Pamekasan,- Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman, menanggapi beredarnya potongan voice note yang viral di media sosial.
Voice notenya, berisi percakapan antara Bupati dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Percakapan tersebut, disebut-sebut berkaitan penentuan lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Ia menjelaskan, voice note yang beredar bentuk komunikasi internal bersifat koordinatif, bukan perintah memindahkan lokasi kegiatan TMMD.
“Saya berterima kasih, teman-teman masih intens mengawal perkembangan dari semua program yang saya jalankan,” ujarnya.
“Perihal voice note itu, saya sebenarnya memberikan penawaran kepada Kepala DPM waktu itu,” jelas Kholilurrahman.
Ia menerangkan, penawaran tersebut muncul setelah dirinya menerima laporan, lokasi awal yang diajukan dinilai kurang siap secara teknis.
Karena itu, dirinya hanya memberikan saran agar dipertimbangkan lokasi alternatif yang lebih sesuai.
“Tidak ada maksud untuk memindahkan atau intervensi penentuan lokasi dan hal semacamnya,” tegas Kholilurrahman, saat ditemui di Pendopo Ronggosukowati, Selasa (14/10/25).
Orang nomor satu di Pemkab Pamekasan ini menambahkan, komunikasinya dengan Kepala DPMD saat itu dilakukan dengan itikad baik dan tanpa tekanan.
“Ini nanti ditulis, ada berita sampai ke saya bahwa desa tersebut tidak begitu siap,” ungkapnya.
Ada berita seperti itu, sehingga ia sampaikan kepada Kepala DPMD untuk menawarkan lokasi lain.
“Tapi saya tidak memaksakan. Oleh sebab itu saya katakan, kalau sekiranya tidak sakit hati, ya kita bicarakan baik-baik,” ungkap Kholilurrahman.
Ia menegaskan, bila pernyataannya dibaca secara utuh dan dengan kepala dingin, publik akan memahami tidak ada unsur tekanan atau kepentingan pribadi di balik percakapan tersebut.
“Saya yakin kalau pernyataan saya itu dibaca oleh pembaca dengan kepala dingin dan tanpa tendensi apapun, mereka akan paham,” imbuhnya.
Diakhir pernyataannya, Kholilurrahman mengimbau masyarakat dan media, untuk tetap objektif dan bijak dalam menanggapi setiap informasi yang beredar di media sosial.
“Tentunya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, terkait kebijakan pemerintah daerah,” pungkasnya.
Penulis : Kurdi
Editor : Redaksi
