Gorontalo, (regamedianews.com) – Kisruh dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintahan Nelson Pomalingo, khususnya di instansi PU seolah tak akan pernah berkesudahan. Dimana pada kejadian sebelumnya, Kadis PU diterpa masalah penerimaan Fee dan ucapan terima kasih dari kontraktor. Kini kejadian yang lebih memalukan kembali berulang di dalam Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Gorontalo, Limboto.
Seorang Kontraktor asal Bongomeme yang bernama Ramli Mapo pada Senin kemarin mengaku, proyek perpipaan yang di kerjakannya telah di bayarkan uang komitnya oleh seorang bernama Isnan Akase dengan cara di pinjamkan, tetapi hal itu tanpa sepengetahuan Ramli Mapo.
“Isnan bilang itu proyek yang saya kerja, dia sudah pinjamkan uang komit (fee) untuk di setorkan ke Pak Kadis PU, terus menerus dia tagih, seolah-olah saya memang ada utang ke dia”, kata Ramli.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Cerita utang komit itulah yang membuat Ramli tambah murka dan lepas kontrol, karena sudah tersebar kemana-mana bahwa Ramli punya utang dan hal itu jadi bahan candaan dan ejekan para Kontraktor.
“Cuma satu dorongan keras di dadanya dari saya buat dia, karena saya merasa tidak nyaman di tagih terus dengan hutang yang saya tidak tahu, apalagi sudah menjadi bahan candaan teman-teman Kontraktor lainnya”, jelasnya.
Aktifis paling tenar di Provinsi Gorontalo, Taufik Buhungo saat di mintai tanggapannya mengenai kasus ini sangat menyayangkan kejadian serupa bisa terulang kembali.
“Kami dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Penyelamat Daerah (AMMPD) sungguh sangat menyayangkan kejadian tersebut, Hal ini semakin menguatkan bahwa dugaan pemberian Fee proyek di lingkungan PU benar adanya dan ini adalah tamparan keras yang berulang-ulang bagi Pemerintahan Nelson Pomalingo, belum hilang dari ingatan publik soal pernyataan penerimaan dana ucapan terima kasih beberapa bulan lalu, kini muncul lagi problem yang lebih memalukan soal insiden keributan kontraktor mengenai fee proyek, sebagaimana video yang sudah viral dimana-mana”, kata Taufik.
“Kami sudah kehabisan akal untuk berfikir sehat atas insiden ini. Tak bisa lagi berkata-kata apa. Entah apa yang telah terjadi di daerah ini,” sambungnya, Rabu (16/10/2019).
Oleh karena itu, ia meminta pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengambil sikap soal kondisi ini, termasuk para anggota DPRD untuk segera menggunakan fungsi pengawasannya.
“Jangan hanya diam dengan kegaduhan ini, dan juga kami meminta kepada Bupati Nelson Pomalingo harus dengan segera mencopot Kadis PU Kabupaten Gorontalo”, tutup Taufik.
Kadis PU Kabgor, Syamsul Baharuddin saat di hubungi melalui aplikasi WhatsApp, hanya membacanya tapi tidak membalas pesan dari Wartawan Media ini. (onal)
