Bangkalan || Rega Media News
Kelompok nelayan yang ada di wilayah Kecamatan Sepulu, Klampis dan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura, mengeluhkan langkanya para nelayan dalam menangkap ikan.
Menurut mereka, hal itu dampak pengeboran industri minyak dan gas (migas) yang ada di wilayah setempat, karena terdapat tutorial yang tidak diperbolehkan para nelayan mendekat.
Selain itu, para nelayan juga mengeluhkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR). Mereka menilai bagi hasil CSR dari penggeruk minyak tersebut tidak tepat sasaran.
Mereka menilai, CSR yang digelontorkan selama ini tidak pernah menyentuh pada masyarakat terdampak. Sehingga kesejahteraan masyarakat terdampak pengeboran masih terkatung katung.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mengaku turun langsung pada tokoh, nelayan dan kepala Desa untuk mengetahui keluh kesah dari masyarakat bawah.
Hal ini menurut Ra Latif melalui program se serap aspirasi semalam bersama Ra Latif. Mendengar, melihat dan menerima keluhan para nelayan.
“Serap aspirasi terkait dengan keluh kesah permasalahan nelayan yang dialami saat ini dan juga adanya fenomena alam. Serta keluh kesah dengan adanya sumur bor Industri Migas yang tidak boleh didekati oleh nelayan,” kata Ra Latif.
Menurut Ra Latif, keluh kesah yang disampaikan padanya akan ditindaklanjuti dengan mencari solusi semaksimal mungkin. Harapan kami nantinya ada solusi,” ungkapnya.
Terkait CSR, Ra Latif menambahkan, akan ditinjau ulang. Sebab, hasil aspirasi yang diterima lebih dominan perihal bantuan CSR yang tidak tepat sasaran.
“Karena nelayan ini sangat terdampak, maka mereka juga harus bisa menikmati CSR ini. Karena mereka juga terdampak pengeboran sehingga harus ada perhatian khusus dari pemerintah terkait hal tersebut,” ujarnya.
Menurut Ra Latif, selama ini pengajuan CSR diusulkan sendiri oleh masyarakat setempat terhadap SKK Migas dan WHE MO. Tanpa ada koordinasi terhadap pemerintah Daerah.
“Sementara kami hanya mendapat tembusan surat, bahwasanya sudah menyerahkan CSR terhadap masyarakat terdampak. Jadi, kedepan pemerintah Bangkalan setidaknya diajak komunikasi, sehingga bantuan CSR benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.
