Jakarta, (regamedianews.com) – Kementerian Pertahanan RI mengeluarkan rilis survei bahwa sebanyak 3% anggota prajurit TNI terpapar paham radikalisme. Ryamizard Menteri Pertahanan RI jelas prihatin terhadap sekelompok orang yang ingin mengubah ideologi negara Indonesia.
Hal itu diungkapkan Menhan Ryamizard Ryacudu saat pertemuan halalbihalal TNI aktif dengan purnawirawan TNI agar sesama prajurit terus mambantu menegakkan ideologi negara Indonesia.
Baca juga Perlancar Arus Mudik, Kinerja TNI dan Polda Gorontalo Diapresiasi Pemudik
“Saya sangat prihatin, dengan hasil pengamatan yang dilakukan Kementerian Pertahanan baru-baru ini, tentang Pancasila. Pancasila itu kan perekat negara kesatuan ini. Rusaknya Pancasila, rusaknya persatuan kita. Hilangnya Pancasila, berarti hilangnya negara ini”, ujar Menhan Ryamizard di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (19/6/2019) kemarin.
Stanislaus pengamat militer justru meragukan data yang dikeluarkan Kemenhan. Ia, bahkan terkejut karena lembaga TNI adalah lembaga paling kuat dari ancaman ideologi negara.
“Jumlah 3% tentu bukan jumlah yang sedikit. jika dilihat dari jumlah total prajurit aktif sekitar 400 ribu. Tentu pertanyaan kritisnya adalah metode dan alat ukur apa yang digunakan sehingga diperoleh data tersebut.” Tanggapannya Stanislaus pengamat Intelijen dan keamanan negara terkait data yang dikeluarkan rilis data survei Kementerian Pertahanan RI.
Ia, juga mempertanyakan terhadap lembaga negara tersebut sebanyak 400 ribu TNI yang terpapar radikalisme bisa pulih.
“Kemudian bagaimana strategi deradikalisasi bagi 3% tersebut dan bagaimana membangun kontra radikalisasi bagi 97% lainnya mengingat paham ini bisa dengan cepat menular”, sambungnya.
Selanjutnya data yang dikeluarkan survei internal Kementerian Pertahanan RI sebanyak 23,4 persen mahasiswa setuju dengan negara Islam/ khilafah, lalu ada 23,3 persen pelajar SMA.
“Sebanyak 18,1 persen pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, kemudian 19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, dan 19,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan Pancasila”, ujarnya Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). (ham)
