Sampang (regamedianews.com) – Adanya dugaan pungutan liar pada pengguna Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Trunojoyo Kabupaten Sampang yang diduga melibatkan oknum internal perusahaan plat merah tersebut, Selasa (04/09) kemarin, Pemerintah Kabupaten Sampang mendatangkan sejumlah pihak terkait guna melakukan koordinasi untuk mencari jalan pelayanan terbaik. Hal itu kemas dalam agenda rapat yang dilaksanakan di aula mini kantor Pemkab setempat.
Pantauan reporter regamedianews.com hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Tata Ruang (DPUPR), Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Trunojoyo, Camat Omben, Kader dan seluruh pihak terkait.
Saat membuka rakor, Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto dibuat geram. Pasalnya dalam rakor tersebut pihak masyarakat berserta tokoh yang ikut memperjuangkan adanya dugaan penarikan uang pungli sama sekali tidak diikutsertakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mana tokoh masyarakatnya, harusnya ini diundang, karena ini menyangkut pelayanan PDAM untuk daerah terdampak,” kata Jonathan dengan nada kesalnya.
Selain itu, pucuk pimpinan di Pemkan Sampang ini dibuat linglung oleh anggota rapat, terlebih tidak ada satupun anggota yang memberikan alasan ketidak hadiran para tokoh masyarakat dan pengguna layanan PDAM yang diduga bermasalah. “Ini diundang atau tidak,” tanyanya pada anggota.
Sementara itu Nur Hasan Koordinator Ampao mengaku kecewa karena tokoh masyarakat dan pengguna layanan PDAM Trunojoyo tidak diikutkan dalam koordinasi tersebut. Pasalnya, hingga saat ini belum ada jalan keluar yang merugikan masyarakat Omben.
“Sampai saat ini belum ada kepastian, ternyata ada rakor tertutup tanpa melibatkan masyarakat pengguna,” cetusnya.
Menurutnya, tindak lanjut atas inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Pj Bupati Sampang beberapa waktu lalu, terlebih dalam ucapannya akan melibatkan semua pihak terkait beserta masyarakat untuk ikut andil dalam proses perbaikan layanan PDAM tersebut.
“Harusnya Pemkab Sampang peka dengan kondisi itu, kalau ini dibiarkan maka kami akan melakukan aksi untuk menuntut semua pihak terkait mundur dari jabatannya, karena jelas ini telah merugikan masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Suyanto Camat Omben belum bisa dikonfirmasi, bahkan saat dihubungi melalui jaringan sellulernya belum ada jawaban. (adi/har)
