Sampang, (regamedianews.com) – Bertempat di Pendopo agung Bupati Sampang, Pemerintah Kabupaten setempat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2019, dengan tema pemgembangan akses pelayanan dasar masyarakat serta peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi menuju Kabupaten Sampang yang harmonis, mandiri dan sejahtera, Kamis (22/03/2018).
Dalam kegiatan tersebut dipimpin serta secara simbolis dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Sampang Jonathan Judianto, dihadiri oleh anggota DPRD Kab. Sampang, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Bakorwil IV Pamekasan, BPBP wilayah Suramadu, Kepala Balai Besar Wilayah sungai Brantas, BP Jalan Nasional VII Wilayah Jawa timur perwakilan daerah Madura, Sekretaris Daerah serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se-Kab. Sampang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan awak media.
Dalam sambutannya Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto menyampaikan, Musrenbang merupakan forum musyawarah antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan hingga musrenbang kabupaten. Hal ini menjadi momentum evaluasi terhadap kinerja SKPD dan target capaian visi dan misi Kabuapaten Sampang.
“Permasalahan pembangunan yang utama pada tahun ini cukup banyak, diantaranya, tingginya angka kemiskinan, masih rendahnya IPM, meningkatnya tingkat pengangguran terbuka (TPT), lambatnya pertumbuhan ekonomi, terbatasnya aksesibilats dan kualitas infrastruktur dasar serta masih tingginya intensitas bencana alam banjir,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Jonathan menyampaikan, pada program pembangunan tahun 2019 Pemerintah berkomitmen akan membangun Kabupaten Sampang menjadi lebih baik dengan fokus pada prioritas pembangunan sektor peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik layanan publik yang berkualitas, peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
“Kemudian penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana secara efektif dan berkelanjutan, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemberdayaan serta penguatan kelembagaan masyarakat desa,” paparnya.
Selain itu, lanjut Jonathan, ia mengimbau semua elemen yang terlibat dalam melakukan perencanaan tidak asal dan bisa memprioritaskan hal yang benar-benar dibutuhkan. Melakukan perencanaan pembangunan atau pengusulan pertama tidak copy paste. Hal itu harus diterapkan agar dapat memaksimal dalam melakukan pembangunan.
“Kita harus melihat kebutuhan yang lebih penting, jangan Copy Paste dalam melakukan pengusulan setiap tahunnya, contoh dalam pembangunan Desa kita hanya membangun yang tidak dapat disentuh oleh anggaran Desa yakni berporsi masing-masing, karena itu yang akan menentukan perkembangan Desa itu sendiri. Setelah kita menemukan yang tidak dapat di anggarkan melalui Dana Desa kita pilah lagi dengan di tingkat Kecamatan, jadi betul-betul terseleksi, karena banyak saat ini pengusulan yang Copy Paste dari tahun sebelumnya, sehingga tidak ada perubahan atau perkembangan,” tegasnya.
Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa timur ini menambahkan, pelaksanaan musrenbang RKPD di tingkat kabupaten ini mencerminkan, bahwa mekanisme perencanaan pembangunan telah mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, demokratisasi, transparansi serta integrated planning. Pemkab Sampang berkomitmen untuk fokus dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar penanggulangan bencana dan daya saing ekonomi daerah menuju Kabupaten Sampang yang harmonis, mandiri dan sejahtera. Artinya, melalui forum ini diinginkan melahirkan rencana-rencana sesuai dengan tema yang diusung pada tahun ini, yang salah satunya bagaimana memberikan pelayanan dasar yang optimal kepada masyarakat.
“Keberhasilan suatu daerah adalah tercapainya indikator kinerja utama pembangunan. Sehingga diharapkan kepada OPD melalui tema yang dilaksanakan hari ini bisa diprogramkan untuk dilaksanakan tahun 2019 nanti. Dimana, pembangunan tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan prasarana publik, penanggulangan kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi, penanggulangan bencana alam, tata kelola pemerintahan atau pelayanan publik serta peningkatan partisipasi masyarakat dan hormanisasi sosial,” pungkasnya. (adv/humas)
