Gorut,- Aktivis Kabupaten Gorontalo Utara, Andi Buna, menyayangkan sikap Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorut, Dheninda Chaerunnisa, saat demonstrasi Aliansi Masyarakat Peduli Gorontalo Utara di Gedung DPRD Kabupaten Gorut, Senin (13/10/25).
Sebelumya, sejumlah aktivis dan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Gorontalo Utara, melakukan aksi demonstrasi di Depan Gedung DPRD Gorut, untuk memnyampaikan beberapa tuntuannya.
Beberapa hal yang menjadi tuntutan mereka, antara lain pernyataan Ketua Komisi III DPRD Gorut, Dheninda Chaerunnisa, tentang “calo” PPPK di Kabupaten Gorut, serta tuntutan penyesuaian upah karyawan, setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Andi, sikap Ketua Komisi III DPRD Gorut tidak mencerminkan etika dan adab seorang pejabat publik, saat orator sedang menyampaikan aspirasinya.
“Sikapnya yang seolah mengolok-olok dengan mimik wajahnya saat saya menyampaikan orasi itu terkesan kekanak kanakan, dan tidak elok ditunjukan ke hadapan kami rakyat Gorut, bukan begitu seharusnya sikap seorang wakil rakyat,” tutur Andi, Senin (13/10/2025).
Andi mengungkapkan, selain tak elok untuk ditunjukan oleh seorang wakil rakyat, sikap Ketua Komisi III DPRD Gorut ini juga justru akan mempropokasi keadaan, sehingga akan mengakibatkan aksi damai berjalan dengan tidak kondusif.
“Aksi demonstrasi itu sakral. Dimana, lewat aksi demonstrasi ini rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, datang untuk menyampaikan aspirasi lewat parlemen jalanan. Sehingga, tidak seharusnya seolah dilecehkan dengan perilaku yang menyakiti hati rakyat,” ungkap Andi.
Andi menyarankan, Ketua Komisi III DPRD Gorut untuk terus belajar beradaptasi dengan tatanan kehidupan demokrasi, agar pengetahuannya terhadap nilai-nilai luhur dalam menyampaikan pendapat di hadapan umum tidak berkurang.
“Sebab beliau adalah wakil rakyat, yang setiap saat akan menerima kritikan hingga aksi demonstrasi. Maka dari itu, perlu untuk memperhatikan adab dan etika sebagai wakil rakyat, agar tidak terkesan mengkerdilkan sakralnya aksi demonstrasi,” ujar Andi.
Lebih lanjut Andi menyayangkan, kehadiran oknum-oknum yang bukan merupakan massa aksi, turut campur masuk ke dalam barisan massa aksi saat perdebatan terjadi antara dirinya dengan Ketua Komisi III DPRD Gorut.
“Kita ini datang ke DPRD Gorut, untuk menemui dan berkepentingan hanya dengan wakil kami di DPRD, bukan untuk menemui oknum-oknum lain yang kami duga merasa risih dengan aksi kami,” jelas Andi.
Selanjutnya Andi menerangkan, kehadiran oknum-oknum lain yang tidak berkepentingan pada aksi demonstrasi yang digelar pihaknya, membuat keadaan menjadi tegang dan mengakibatkan aksi jadi melenceng dari tujuan sebenarnya.
“Kami menggelar aksi demonstrasi ini dengan memperhatikan norma yang ada, serta mematuhi prosedur yang dipersyaratkan. Sayangnya, ini seolah dirusak oleh oknum-oknum yang tak diundang, bahkan ada yang sampai masuk ke dalam barisan dan berhadapan dengan kami massa aksi,” terang Andi.
Terakhir Andi berharap, kejadian serupa tidak terulang kembali saat rakyat melakukan aksi demonstrasi di DPRD Gorut, untuk menghindari terjadinya konflik yang dapat merugikan banyak orang.
“Sebenarnya, pada kondisi ini lah peran aparat keamanan saat aksi sedang berlangsung. Jika ada oknum atau sekelompok orang yang bukan sebagai massa aksi muncul di tengah-tengah aksi, harus segera diamankan keluar dari lokasi aksi. Bukan malah kami yang diamankan. Karna aksi kami ini digelar secara resmi, dan ada pemberitahuannya di Polres Gorut,” pungkasnya.
Penulis : Yusrianto
Editor : Redaksi
