Bangkalan, (regamedianews.com) – Polemik data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Bangkalan terus bergulir dan dianggap tidak transparansi informasi kepada kelayak umum.
“Sebenarnya kami sangat kecewa kepada komisi D karena hearing terbuka pada saat itu mengajak transparansi secara bersama sama terkait masalah data Penerima Keluarga Manfaat PKM”, kata anggota BPI (Badan Peneliti Independen), Yudika, setelah menggelar audensi data PKM ke Komisi D DPRD Bangkalan, Senin (15/07/2019).
Menurutnya, informasi yang masuk kepada BPI bahwasanya Komisi D akan berangkat ke Jakarta (16/07), maka BPI melakukan gerakan aksi audensi guna memastikan apakah benar berangkat ke Jakarta.
Baca juga Program BPNT Gunakan Data Lama, Bangkalan Dianggap Belum Siap Salurkan Bantuan Pemerintah
“Dan tadi sudah di jawab oleh perwakilan anggota Komisi D bahwasanya hal tersebut benar namun Ia mengaku dalam rangka kunjungan kerja,” ujarnya.
Ia juga meminta terkait masalah kerancuan data kemiskinan di Kabupaten Bangkalan yang masih terdapat data siluman, sehingga meninjau dari ketidak jelasan data tersebut. Pihaknya menduga ada indikasi yang di mainkan oleh oknum yang saat ini kami masih proses dilembaganya.
Permasalahan perbedaan data sampai saat ini belum menemukan titik temunya. Walaupun dari Kemensos sudah jelas menyampaikan data non PKH atau BPNT murni itu 59.998, untuk PKH nya 3.333 dan jumlah totalnya sebanyak 93.331.
“Sedangkan terakhir data dari kami kemarin untuk PKH di Bangkalan ini penerimanya mencapai 65 ribu, pertanyaanya kok bisa berkurang 5 sekian itu angkanya dan ini kejanggalan hingga menimbulkan tanda tanya kepada kami?”, tandasnya.
Sementara Komisi D menanggapi hal itu, menganggap sudah melakukan hearing bersama dengan pihak terkait, tak terkecuali dari BPI. Hearing yang telah dilaksanakan Komisi D membahas muara persoalan perval data yang tidak sinkron.
Baca juga Pemkab Bangkalan Distribusikan Kartu BPNT
“Muaranya timbul masalah data ini dari data kemensos yang sampai saat ini di Dinsos Bangkalan masih menggunakan Data lama,” kata Abdurrahman Tohir saat ditemui regamedianews.com diruangan kerjanya, Senin (15/07) kemarin.
Politikus Demokrat itu juga menjelaskan, Ketika pihaknya menanyakan ke Dinsos terkait data tersebut waktu hearing beberapa hari lalu. Jawaban Dinsos mengatakan ini persoalan pusDatim.
“Ini menambah ketidak percayaan kami karena melimpahkan persoalan ini kepusdatim. Masa iya Kemensos mengeluarkan data ini main main? Sehingga hal ini menambah ketidak percayaan kami dengan adanya data tersebut”, ungkapnya.
Sehingga tanggal (16/07), kami akan ke Jakarta dalam rangka kunjungan kerja ke Kementerian Sosial, “Kami harap BPI bersabar, kemungkinan lusa kami akan memanggil kembali semua pihak untuk dimintai keterangan,” pungkasnya. (sfn/tfk)
