Sampang, (regamedianews.com) – Sungguh miris melihat keadaan di Kabupaten Sampang, kota terkecil di wilayah kepulauan Madura, tepatnya di sudut utara Kota Pahlawan Surabaya. Banyak begitu kemirisan terlihat disaat beberapa Pemerintah pusat mencoba memandang dan memantau kehidupan rakyat terbilang dibawah standart perekonomian berkecukupan. Mengingat disela-sela kabar bahwa di kota yang terkenal Bahari masuk dalam kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah.
Menyikapi tersebut, Doddy Fitria yang menyandang status sebagai tokoh pemuda di Sampang mengajak Lembaga Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP), mempunyai inovasi serta inisiatif mencari jalan keluar untuk mengatasi problem di Kabupaten Sampang, diantaranya tentang kondisi yang mengarah ke sikap membantu dan mengurangi beban masyarakat di konteks kurang mampu. Alhasil, dari suatu inisiatif itulah mendapat respon baik dari Pemerintah pusat.
Baca juga Jumlah Penerima Bantuan RTLH Di Pamekasan Belum Diketahui
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terbukti, tepatnya pada Rabu (05/09/2018) kemarin, Putra dari Presiden RI Pertama (Dr. RM. Gempar Soekarno Putra) dan Staf Sekretariat Negara (Hj. Rizayati) bersama rombongan dari Kementrian Kelautan Perikanan didampingi Ketua Umum JPKP (Ajiz Soleh) beserta beberapa personalia JPKP tingkat wilayah dan daerah mengunjungi Dusun Pesisir Timur, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, dengan maksud dan tujuan memberikan bantuan dari Presiden RI Joko Widodo, berupa kapal perikanan secara simbolis kepada para nelayan setempat.
Namun, hal tersebut tidak cukup disitu, melainkan pada Kamis (06/09), rombongan Sekretariat Negara beranjak ke perkampungan / desa berlokasi tidak jauh dari suasana perkotaan Kota Sampang, tepatnya di Dusun Pandian, Desa Pasean, Kecamatan/Kabupaten Sampang, dengan maksud dan tujuan yang berbeda yakni membawa program Pemerintah pusat berupa bantuan Bedah Rumah dengan poksi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), tentunya mendapat kawalan dari JPKP.
Pantauan regamedianews.com dilokasi, kedatangan Dr. Gempar Soekarno Putra dan Staf Sekneg Hj. Rizayati beserta rombongan disambut antusias oleh warga setempat dan Forkopimcam serta perwakilan dari beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sampang. Selain itu, tampak turut mendampingi tokoh pemuda Sampang (Doddy Fitria), Ketua Umum JPKP (Ajiz Soleh), Ketua JPKP DPW Jawa timur (Bambang Kisworo) dan Ketua JPKP DPD Sampang (Amir Hamzah).
Dr. RM. Gempar Soekarno Putra mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan ke Kabupaten Sampang, bermaksud dengan membawa suatu program Presiden RI Joko Widodo melalui kawalan dari JPKP. Program tersebut yaitu bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi rumah layak huni. Menurut Gempar, program seperti ini adalah suatu wujud kepedulian Presiden kepada rakyatnya. Oleh karena itu, Presiden RI Joko Widodo memerintahkan Staf Sekretariat Negara dan Staf Kementerian terkait untuk meninjau langsung program atau bantuan yang diberikan kepada rakyat, diantaranya warga Sampang dan tentunya memdapat kawalan dari JPKP.
Baca juga Danrem 082/CPYJ Serahkan Bantuan Bedah Rumah Mbah Wati
“Kunjungan kami kesini untuk melakukan peletakan batu pertama secara simbolis, dalam bantuan bedah RTLH sehingga menjadi RLH (Rumah Layak Huni, red). Adanya kegiatan seperti ini membuat penghuni rumah tersebut merasa senang, lantaran ada sentuhan, kepedulian serta perhatian dari Presiden RI Joko Widodo. Saya yakin apabila Presiden bisa hadir, kemungkinan besar beliau lebih terasa iba, beliau memerintahkan staf Sekneg dan staf Kementerian untuk turun langsung ke Kabupaten Sampang, sekaligus meminta kawalan terkait program itu ke JPKP agar benar-benar tepat sasaran,” tuturnya.
Dikesempatan yang sama Staf Sekretariat Negara Hj. Rizayati juga menyampaikan, adanya program bedah rumah saat ini adalah berkat perjuangan salah satu tokoh pemuda sampang yakni Doddy Fitria dan JPKP. Karena tanpa adanya mereka mungkin bantuan tersebut tidak akan turun, lantaran sebelumnya proposal yang masuk kepihaknya belum ada tanggapan maupun respon. Namun, berkat kegigihan dan ketidak putus asa’an mereka terus mengajukan proposal yang sama. Ada dua proposal yang diajukan, diantaranya proposal berupa permohonan bantuan kapal perikanan dan bedah rumah.
“Bantuan itu diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo melalui kawalan Doddy Fitria dan JPKP, karena masyarakat di Sampang membutuhkan kapal perikanan dan bedah rumah, melihat dari hasil pantauan dan laporan bahwa banyak warga menempati rumah tak layak huni. Sementara mengenai anggaran bantuan ini bukan dari APBN. Dana ini masih mencukupi dan disalurkan secara bertahap beberapa bulan kedepan kepada masyarakat. Saya menghimbau agar segera mengajukan proposal, apabila proposal tersebut sudah masuk, nantinya akan kami tindak lanjuti. Jika bukan tahun ini, di tahun 2019 pasti akan dibangun,” paparnya.
Disela lain, Ketua JPKP DPD Sampang, Amir Hamzah menjelaskan, di Kabupaten Sampang yang mendapatkan bantuan Kapal Perikanan sebanyak 20 unit diperuntukan para nelayan di Desa Dharma Camplong, karena mayoritas warga setempat mencari nafkah dengan cara melaut atau mencari ikan. Mengenai bantuan bedah rumah (RTLH, red) pada tahun 2018, sebanyak 100 rumah tersebar di 2 kecamatan, diantaranya di kecamatan Sampang dan Kedungdung. Sementara untuk wilayah kecamatan kota sampang yang mendapatkan salah satunya di Desa Pandian.
“Menyikapi bantuan bedah rumah tersebut, sebelumnya saya mendapat mandat dari Ketua JPKP tingkat DPP untuk memantau dan melakukan monitoring terkait adanya warga Sampang yang menempati rumah tidak layak huni. Langkah selanjutnya, saya dan personalia JPKP DPD Sampang mengajukan proposal berisi tentang permohonan bantuan bedah rumah. Tentunya kami disini tidak sendirian, melainkan berkoordinasi denga salah satu tokoh pemuda di Sampang (Doddy Fitria) agar menindak lanjuti dan mengantarkan proposal tersebut ke Sekretariat Negara. Alhamdulillah mendapat respon positif, meski sebelumnya sempat ditolak,” ungkap Amir kepada regamedianews.com, Jum’at (07/09).
Lebih lanjut pria yang akrab disapa Mas Amir ini juga mengatakan, dari hasil monitoring tersebut, pihaknya bersepakat dengan Doddy Fitria untuk membuatkan proposal dengan tujuan kepada Pemerintah pusat, tepatnya pada Sekretariat Negara. Selanjutnya, ia berkoordinasi kepada Ketua JPKP DPW Jawa timur. Dari jangka waktu 3 bulan, proposal yang diberikan mendapat tanggapan dari Sekneg dan mendapat kabar bahwa pihak Sekneg akan turun langsung ke Kabupaten Sampang, guna memantau kebenaran atau fakta dilapangan dari hasil laporan yang diberikan.
“Kami merasa terkejut, ketika mendapat informasi bahwa salah satu Staf Sekretariat Negara Hj. Rizayati akan meninjau langsung ke Kabupaten Sampang dengan membawa bantuan sesuai dengan proposal yang kami ajukan. Tidak hanya itu, beliau (Hj. Rizayati) menghimbau agar kami selaku lembaga yang eksistensinya mengarah ke pengawalan dan pendampingan kinerja pemerintah untuk mengawal jika bantuan itu nanti turun, dalam artian melakukan pengawalan hingga bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran. Nantinya, kami juga akan mengajukan proposal secara bertahap, selain proposal kapal perikanan dan bedah rumah, juga mengajukan proposal sumur bor air bersih, mengingat saat musim kemarau banyak warga kekurangan air bersih,” tutupnya. (har/red)
