Wabup Sumenep Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Fraksi Soal APBD 2025
SUMENEP • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar sidang paripurna ketiga pada Jumat (19/06/2026).
Agenda sidang fokus pada penyampaian Jawaban Eksekutif terhadap Pandangan Umum (PU) Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Anggaran 2025.
Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim, hadir langsung menyampaikan jawaban tersebut.
Ia mengapresiasi dan berterima kasih atas seluruh masukan, saran, serta harapan yang telah disampaikan oleh berbagai fraksi DPRD.
“Saran dari fraksi memberikan sudut pandang baru bagi kami. Hal ini berguna sebagai bahan introspeksi untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih berkualitas,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, KH. Imam Hasyim menjelaskan delapan tema strategis. Fokus pertama adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui digitalisasi layanan pajak dan retribusi guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2025 yang tercatat sebesar Rp317,2 miliar, eksekutif memberikan klarifikasi.
Menurut KH. Imam Hasyim, angka tersebut bukan karena anggaran tidak terserap, melainkan akibat komponen administratif resmi di akhir tahun.
Mengenai penurunan alokasi belanja modal sebesar 63,98 persen, hal itu dipengaruhi oleh kebijakan eksternal.
“Penurunan terjadi akibat adanya penyesuaian transfer ke daerah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025,” terangnya.
Meski demikian, indikator makro ekonomi Sumenep menunjukkan tren positif. Pendapatan per kapita masyarakat dilaporkan meningkat dari Rp39,22 juta pada 2024 menjadi Rp42,09 juta pada 2025, atau tumbuh sebesar 7,33 persen.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk menghapus disparitas pembangunan. Pemerataan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan berkualitas akan terus digenjot di wilayah daratan maupun kepulauan.
Isu strategis lain yang turut dijawab meliputi pemberdayaan industri hulu-hilir, peningkatan sektor perdagangan, serta perbaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) melalui pengelolaan sampah yang lebih optimal.
Menutup keterangannya, KH. Imam Hasyim menegaskan, pentingnya asas tertib administrasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Sinergitas antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat diharapkan terus terjaga demi kemajuan pembangunan Kabupaten Sumenep,” pungkasnya.
✅ Penulis: Red
✅ Editor: Redaksi
