadir, sejumlah pejabat Pemkab setempat, Ketua TP PKK Kabupaten Sampang, Ketua Dharma Wanita, Ketua Persit dan Ketua Bhayangkari Sampang.
Bupati Sampang H Slamet Junaidi menyampaikan, upaya pencegahan korupsi di Sampang terus digencarkan, melalui pendekatan komprehensif dan partisipatif.
“Menjadikan perempuan dan pelaku usaha, sebagai ujung tombak dalam membangun budaya integritas, baik di lingkungan keluarga maupun di sektor ekonomi,” tuturnya.
Selain itu, imbuh H Slamet Junaidi, Pemkab Sampang menjadikan perempuan dan pelaku usaha sebagai garda depan dalam mewujudkan integritas.
“Pendidikan karakter sejak dini yang ditanamkan dalam keluarga, menjadi benteng utama dalam mencegah perilaku koruptif,” ungkap bupati dua periode ini.
H Slamet Junaidi juga menekankan, perempuan memiliki peran penting, dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab kepada generasi penerus.
“Dengan memperkuat peran ibu dalam mendidik anak, berharap terbentuk generasi tangguh secara moral, tidak mudah tergoda jalan pintas atau perilaku menyimpang,” pungkasnya.
Sementara itu, David Sepriwasa menyampaikan, kegiatan bimtek antikorupsi ini menjadi bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi.
“Kabupaten Sampang menjadi salah satu dari dua daerah di Jawa Timur yang mengundang langsung KPK, untuk menyelenggarakan bimtek antikorupsi,” ungkapnya.
Menurut David, pihaknya memilih Sampang karena kesiapan daerah ini, dalam mendorong peran perempuan dan dunia usaha dalam gerakan antikorupsi.
Ia juga mengingatkan pentingnya pola hidup sederhana, terutama di kalangan perempuan, untuk menghindari budaya flexing atau pamer kekayaan.
Karena hal tersebut, tegas Plh Direktur III Bidang Pembinaan KPK RI, dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan tekanan dalam kehidupan keluarga.
“Kami menghimbau agar budaya hidup sederhana dikedepankan, sebagai nilai yang membentuk integritas dan keteladanan ditengah masyarakat,” pungkas David.
