Menkop Buka Peluang Skema Cukai Khusus Untuk Tembakau Madura
PAMEKASAN – Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, membawa angin segar bagi ekosistem tembakau di Pulau Madura.
Dalam kunjungannya ke Pamekasan, Sabtu (21/02/2026), ia menegaskan, komitmen pemerintah untuk memperkuat posisi tawar petani melalui kelembagaan koperasi.
Agenda utama kedatangan Menkop ini, meninjau penguatan ekosistem tembakau sekaligus mengukuhkan pengurus Koperasi Induk Tembakau Madura Sejahtera (KITMAS) di Graha Bawang Mas.
Salah satu poin krusial yang disampaikan Ferry, yakni keberpihakan regulasi terhadap komoditas lokal.
Ia menyatakan, siap membuka ruang diskusi terkait kebijakan fiskal yang lebih spesifik bagi tembakau Madura.
“Kami melihat potensi besar tembakau Madura. Jika memang dibutuhkan skema khusus (cukai), tentu akan kami bicarakan lebih lanjut dengan Menteri Keuangan,” ujar Ferry.
Langkah ini diambil agar kebijakan pemerintah pusat benar-benar sinkron dengan kebutuhan lapangan, sehingga daya saing tembakau Madura semakin meningkat di pasar nasional.
Ferry menilai, selama ini rantai distribusi tembakau masih sangat didominasi oleh industri besar.
Kehadiran KITMAS, diharapkan menjadi jembatan yang memperpendek jarak antara petani dan pasar.
“Pemerintah ingin ekosistemnya kuat dari hulu sampai hilir. Melalui koperasi induk, rantai distribusi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada industri besar. Kita beri ruang lebih luas bagi pengusaha lokal untuk terlibat aktif,” tegasnya.
Ia menambahkan, tujuan akhir dari penguatan koperasi ini adalah perlindungan nyata bagi petani dan ruang tumbuh bagi pengusaha daerah.
“Petani terlindungi, pengusaha lokal juga tumbuh,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menkop juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang tengah masif membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut Ferry, konsolidasi ekonomi dari level desa yang terhubung dengan koperasi induk seperti KITMAS akan menciptakan efisiensi distribusi.
“Hal ini memastikan keuntungan ekonomi tetap berputar di Madura, bukan lari ke luar daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Pamekasan Kholilurrahman menyampaikan, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan sektor koperasi sebagai penopang ekonomi rakyat.
Pihaknya berkomitmen, memperkuat kelembagaan koperasi sebagai fondasi ekonomi kerakyatan.
“Kami ingin koperasi benar-benar menjadi wadah perjuangan petani, bukan sekadar formalitas. Dengan kelembagaan yang sehat dan profesional, posisi tawar petani tembakau akan semakin kuat,” ujarnya.
Ia melaporkan perkembangan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), di mana sembilan koperasi telah rampung, lima menyusul pekan depan, 14 lainnya tahap persiapan, dan 176 masih berproses.
“Ini bagian dari konsolidasi ekonomi desa. Jika koperasi desa kuat dan terhubung dengan koperasi induk seperti KITMAS, maka rantai distribusi bisa lebih efisien dan keuntungan tidak lari keluar daerah,” imbuh Kholilurrahman.
Pemkab Pamekasan, lanjutnya, siap memfasilitasi kebutuhan KITMAS, baik dari sisi regulasi, pendampingan, maupun akses jejaring, agar mampu berperan sebagai penggerak ekonomi tembakau di Madura.
Tokoh pengusaha lokal, Haji Her, berharap koperasi induk tersebut memiliki dukungan permodalan yang memadai, sehingga mampu menyerap tembakau petani secara langsung.
“Saya berharap koperasi ini benar-benar diperkuat dari sisi modal dan manajemen. Kalau permodalannya cukup, KITMAS bisa membeli langsung hasil panen petani dengan harga yang layak. Ini akan memutus ketergantungan pada tengkulak dan membuat harga lebih stabil,” katanya.
Menurut Haji Her, sinergi antara pemerintah, koperasi, dan pengusaha lokal menjadi kunci agar komoditas unggulan Madura tidak hanya dikenal, tetapi juga memberi nilai tambah bagi masyarakatnya.
“Kami para pengusaha lokal siap bersinergi. Yang penting ada kepastian sistem dan dukungan kebijakan. Kalau ekosistemnya sehat, tembakau Madura bukan hanya kuat di pasar nasional, tetapi juga punya daya saing yang lebih luas,” tandasnya. (krd)
