Lumajang, (regamedianews.com) – Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat berkumpul menggelar aksi Lumajang damai di alun-alun Kota Lumajang, Selasa (21/05/2019) sore kemarin. Aksi tersebut digagas dengan semakin meningkatnya suhu politik di Indonesia seusai penetapan pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden oleh KPU Nasional.
Ketua Panitia Lumajang Damai, A’ak Abdullah Alkudus menyampaikan, kegiatan aksi damai ini adalah wujud syukur dari masyarakat Lumajang yang mana KPU Nasional telah mengumumkan siapa pemenang dalam pemilihan presiden kali ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Terlepas dari siapapun pemenang dalam pesta rakyat pemilu 2019, kita sebagai warga Negara yang baik harus mendukungnya dengan penuh semangat. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, jangan sampai karena pengumuman presiden ini, kita terpecah belah karena ulah profokator yang tak mau melihat bangsa kita ini bergerak maju”, ungkapnya.
Sementara Kapolres Lumajang AKBP DR. Muhammad Arsal Sahban dalam orasi kebangsaannya di kegiatan aksi Lumajang Damai menyampaikan, kedua pasang calon yang berkontestasi adalah putra terbaik bangsa.
“Dalam setiap kontestasi selalu ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi siapapun yang menang, kedua pasang calon sudah mengajarkan arti demokrasi kepada bangsa Indonesia. mereka adalah pahlawan-pahlawan demokrasi”, paparnya.
Tapi, lanjut Arsal, ada hal yang membuat kita sedih, karena walau kontestasi sudah usai, pertikaian akibat perbedaan pilihan masih sangat tajam. Timbul aksi people power karena tidak puas akan hasil pemilu. Masyarakat masih banyak yang lebih percaya isu hoax daripada fakta.
“Isu hoax tentang meninggalnya petugas KPPS karena diracun, server KPU yang sudah dikondisikan dan isu-isu lainnya yang tidak benar”, ujar orang nomor satu di Polres Lumajang tersebut.
Ia mengungkapkan, TNI dan Polri selalu hadir disetiap proses tahapan pemilu. Setiap pendistribusian kotak suara TNI dan Polri mengawal dan mengamankannya. Setiap tahapan perhitungan suara juga hadir masing-masing saksi paslon dan juga unsur Bawaslu mengawasi pelaksanaannya.
Baca juga AKBP Teguh Wibowo Pimpin Sertijab Perwira Polres Pamekasan
“Jadi tidak ada ruang bagi penyelenggara negara untuk merubah hasil perhitungan. Apalagi setiap hasil perhitungan suara boleh di ikuti oleh masyarakat serta boleh di foto dan dishare ke media sosial, sehingga tidak mungkin terjadi kecurangan yang bersifat terstruktrur, sistematis dan masif”, tegasnya.
Menurut Arsal, people power tidak pernah terjadi di negara demokratis, karena ada pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagai bentuk check and balance.
“People power hanya terjadi di sebuah negara yang bersifat otoriter, karena kendali pemerintahan hanya di satu tangan, sehingga terjadi potensi pelanggaran HAM yang masif dan tingkat korupsi yang tinggi”, terangnya.
Arsa juga memaparkan, hal ini pernah terjadi di negara Philipina untuk menurunkan Presiden Ferdinand Marcos yang berkuasa 32 tahun, kemudian di Indonesia pada tahun 1998 yang menggulingkan Presiden Soeharto yang berkuasa 30 tahun. selain itu di negara Jazirah arab yang dikenal dengan istilah arab spring di negara Tunisia Libya dan Mesir.
“Semoga aksi Lumajang Damai dapat menyatukan kembali perbedaan-perbedaan pilihan yang sempat terjadi. Kita fokus membangun Lumajang menjadi kota yang aman, damai dan kondusif. Stigma Lumajang sebagai kota begal harus kita rubah menjadi Lumajang Negeri Diatas Awan”, tutupnya. (har)
