Sampang, (regamedianews.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang Imam Ubaidillah mengaku menerima banyak laporan pengaduan dari masyarakat terkait dugaan ada salah satu kandidat Pilkada setempat yang menjanjikan proyek Penunjukan Langsung (PL) Tahun Anggaran 2018 kepada tim suksesnya, sehingga membuat Ketua DPRD tersebut meminta Penjabat (Pj) Bupati Sampang bersikap netral.
“Kami banyak menerima laporan pengaduan dari masyarakat tentang adanya salah satu pasangan calon Bupati Sampang yang menjanjikan proyek PL ke tim suksesnya,” tandasnya, Selasa (03/04/2018).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut Imam Ubaidillah dalam jumpa pers-nya mengatakan, dengan sudah baiknya demokrasi Pilkada Sampang pihaknya, meminta Pj Bupati Sampang harus menjaga kondusifitas politik dan ke amanan.
“Saya minta Pj Bupati sebagai pembuat kebijakan untuk memanggil bawahannya agar bersikap netral, dan jika tidak bisa mebuat demokrasi yang sudah berjalan baik bisa dirusak dan menjadi gejolak masyarakat di semua daerah,” tegasnya.
Jangan sampai menjadi demokrasi yang buruk 2018 di karenakan kabejiakn yang tidak proporsional yang menguntungkan pada salah satu paslon tertentu.
“Jika sampai terjadi maka masyarakat bisa saja bergejolak di daerah bisa jadi pemikirannya masyarakat orang yang membuat kebijakan padahal yang mempunyai kebijakan sesungguhnya ada Bupati” tegasnya.
Karena Bupati tersebut mempunyai kebijakan dan memanggil bawahannya agar tidak bermain-main dan harus bersikap netral.
Jumlah banyak peroyek PL tersebut sebanyak 304 Paket yang di indikasi banyak penyempangan yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang. Tapi yang paling Top penyimpangan di DPUPR.
Imam menambahkan Proyek yang di janjikan salah satu paslon di semua Desa Kabupaten Sampang pada saat melakukan kampanye politik.
Namun sangat di sayangkan ketika di minta sebutkan Paslon mana yang menjankan proyek PL tersebut pihaknya enggan menyebutkan. (adi/har)
