Bangkalan,- Aksi demo Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan, menuai respons Pemerintah Dearah setempat, Rabu (23/7/25).
Aksi tersebut menyoroti persoalan tata kelola pemerintahan, mulai dari pengelolaan Tenaga Harian Lepas (THL), penanganan sampah, hingga kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam aksinya di depan Kantor Pemkab Bangkalan, Ketua PC PMII Abd Holik menyampaikan, banyak kejanggalan dalam sistem pengelolaan THL di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Banyak THL tidak memiliki uraian tugas dan indikator kinerja yang jelas, tetapi tetap menerima honor dari APBD,” ujarnya
“Distribusinya pun tidak proporsional, cenderung administratif. Ini melanggar Perbup No. 10 Tahun 2013 yang mewajibkan evaluasi kinerja secara berkala,” tegas Holik.
Selain isu THL, PMII juga mengkritisi pengelolaan sampah yang dianggap belum optimal.
Menurut data yang mereka himpun, produksi sampah rumah tangga di Bangkalan mencapai 60–80 ton perhari, namun hanya sebagian kecil yang ditangani dengan baik.
Tak kalah penting, PMII juga menyoroti potensi kebocoran PAD tahun anggaran 2024. Sektor-sektor seperti pajak reklame, pajak rumah makan, PBB-P2, PBJT, dan retribusi pasar disebut sebagai titik rawan akibat lemahnya pengawasan, pelaporan, dan sistem basis data.
PMII menuntut, reformasi menyeluruh dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas.
“Potensi kebocoran PAD sangat merugikan daerah. Jika tidak segera dibenahi, akan menghambat pembangunan dan pelayanan publik,” tegas Holik.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyampaikan, pemerintah daerah tidak tinggal diam dan telah mulai melakukan berbagai langkah konkret sejak dua bulan terakhir.
“Memang sebelumnya kami fokus menyusun skema penyelesaian, termasuk persoalan THR dan evaluasi kinerja pegawai,” ujar Bupati Lukman.
Salah satu langkah strategis Pemkab adalah penerapan sistem e-Kinerja dan e-Presensi berbasis wajah, untuk mencegah manipulasi data kehadiran, baik ASN maupun tenaga honorer.
“Sistem ini akan menjadi acuan utama, dalam mengevaluasi kinerja aparatur,” ungkapnya.
Mengenai persoalan sampah, Lukman menyebut, Pemkab sedang menyelesaikan studi kelayakan dan master planpengelolaan sampah, ditargetkan rampung tahun ini.
“Kami sedang mendorong agar desa dan kelurahan bisa menganggarkan dana penanganan sampah melalui Dana Desa. Nantinya akan ada pedoman teknis dan skema pendampingan dari Pemkab,” jelasnya.
Dalam bidang pajak dan retribusi, Bupati Bangkalan ini mengungkapkan, telah dibentuk Satuan Tugas Khusus Peningkatan Pendapatan Daerah.
Selain itu, Pemkab tengah menyusun sistem pembayaran non-tunai bekerjasama dengan pihak perbankan, yang akan diterapkan di sektor-sektor strategis seperti pasar dan rumah makan.
“Kami juga melakukan pendataan ulang terhadap potensi wajib pajak. Sistem baru ini akan memungkinkan pemotongan pajak secara otomatis demi meningkatkan transparansi dan efektivitas,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Lukman menegaskan komitmen Pemkab Bangkalan dalam menanggapi setiap aspirasi masyarakat.
“Kami terbuka terhadap kritik. Pembenahan akan terus kami lakukan secara bertahap dan sistematis,” pungkasnya.
Penulis : Syafin
Editor : Redaksi
