Politisi Senayan Asal Madura Tanggapi Isu Santri Dituduh Radikalisme

- Jurnalis

Selasa, 8 September 2020 - 23:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra R Imron Amin, saat 
Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan pakar/akademisi, di Gedung Nusantara I DPR RI.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra R Imron Amin, saat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan pakar/akademisi, di Gedung Nusantara I DPR RI.

Jakarta || Rega Media News

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra R Imron Amin menanggapi adanya tuduhan radikalisme yang belakangan ini kerap dikaitkan terhadap kaum santri di pondok pesantren.

Pria yang akrab disapa Ra Ibong itu menyampaikan, tidak sewajarnya tuduhan itu dilontarkan kepada santri, mengingat santri merupakan elemen yang menjadi bagian penting dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wakil rakyat dari Dapil Madura ini juga menjelaskan, di zaman penjajahan dahulu, santri dengan dipimpin seorang ulama terkemuka Kiai Haji Hasyim Asy’ari, merupakan pejuang kemerdekaan.

Baca Juga :  Maling Kotak Amal Masjid Pamekasan Diringkus Polisi

“Kalau kita flashback, melihat sejarah, jelaslah bahwa santri sangat berjuang dalam kemerdekaan,” kata R Imron saat
Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan pakar/akademisi, di Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa (8/9/20).

RDPU ini menghadirkan sejumlah pakar, yaitu Prof. Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D. Edy Prasetyono, S.Sos., Mis., Ph.D., Evan A laksamana Madya. TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.SC., DESD., CIQnR., dan Curie Maharani Safitri Ph.D.

RDPU dengan pakar ini dalam agenda Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia, tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerjasama Dalam Bidang Pertahanan.

Baca Juga :  Wasit Pilkada Sampang Dianggap Mandul

Kendati demikian, Ra Imron menawarkan solusi agar santri tetap menjadi ujung tombak bela negara. Salah satu usulannya adalah mempertimbangkan adanya agenda bela negara di pesantren.

“Bagaimana kalau misalnya kita memperhatikan pesantren, seperti adanya agenda bela negara mungkin juga seperti kita kemarin sebelum dilantik jadi anggota DPR kita harus mengikuti Lemhanas. Lemhanas itu kan kita diberi pemahaman terkait kenegaraan kita,” jelasnya. (sfn/sms)

Berita Terkait

Warga Sampang Dapat Becak Listrik Dari Prabowo
Kunker Ke Sampang, Menkes: Kusta Bukan Kutukan
PMI di Korsel Meninggal Saat Kerja, Pemerintah Beri Bantuan
Pramudya Jabat Dirut BPJS Ketenagakerjaan
Menkes RI Dukung Relokasi RSUD Sampang
Rekrutmen Sekolah Kedinasan di Sampang Resmi Dibuka
BPJS Ketenagakerjaan Dukung Grab dan Kementerian UMKM
Bupati Sampang Genjot Dua Program Prioritas

Berita Terkait

Senin, 14 Juli 2025 - 20:47 WIB

Warga Sampang Dapat Becak Listrik Dari Prabowo

Selasa, 8 Juli 2025 - 15:08 WIB

Kunker Ke Sampang, Menkes: Kusta Bukan Kutukan

Jumat, 4 Juli 2025 - 11:23 WIB

PMI di Korsel Meninggal Saat Kerja, Pemerintah Beri Bantuan

Jumat, 4 Juli 2025 - 07:39 WIB

Pramudya Jabat Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Jumat, 20 Juni 2025 - 10:22 WIB

Menkes RI Dukung Relokasi RSUD Sampang

Berita Terbaru

Caption: Pengurus BEM Unira saat menyatakan sikap kekecewaannya terhadap Bupati Pamekasan, (dok. regamedianews).

Daerah

BEM Unira Kecewa Ke Bupati Pamekasan

Jumat, 25 Jul 2025 - 14:18 WIB

Caption: Kepala Rutan Sampang Kamesworo, memberikan buku karya warga binaan kepada Sekdakab Sampang, Yuliadi Setiyawan, (dok. regamedianews).

Daerah

Rutan Sampang Gaet Pemerintah Daerah

Jumat, 25 Jul 2025 - 09:25 WIB

Caption: Tim Inafis Polres Pamekasan  melakukan pemeriksaan terhadap korban pembunuhan di Desa Ambeder, (dok. regamedianews).

Hukum&Kriminal

Polisi Ungkap Pembunuhan Pria Ambeder Pamekasan

Kamis, 24 Jul 2025 - 23:20 WIB

Caption: Rektor UTM (Prof. Dr. Safi) menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan RI (Fathan Subchi).

Daerah

UTM Berkomitmen Jadi Lokomotif Inovasi

Kamis, 24 Jul 2025 - 21:48 WIB

Caption: Achmad Bahri dan Didiyanto kuasa hukum Syamsiyah, saat diwawancara awak media di Pengadilan Negeri Sampang, usai sidang tanggapan JPU soal eksepsi, (dok. regamedianews).

Hukum&Kriminal

Kuasa Hukum ‘Syamsiyah’: Yakin Terdakwa Dibebaskan

Kamis, 24 Jul 2025 - 20:13 WIB